MEDAN-Pemerintah Pusat akan
membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 60 ribu pada Juli
2013 ini.
Penerimaan CPNS tahun ini memang dikurangi 50 persen dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan pensiun sebanyak 120 ribu pegawai. Pengurangan ini dilakukan dalam rangka efisiensi PNS.
"Tahun ini kita terima CPNS formasi baru kuotanya sekitar 60 ribu orang," ujar Menpan dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dis ela-sela penandatanganan pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi bagi Provinsi Sumut di Hotel Hermes, Jalan Pemuda, Medan, Selasa (19/3), kemarin.
Dikatakan Azwar, melalui data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, jumlah kuota penerimaan CPNS tahun ini berkurang bila dibandingkan dengan jumlah pegawai yang pensiun.
Sebab, penerimaan CPNS tahun 2013 akan difokuskan kepada kebutuhan lembaga/departemen dengan mengedepankan azas kompetensi dan kelayakan. Dengan kata lain, lanjut Abubakar, penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan disesuaikan dengan kebutuhan saja.
"Pola seperti ini harus dilakukan karena jumlah PNS kita sudah banyak berlebih untuk satu lembaga/departemen. Jadi prinsipnya kita hanya menerima formasi CPNS yang paling dibutuhkan saja," jelasnya.
Sementara itu, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST yang ditanya soal jumlah kuota penerimaan CPNS di Sumut, belum bisa memberikan kepastian jumlah kuotanya. “Lho, kan pusat baru akan menerima kuota pada Juli ini, ya Sumut juga kita lihat nanti kuotanya di Juli ini,” ujar Gatot.
Sementara itu, nasib 251 honorer kategori satu (K1) d Pemko Medan masuk daftar 32 kabupaten/kota yang usulan honorer K1-nya ternyata banyak masalah. Dampaknya, honorer K1 dari Pemko Medan, bersama dengan daerah lainnya itu, hingga saat ini nasibnya belum jelas. Belum ada gambaran yang pasti, berapa dari 251 nama itu yang lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan berapa yang gagal
"Honorer K1 dari Medan masih masuk daftar 32 daerah yang hingga saat ini masih dalam proses ATT (audit tujuan tertentu) yang dilakukan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Jadi yang dari Medan belum selesai," ujar Kepala Sub Bagian Publikasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petrus Sujendro, kemarin (19/3).
Petrus juga tidak berani memastikan kapan kiranya nama-nama yang lolos menjadi CPNS bisa diketahui. "Kita tak pasang target. Inginnya secepatnya," ujar dia.
Dia berdalih, BKN hanya menerima data hasil ATT dari BPKP. "Jadi ya tergantung kapan proses ATT bisa selesai," ujarnya.
Artinya, kejelasan nasib 251 honorer K1 d Pemko Medan itu molor lagi. Terakhir, Kepala BPKP Mardiasmo kepada koran ini menyebutkan, target penyelesaian ATT kelar Maret 2013.
"Sudah sebagian daerah yang diperoleh hasil ATT-nya. Untuk Medan masih diteliti tapi diharapkan hasil audit tersebut bisa diperoleh dalam waktu dekat. Ini mengingat jadwal clearens honorer KI ditarget Maret tuntas," ujar Kepala BPKP Mardiasmo beberapa waktu lalu.
Nantinya, jika proses audit oleh BPKP sudah selesai, maka hasilnya akan dibahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Setelah itu akan ditetapkan berapa formasi bagi honorer yang memenuhi kriteria. "Diharapkan hasil ATT Pemko Medan dapat mengikuti jadwal yang ditetapkan Komisi II DPR yaitu bulan Maret," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, Februari lalu.
Penerimaan CPNS tahun ini memang dikurangi 50 persen dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan pensiun sebanyak 120 ribu pegawai. Pengurangan ini dilakukan dalam rangka efisiensi PNS.
"Tahun ini kita terima CPNS formasi baru kuotanya sekitar 60 ribu orang," ujar Menpan dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dis ela-sela penandatanganan pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi bagi Provinsi Sumut di Hotel Hermes, Jalan Pemuda, Medan, Selasa (19/3), kemarin.
Dikatakan Azwar, melalui data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, jumlah kuota penerimaan CPNS tahun ini berkurang bila dibandingkan dengan jumlah pegawai yang pensiun.
Sebab, penerimaan CPNS tahun 2013 akan difokuskan kepada kebutuhan lembaga/departemen dengan mengedepankan azas kompetensi dan kelayakan. Dengan kata lain, lanjut Abubakar, penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan disesuaikan dengan kebutuhan saja.
"Pola seperti ini harus dilakukan karena jumlah PNS kita sudah banyak berlebih untuk satu lembaga/departemen. Jadi prinsipnya kita hanya menerima formasi CPNS yang paling dibutuhkan saja," jelasnya.
Sementara itu, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST yang ditanya soal jumlah kuota penerimaan CPNS di Sumut, belum bisa memberikan kepastian jumlah kuotanya. “Lho, kan pusat baru akan menerima kuota pada Juli ini, ya Sumut juga kita lihat nanti kuotanya di Juli ini,” ujar Gatot.
Sementara itu, nasib 251 honorer kategori satu (K1) d Pemko Medan masuk daftar 32 kabupaten/kota yang usulan honorer K1-nya ternyata banyak masalah. Dampaknya, honorer K1 dari Pemko Medan, bersama dengan daerah lainnya itu, hingga saat ini nasibnya belum jelas. Belum ada gambaran yang pasti, berapa dari 251 nama itu yang lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan berapa yang gagal
"Honorer K1 dari Medan masih masuk daftar 32 daerah yang hingga saat ini masih dalam proses ATT (audit tujuan tertentu) yang dilakukan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Jadi yang dari Medan belum selesai," ujar Kepala Sub Bagian Publikasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petrus Sujendro, kemarin (19/3).
Petrus juga tidak berani memastikan kapan kiranya nama-nama yang lolos menjadi CPNS bisa diketahui. "Kita tak pasang target. Inginnya secepatnya," ujar dia.
Dia berdalih, BKN hanya menerima data hasil ATT dari BPKP. "Jadi ya tergantung kapan proses ATT bisa selesai," ujarnya.
Artinya, kejelasan nasib 251 honorer K1 d Pemko Medan itu molor lagi. Terakhir, Kepala BPKP Mardiasmo kepada koran ini menyebutkan, target penyelesaian ATT kelar Maret 2013.
"Sudah sebagian daerah yang diperoleh hasil ATT-nya. Untuk Medan masih diteliti tapi diharapkan hasil audit tersebut bisa diperoleh dalam waktu dekat. Ini mengingat jadwal clearens honorer KI ditarget Maret tuntas," ujar Kepala BPKP Mardiasmo beberapa waktu lalu.
Nantinya, jika proses audit oleh BPKP sudah selesai, maka hasilnya akan dibahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Setelah itu akan ditetapkan berapa formasi bagi honorer yang memenuhi kriteria. "Diharapkan hasil ATT Pemko Medan dapat mengikuti jadwal yang ditetapkan Komisi II DPR yaitu bulan Maret," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, Februari lalu.
Source : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=163540
Tidak ada komentar:
Posting Komentar