Sebagai bentuk kekesalan atas sikap pemerintah selama ini, Pol PP memecahkan kaca meja di ruang tunggu asisten Setda Loteng. Selain itu, puluhan honorer merusak sejumlah bak sampah dan vas bunga di DPRD Loteng. Perusakan bak sampah di DPRD Loteng terjadi karena saat puluhan honorer akan menyuarakan aspirasinya ke DPRD Loteng, mereka tidak bertemu dengan seorang pun para wakil rakyat.
Sebelum meninggalkan kantor DPRD Loteng, honorer Pol PP merusak beberapa benda yang ada di depan kantor dewan. Setelah itu, puluhan hohorer bergegas ke kantor Bupati Loteng. Disana mereka ditemui Asisten I Setda loteng LM Danial. Karena jawaban dari Asisten I Setda Loteng kurang memuaskan, oknum honorer Pol Pp nekat memecahkan kaca meja di ruang tunggu asisten.
Usai mendapat penjelasan dari asisten I Setda Loteng, honorer Pol PP kembali mendatangi kantor DPRD Loteng. Akhirnya, mereka bertemu dengan H Karim Abdurrahim dan Syamsul Qomar. Dalam pertemuan ini, DPRD Loteng akhirnya mengundang pihak eksekutif yang diwakili Asisten I Setda loteng LM Danial dan Asisten III Setda Loteng HM Nursiah untuk berbincang dengan puluhan honorer Pol PP.
Koordiantor aksi Kurnia Budi mengatakan, selama ini Pol PP cukup sabar menanti kejelasan nasibnya. SK maupun gaji yang ditunggu tidak kunjung datang. Padahal tahun 2011 sudah mau berakhir.
Beberapa waktu lalu, Bupati Loteng sempat memberikan jaminan kalau Pol PP merupakan bagian dari honorer yang akan dipertahankan.
Namun ternyata, sekarang pemerintah berbicara lain. Honorer yang akan dipertahankan adalah honorer yang tidak bertentangan dengan PP 48 tahun 2005. Tidak memandang apakah statusnya honorer tenaga teknis maupun tenaga administrasi.
"Kami ingin semua honorer di Pol PP dipertahankan. Apapun caranya. Sebab di Pol PP ada bahkan banyak honorer yang diangkat di atas tahun 2005,"terangnya.
Jika Pol PP tidak dipertahankan, Kurnia Budi meminta Pemkab Loteng meninjau kembali data honorer yang akan dipertahankan. Terutama honorer 226 yang berkasnya telah dikirim masuk dalam database. Di dalam 226 tersebut, terdapat honorer yang bertentangan dengan PP 48.
Diangkat setelah PP 48 diberlakukan namun ternyata bisa masuk dalam pendataan atau menjadi bagian honorer yang akan dipertahankan pemerintah. Honorer Pol PP Lainny L Toni menyampaikan, pemerintah harus merespons keinginan semua honorer Pol PP untuk bisa bertahan.
Kalau tidak, Toni berjanji akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar. Honorer Pol PP sudah cukup lelah menanti dan menunggu janji pemerintah. Namun ternyata, nasib Pol PP honorer tidak jelas hingga saat ini.
Sementara itu Asisten III Setda loteng HM Nursiah mengatakan, tuntutan yang dilayangkan Pol PP sedang dalam proses pembahasan. Pemerintah baru akan mengumumkan sikap resmi terkait keberadaan Pol PP pada 31 desember mendatang.
"Nanti saya yang akan datang ke kantor Pol PP untuk mengumumkan hasil keputusan pemerintah terkait honorer Pol PP. Jawaban paling telat diberikan pada 31 Desember mendatang," terangnya.
Menyikapi persoalan honorer di Pol PP, Pemkab Loteng menyiapkan dua alternatif. Pertama, Pol PP di out shorching-kan kepada pihak ketiga. Kemudian alternatif kedua adalah, honorer Pol PP disebar ke kecamatan dan desa. Gaji honorer Pol PP dibayar instansi tempatnya bekerja
Tidak ada komentar:
Posting Komentar