Penipu Honorer Beraksi

JAKARTA--Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto mengimbau kepada para honorer untuk tidak percaya terhadap oknum yang mengaku-ngaku sebagai pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mengaku bisa membantu proses pengangkatan CPNS.

Pasalnya, banyak laporan masuk ke BKN soal perbuatan oknum yang mengaku pegawai BKN dan bisa membantu mengganti data honorer tertinggalnya.

"Jadi di dalam data verifikasi dan validasi yang dipublikasikan itu ternyata ada yang sudah meninggal. Kejadiannya di Tapanuli Utara (Taput). Nah, ada yang mengaku bisa mengganti data tersebut dengan orang lain. Parahnya, orang itu ngakunya sebagai pegawai BKN," kata Aris di Jakarta, Jumat (20/4).

Dijelaskannya, data hasil verifikasi dan validasi yang diumumkan saat ini bukan semata-mata dari BKN. Tapi juga dari unit pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah.

"Data hasil verifikasi dan validasi merupakan hasil kerja BKN dan BPKP dan kebenaran materiil ada pada instansi. Karena itu BKD bertanggung jawab penuh atas data tenaga honorer di daerahnya,” tegasnya.

Diapun meminta kepada pemda maupun masyarakat, apabila ada oknum yang mengaku pegawai BKN dan bisa mengganti nama hasil verifikasi serta validasi, segera laporkan ke polisi. "Jangan ragu-ragu untuk melaporkannya ke polisi. Sebab tidak ada kebijakan mengganti nama honorer yang sudah meninggal dengan nama honorer lainnya," cetusnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menpan-RB Azwar Abubakar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2012, sebagai jawaban atas banyaknya pengaduan masyarakat maupun pejabat tertentu terkait masih adanya dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan sebagai tenaga honorer K1 yang telah lulus verifikasi dan validasi.

Di dalam SE tersebut mengamanatkan apabila dikemudian hari diketemukan data tenaga honorer yang palsu, maka dokumennya tidak dapat diproses sebagai dasar pengangkatan menjadi CPNS atau pengangkatanya dibatalkan. Sementara bagi pejabat yang menandatangani dokumen pengangkatan tenaga honorer yang terbukti telah memalsukan dikenakan tindakan administratif dan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Acer Luncurkan Iconia A511 di Indonesia, Tablet Quad-core NVIDIA Tegra 3

Acer Iconia A511

Acer secara resmi meluncurkan tablet PC pertamanya di tahun 2012 ini. Adalah Acer Iconia A511, tablet berukuran 10 inci yang diperkuat prosesor NVIDIA Tegra 3, dengan chip set Quad Core 1,3 GHz. Alhasil diklaim menghadirkan kualitas grafis yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya.

Richard Susilo, Product Manager Peripherals and Touch Devices Acer Indonesia menjelaskan, “Sekarang ini kita seringkali harus bekerja secara mobile, namun juga membutuhkan hiburan dikala beraktivitas. Tentunya ini akan terasa lebih memuaskan jika menggunakan tablet yang mumpuni. Dengan Acer Iconia A511, pengguna dapat menikmati performa mobile computer yang lebih cepat, kualitas grafis 3 kali lebih baik, dan kecepatan browsing Internet 4 kali lebih cepat.”

Acer Iconia A511

Acer Iconia A511 dibekali baterai 9.800 mAh, dengan daya tahan 50% lebih baik dari seri sebelumnya. Prosesor Quad core pun mampu menjadikan tablet ini bisa bekerja 2,6 kali lebih cepat, dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Penyempurnaan ini bakal terasa saat menggunakan program video dan image editing serta gaming. Tak terkecuali untuk menikmati video HD (high definition), mampu tampil dengan kualitas berlipat ganda.

Tablet Acer ini cukup ramping dan ringan (685 gram,10.95 mm), yang bakal membuat penggunanya terasa nyaman saat menggenggam dan menggunakannya. Untuk sistem operasi sudah Android terbaru, v4.0 Ice Cream Sandwich.

spesifikasi Acer Iconia A511

spesifikasi Acer Iconia A511

Acer Iconia A511 dibekali pula dengan aplikasi PolarisTM Office, yang memungkinkan pengguna membaca dan mengedit dokumen, serta menghubungkan tablet dengan mesin printer apapun untuk mencetak segala jenis dokumen. Tablet ini juga dilengkapi micro USB-to-USB adapter, yang akan mempermudah transfer data melalui kabel USB, dari perangkat lain ke Acer Iconia A511. Asyiknya, aksesoris ini sudah tersedia dalam paket penjualan.

Berdasarkan keterangan pers yang PULSAonline terima, Acer Iconia A511 akan tersedia di pasar tanah air mulai bulan Mei mendatang.

Bupati Akan Sanksi Pemalsu Data PTT/GTT

MADIUN – Bupati Madiun Muhtarom siap menindak tegas siapapun yang memalsukan data pegawai honorer. Sebab, saat ini banyak para pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap (PTT/GTT) yang ditengarai mencoba untuk mengikuti proses pemberkasan dengan data palsu.

”Siapapun (pejabat atau PTT/GTT) yang memanipulasi data akan kena sanksi. Jangan memaksalah. Kan masih ada kesempatan lain,proses rekrutmen lain. Yang ini (PTT/GTT yang masuk database) juga belum tentu lolos pastes CPNS nantinya,” ujar Muhtarom, kemarin. Ia meminta para GTT/PTT tidak pupus harapan. Sebab, aturan yang ada juga masih mungkin berkembang dan berubah. Pemkab akan tetap menggunakan database yang mencantumkan 548 nama PTT dan GTT yang telah diverifikasi.

” Boleh saja mereka (yang tidak tercantum) itu mengadu. Aspirasi mereka ditampung BKD akan disampaikan ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional),” ungkapnya. Muhtarom menyatakan, saat ini jumlah PTT dan GTT di lingkungan Pemkab Madiun mencapai ribuan orang.Menurutnya, gendutnya jumlah pegawai di Pemkab Madiun terkait pengangkatan dan pengajuan pegawai yang tidak terkontrol pada 2008 lalu. ”Dulu tahun 2008 kan sempat gegeran. Nah, itu akar permasalahannya,” ujarnya.

Persoalan inilah yang membuat banyak nama PTT dan GTT yang akhirnya tidak masuk dalam daftar. “Kalau saya tetap mengacu pada PP 48 tahun 2005. Saat itu saya masih jadi wakil bupati dan saya sudah buat edaran ke seluruh kepala SKPD dan kepala sekolah untuk tidak boleh mengangkati tenaga honorer,”katanya. Dikatakannya, pada kenyataannya, banyak dalih yang digunakan untuk mengangkat para tenaga kerja yang disebut sukarelawan ini. Mulai dari kebutuhan tenaga di bidang tertentu hingga mengisi kekosongan pada posisi-posisi tertentu.

Sementara itu, wajah ratusan PTT/GTT yang hadir di aula Gedung Keuangan Pemkab Madiun, kemarin, tampak sumringah. Ini karena mereka telah melengkapi berkas untuk pendataan tenaga honorer daerah yang akan diusulkan untuk mengikuti tes CPNS yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sedangkan di Gedung BKD Kabupaten Madiun, puluhan PTT dan GTT yang tidak tercantun namanya dalam database terlihat mengisi sejumlah berkas.

Beberapa orang mengaku, mereka diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan. Kepala BKD Kabupaten Madiun Slamet Rijadi menyatakan, saat ini database pegawai honorer daerah Pemkab Madiun dari 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melakukan verifikasi dan uji publik pada PTT/GTT kategori II, hanya ada 548 orang saja yang lolos.“

Jumlahnya ada ribuan sukwan (honorer).Paling banyak di Dinas Pendidikan.Nah,banyak dari sukwan ini yang tidak memenuhi syarat saat verifikasi,” ungkap Slamet.

1.050 Honorer, Hanya 16 Lolos CPNS

PASURUAN – Ratusan tenaga honorer Pemkab Pasuruan kecewa. Harapan mereka untuk segera naik status, untuk sementara pupus.

Dalam pengumuman proses verifikasi dan validasi katerori satu pada 18 April 2012, hanya 16 tenaga honorer yang lolos sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari 1.050 orang diajukan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan Sri Aprililik mengungkapkan, verifikasi dan validasi data dilaksanakan enam instansi dari Jatim hingga pemerintah pusat.Umumnya para tenaga honorer yang gagal tidak melengkapi syarat sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3/2012.

Namun dia memastikan bahwa tenaga honorer yang tidak lolos tersebut tetap diakui sebagai pegawai tidak tetap (PTT) Pemkab Pasuruan. ”Mereka yang tidak lolos tetap diakui sebagai PTT Pemkab. Yang membedakan hanya status kepegawaiannya saja,” kata Lilik. Menurut dia, pada verifikasi kategori dua (K2) akan diusulkan 1.542 orang sesuai dengan SE Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No 5/ 2010. Tenaga honorer yang masuk dalam kategori K2 ini adalah mereka yang tidak dibiayai APBN dan APBD.

Sementara itu, pada verifikasi tahap dua ini, para tenaga honorer diwajibkan melengkapi berkas disertai lembar surat pernyataan bahwa bila dikemudian hari terdapat komplain atau dipermasalahan pihak lain, dokumen yang palsu tersebut tak dapat diproses dan dipidanakan. ”Surat pernyataan akan mengikat tenaga honorer, sehingga tidak terjadi kekawatiran pemalsuan data,”tandas Lilik.

Sobari, guru dari Kecamatan Bangil mengungkapkan, antara data di Dinas Pendidikan dan di lapangan ada banyak perbedaan.Para guru yang telah mengabdi dan mengajar sebelum 2005 seperti yang disyarakat dalam SE Menteri PAN ternyata tidak lolos.

”Tapi ada beberapa tenaga honorer yang lolos verifikasi, ternyata baru mulai bekerja pada Januari 2005. Sementara yang bekerja sejak tahun 2003 justru tidak lolos verifikasi. Ada tenaga honorer lain yang ternyata tidak diusulkan dalam verifikasi kategori satu (K1),”kata Sobari.

Jatah Kursi CPNS Pelamar Umum Tergantung Honorer

JAKARTA - Angka kuota CPNS 2012 dari pelamar umum tergantung dari jumlah honorer kategori satu (KI) yang lolos publikasi. Hingga saat ini, pemerintah pusat masih menunggu pelaporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menetapkan honorer KI yang lolos masa publikasi.

"Kami belum bisa menentukan berapa prosentase pelamar umum (tenaga pendidik, kesehatan, kebutuhan mendesak) karena masih menunggu data honorer KI-nya," kata Wakil Menteri PAN&RB Eko Prasojo di sela-sela seminar Perspektif Global dan Gerakan Naional Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi di Jakarta, Rabu (18/4).

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan kuota CPNS sebanyak 134 ribu yang terdiri dari honorer dan pelamar umum untuk kategori yang dikecualikan dalam moratorium CPNS. Jumlah tersebut terdiri dari 38 ribu untuk kursi CPNS di pusat dan 96 ribu kursi untuk daerah. Sedangkan untuk honorer KI yang dipublikasikan sebanyak 72 ribu.

Eko memprediksikan, jumlah tersebut akan berkurang karena banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang masuk. "Jumlah honorer yang lolos tidak akan banyak. Karena itu tim kita akan turun ke daerah-daerah untuk mengecek langsung. Sebab, banyak juga daerah yang tidak memasukkan laporan pengaduan," ujarnya.

Ditambahkannya, pekan depan tim pusat akan mengecek seluruh publikasi honorer KI yang dilakukan pemda. Langkah tersebut sebagai antisipasi bila BKD sengaja tidak melanjutkan laporan pengaduan masyarakat ke pusat.

"Jadi meski BKD diberi kewenangan untuk melaporkan laporan pengaduannya, tapi kami tetap aktif mengecek ke lapangan. Tidak ada istilahnya laporan masyarakat diendapkan," tegasnya.

Ratusan Honorer Tuntut Kepala BKPP Dicopot

LANGSA - Ratusan tenaga honorer di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Langsa demo ke Kantor Walikota untuk menuntut Pj. Walikota Langsa segera mencopot Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP), Syahrul Thaib dari jabatannya.

Pasalnya, selama masa jabatnnya tersebut Kepala BKPP Langsa dinilai telah melakukan kecurangan dan manipulasi data Terhitung Mulai Tugas (TMT) para honorer yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2012 dengan kategori I dan II.

"Sehingga dalam pengumuman kelulusan honorer sebagai CPNS formasi tahun 2012 yang ditetapkan oleh badan kepegawaian pusat. Akibat dari data manipulasi tersebut, ada beberapa honorer yang lewat CPNS tidak sesuai dengan TMT dan SK pengangkatannya," demikian ungkap Koordinator Aksi, Robby Rubianto, SE dalam orasinya di Halaman Pemko Langsa.

Dijelaskannya, telah terjadi manipulasi data TMT dilakukan oleh BKPP Kota Langsa, karena ada beberapa nama yang SK dikeluarkan berbeda bulan, tapi terhitung masa tugas per 1 Januari 2005. Sedangkan SK bulan November tahun 2005 dan SK tahun 2005 ke atas tidak dimasukkan dalam katagori 1 dan 2 untuk pengangkatan CPNS formasi tahun 2012 tersebut.

Selain itu juga ditemukannya kejanggalan dalam pengumuman CPNS tenaga honorer formasi tahun 2012 berupa adanya nama yang SK pengangkatan tahun 2006, tapi pada katagori 1 menjadi 2004.

"Ini adalah bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh BKPP Langsa yang sangat merugikan kami para tenaga honorer yang telah mengabdi sejak tahun 2005 lalu," tegas Robby lagi.

Karenanya, sebagai bentuk protes terhadap hasil pengumuman pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS formasi tahun 2012, ratusan honorer Kota Langsa mengeluarkan deklarasi bersama meminta aparat penegak hokum untuk mengusut tuntas kecurangan data TMT yang terjadi di BKPP Kota Langsa.

Meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat agar tidak tidak menganaktirikan tenaga honorer tahun 2005 dengan mengakomodir mereka dalam data calon pengangkatan CPNS kategori 1 tahun 2012. Juga meminta kepada pemerintah untuk membatalkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKPP Kota Langsa tahun 2012 karena dinilai penuh kecurangan.

Usai melakukan orasi terbuka akhirnya beberapa perwakilan masa honorer diminta masuk dalam gedung Pemko Langsa untuk melakukan audiensi terbatas dengan Pj. Walikota Langsa. Namun pertemuan delegasi massa honorer tersebut dilakukan secara tertutup dan rahasia.

Hal itu terlihat dari tindakan sejumlah petugas Satpol PP yang melarang para wartawan masuk dalam Aula Walikota Langsa untuk meliput pertemuan antara Pj. Walikota Langsa dengan perwakilan massa honorer yang melakukan aksi demo

Diusulkan, Perekrutan CPNS Dipantau KPK

JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika, mengatakan, sudah saatnya pemerintah memerketat perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Sudah saatnya secara terbuka proses rekrutmen. Sehingga upaya KKN seperti peninggalan masa lalu dalam proses rekrutmen PNS bisa segera terhapus," kata Gede menjawab JPNN, Kamis (19/4) dari Cipanas, Jawa Barat.

Bahkan, menurutnya, bila perlu dalam prosesnya melibatkan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sebab upaya jual beli jatah CPNS sangat rawan nuansa korup dan adanya dana-dana ilegal yang dikumpulkan dari para peserta seleksi yang membayar untuk lolos ujian," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menambahkan, hal ini penting karena menyangkut masa depan kehormatan birokrasi Indonesia.

"Bila dari awal sudah bibitnya terinfeksi virus KKN maka pada saat mjdi PNS pastilah akan terjadi wabah KKN yang merugikan rakyat, khususnnya dalam pelayanan publik," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Seleksi CPNS tahun 2012 diperkirakan bakal makin ketat. Dalam persiapan pengangkatan CPNS kali ini, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berupaya menimalisir kecurangan-kecurangan yang kerap terjadi.

Karena itu, pemerintah pusat mengundurkan deadline pengumpulan data CPNS baik dari tenaga honorer Kategori I (KI) maupun pelamar umum, dari akhir Maret menjadi akhir April.

"Banyak sekali pengaduan masyarakat terkait tenaga honorer KI. Di daerah banyak sekali justru merasa diangkat malah tidak diangkat, tidak seharusnya diangkat malah diangkat, jadi Kemenpan masih menunggu," jelas Wakil Menteri PAN dan) Eko Prasodjo ditemui di sela-sela seminar Perspektif Global dan Gerakan Naional Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi di Hotel Sari Pan Pacific, kemarin (18/4).

Tahun ini, pemerintah berencana mengalokasikan kuota CPNS sebanyak 134 ribu yang terdiri dari honorer dan pelamar umum untuk kategori yang dikecualikan dalam moratorium CPNS. Jumlah tersebut terdiri dari 38 ribu untuk kursi CPNS di pusat dan 96 ribu kursi untuk daerah. Sedangkan untuk honorer KI yang dipublikasikan sebanyak 72 ribu.

Empat Menteri Sudah Teken RPP Honorer

JAKARTA - Sudah berulang kali pemerintah menjanjikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi payung pengangkatan honorer tertinggal menjadi CPNS, segera disahkan menjadi PP. Tapi, janji tinggal lah janji. Terakhir, PP itu diterbitkan April 2012. Namun, hingga lewat pertengahan April ini, janji tidak juga ditepati.

Merasa dipermainkan pemerintah, ratusan honorer pun melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Rabu (18/4). "Kami jangan dipermainkan lagi. Mana janji-janji pemerintah untuk pengesahan PP honorer," teriak para honorer yang didominasi para guru itu. Meski berjalan tertib, namun aksi demo ini memacetkan arus lalulintas.

Dimintai tanggapan atas aksi itu, Wakil Menpan-RB, Eko Prasojo menegaskan, pemerintah tidak pernah mempermainkan honorer. Pengesahan RPP menjadi PP, katanya,  tinggal menunggu waktu saja.

"Sudah final RPP-nya, empat menteri (Menkumham, Menpan-RB, Mendagri, Mensesneg) sudah menandatanganinya. Tinggal presiden saja. Yang jelas honorer KI tetap diangkat tahun ini," tegasnya.

Jika honorer KI setelah proses publikasi langsung diangkat CPNS, lain halnya dengan honorer KII. Mereka harus melewati tahap seleksi tertulis yang akan diselenggarakan tahun depan.

"Jadi honorer KII pengangkatannya nanti tahun depan. Itu pun harus dites dulu sesama honorer. Saat ini prosesnya adalah perekaman data di masing-masing BKD yang nanti harus diajukan ke Menpan-RB dengan, tembusan BKN pada 31 Juni mendatang," tuturnya.

Seleksi CPNS Diperketat

JAKARTA- Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012 diperkirakan bakal makin ketat. Dalam persiapan pengangkatan CPNS kali ini, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) berupaya menimalisir kecurangan-kecurangan yang kerap terjadi.

Karena itu, pemerintah pusat mengundurkan deadline pengumpulan data CPNS baik dari tenaga honorer Kategori I (KI) maupun pelamar umum, dari akhir Maret menjadi akhir April.

"Banyak sekali pengaduan masyarakat terkait tenaga honorer KI. Di daerah banyak sekali justru merasa diangkat malah tidak diangkat, tidak seharusnya diangkat malah diangkat, jadi Kemenpan masih menunggu," jelas Wakil Menteri PAN dan) Eko Prasodjo ditemui di sela-sela seminar Perspektif Global dan Gerakan Naional Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi di Hotel Sari Pan Pacific, kemarin (18/4).

Eko menyebutkan beberapa daerah yang paling tinggi jumlah aduannya antara lain Bima, Jeneponto, Minahasa, Dumai dan beberapa daerah lainnya. Pihaknya pun

"Daerah yang teridentifikasi ada pengaduan masyarakat akan di cek ulang, diklarifikasi dulu. Karena itu, Eko menyatakan, kemungkinan jumlah tenaga honorer K1 yang lolos publikasi, bisa berkurang akibat banyaknya pengaduan masyarakat.

"Jumlah honorer yang lolos tidak akan banyak. Karena itu tim kita akan turun ke daerah-daerah untuk mengecek langsung. Sebab, banyak juga daerah yang tidak memasukkan laporan pengaduan," ujarnya.

Dia melanjutkan, pekan depan tim pusat akan mengecek seluruh publikasi honorer KI yang dilakukan pemda. Langkah tersebut sebagai antisipasi jika Badan Kepegawaian Daerah(BKD) sengaja tidak melanjutkan laporan pengaduan masyarakat ke pusat. "Kami tetap aktif mengecek ke lapangan," katanya.

Sementara itu, CPNS 2012 dari pelamar umum, Eko menuturkan juga akan diseleksi dengan ketat. Seperti diketahui, pemerintah berencana merekrut tenaga pendidik, tenaga medis dan tenaga mendesak atau tenaga kerja yang sangat dibutuhkan. Setelah pihaknya menvalidasi jumlah pelamar umum, mereka akan mengikuti ujian CPNS. "Seperti UMPTN,"ujarnya.

Untuk menghindari adanya kecurangan dalam ujian CPNS, lanjut dia, pelaksanaan seleksi melibatkan 10 Perguruan Tinggi. Pihaknya juga bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selain itu, pihaknya mengupayakan ujian dan pengumuman kelulusan akan dilakukan pada hari yang sama.

"Kita atur supaya selesai ujian, langsung keluar hasilnya. Jadi tidak menunggu sampai dua atau tiga hari. Sehingga tidak ada celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bermain," katanya.

Seperti tenaga honorer KI, Eko juga belum bisa memastikan jumlah pelamar umum. Dia menambahkan angka kuota CPNS 2012 dari pelamar umum tergantung dari jumlah honorer KI yang lolos publikasi. Hingga saat ini, pemerintah pusat masih menunggu pelaporan dari BKD dan BKN untuk menetapkan honorer KI yang lolos masa publikasi. "Kami belum bisa menentukan berapa prosentase pelamar umum. Kita masih menunggu data honorer KI-nya," kata Eko.

Tahun ini, pemerintah berencana mengalokasikan kuota CPNS sebanyak 134 ribu yang terdiri dari honorer dan pelamar umum untuk kategori yang dikecualikan dalam moratorium CPNS. Jumlah tersebut terdiri dari 38 ribu untuk kursi CPNS di pusat dan 96 ribu kursi untuk daerah. Sedangkan untuk honorer KI yang dipublikasikan sebanyak 72 ribu.

Dewan Protes Hasil Verifikasi Honorer K1

LOMBOK- Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) H Istu Arba Abdi Yakti kecewa terhadap hasil verifikasi administrasi untuk tenaga honor daerah (honda) kategori (K) 1. Yakti menganggap, adanya honda yang tidak lulus lantaran SKPD-nya mengusulkan data yang tidak lengkap. 

"Inilah yang menyebabkan BKN (Badan Kepegawaian Negara) menetapkan beberapa honda tidak memenuhi kriteria (MK) atau gagal," kata Yakti kepada wartawan, seperti diberitakan LombokPos (grup JPNN).

Ketua Fraksi Golongan Karya DPRD Lobar ini mengatakan, sedianya sebelum data para honda tersebut dikirim, dinas harus memverifikasinya sehingga bisa dipastikan semua lengkap. Dinas terkait melalui BKD juga diyakini telah mengetahui petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang merupakan aturan main BKN dalam memverifikasi administrasi data honda.

"Ini kan karena dinas bekerja secara asal-asalan, data yang masuk mereka langsung kirim saja tanpa mengecek sehingga menyebabkan ada yang tidak lulus," ujarnya.

Yakti mengaku, sejak pengumuman hasil seleksi administrasi itu keluar, dirinya banyak didatangi konstituen yang berstatus honda yang meminta tetap dibantu lulus. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga guru yang sudah mengabdi cukup lama.

Atas nama lembaga dewan, politisi asal Narmada ini meminta BKD melakukan pengecekan kembali orang-orang yang dinyatakan lulus dari pusat. Lantaran dari informasi yang diterima, beberapa orang yang dinyatakan lulus tersebut ada yang menggunakan data fiktif.

"Saya punya data dan fakta di lapangan. Saya minta bupati harus menyikapi hal ini dengan serius agar tidak menjadi masalah berkepanjangan," tegasnya.

Bentuk manipulasi data yang dimaksud, lanjut dia, seperti beberapa di antara mereka yang lulus ternyata tidak secara terus-menerus mengabdi di tempat kerjanya tetapi pernah menyatakan diri berhenti, lalu masuk kembali setelah ada pendataan. "Nanti saya akan bongkar pada saatnya," ujar Yakti.

Terpisah, Kepala BKD Lobar H Syukran yang dikonfirmasi mengaku sangat memahami kekecewaan para honda K1 yang tidak lulus. Namun pihaknya tidak bisa bersikap lantaran keputusan terserbut ditetapkan pusat.

Bagi mereka yang memang merasa tidak puas terhadap hasil tersebut, BKD sesuai instruksi pemerintah pusat membuka ruang untuk mengadu. Waktu pengaduan diberikan selama 12 hari dimulai sejak tanggal 9-20 April di kantor BKD Lobar.

"Jangan takut atau malu-malu, karena kalau memang bisa menunjukkan bukti serta data, kami akan fasilitasi ke BKN untuk memperjuangkan hak-haknya," ujar Syukran.

Senada dengan Syukran, Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, HM Uzair, mengatakan, pihaknya juga memikirkan nasib para honda yang tidak lulus tersebut. Namun menurutnya, sejauh ini BKD dan SKPD terkait sudah bekerja maksimal.

"Verifikasi dan validasi data sudah dilakukan dengan teliti, namun namanya manusia pasti ada yang salah dan keliru," ujarnya.

Lenovo IdeaTab S2109, Tablet 9.7 Inchi Ber-OS Android 4.0 ICS

Lenovo secara resmi mengenalkan sebuah tablet terbaru miliknya, IdeaTab S2109, yang hadir mengusung sistem operasi Android Ice Cream Sandwich dengan ketebalan body yang hanya sekitar 8.9 mm.

Menurut informasi yang dilansir Slashgear, tablet tersebut dikatakan bakal hadir dengan layar IPS 9.7 inchi dengan aspek rasio 4:3 beresolusi 1024 x 768 piksel.

Pada bagian depan perangkat terdapat sebuah kamera sekelas 1.3 MP yang dapat digunakan untuk video call. Sementara di bagian belakang terdapat empat buah speaker untuk SRS Trumedia sound yang menurut klaim pihak pabrikan akan memberikan dentuman bass yang lebih baik dari tablet lainnya.

IdeaTab S2109 juga menyediakan fasilitas penting lain seperti port microUSB, micro HDMI, dan slot kartu microSD. Sayangnya, belum diketahui prosesor apa yang telah tersemat di bagian dalam IdeaTab S2109. Meski begitu, pada sektor penyuplai daya, disebutkan jika baterai pada tablet ini bisa meghidupinya hingga 10 jam.

Berapa harganya, belum diketahui. So, kita tunggu saja perkembangannya.

Tentang Tablet ZTE

ZTE Light Tab V9

Assalamu'alaikum Saya lagi cari-cari tablet nih. Liat tablet temen itu dari ZTE, kira2 bagus gak ya?? kan ZTE itu mungkin belum terkenal gitu. terima kasih!
wassalamu'alaikum!

Hamzah waldi



(function() {var s = document.createElement('SCRIPT'), s1 = document.getElementsByTagName('SCRIPT')[0];s.type = 'text/javascript';s.async = true;s.src = 'http://widgets.digg.com/buttons.js';s1.parentNode.insertBefore(s, s1);})();">' ); document.write( addy57788 ); document.write( '<\/a>' ); //-->

Dear Hamzah,
Tablet PC untuk sekarang ini memang sangat beragam pilihannya. ZTE merupakan salah satu pabrikannya, yang bermarkas di China. Untuk tingkat kepopuleran, ZTE memang dirasa kurang dibandingkan dengan  vendor lain senegara, seperti Huawei.

Namun untuk kualitas produk, milik ZTE tercatat tak kalah bagus, mengingat pabrikan ini pun memasarkan produknya secara global. Hanya memang, sebagai konsumen produk elektronik seringkali kita pun memperhatikan layanan purnajual (aftersales), dukungan service center dan lainnya.

Contoh tablet PC garapan ZTE yang beredar di pasar yakni ZTE Light Tab-V9. Spesifikasi bawaannya seperti prosesor Qualcomm 600 MHz, ROM 512MB, RAM 512MB, Android 2.2 Froyo, layar 7 inci, WiFi, koneksi 3G, kamera belakang 3MP dan kamera depan VGA, dan lainnya. Bodinya relatif tipis, sebatas 1,26 cm.

Usulan Formasi CPNS Ditenggat Akhir April

JAKARTA--Pemerintah daerah yang membutuhkan pegawai untuk jabatan yang dikecualikan dalam moratorium CPNS, yakni jabatan yang kebutuhannya mendesak, diberi kesempatan mengajukan pengusulan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012. Dengan catatan, belanja pegawainya kurang dari 50 persen APBD.

"Yang mau mengajukan usulan pegawai untuk kebutuhan mendesak silakan dikirimkan secepatnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat akhir April 2012," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho di Jakarta, Kamis (12/4).

Dia menyebutkan, pemerintah telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati/walikota untuk ditindaklanjuti. Di dalam SE Menteri PAN&RB Nomor B/027/M.PAN&RB/4/2012 tertanggal 4 April 2012 itu diberikan kesempatan kepada daerah untuk mengajukan usulan formasi CPNS 2012.

"Kalau benar-benar butuh, silakan masukkan usulan formasinya disertai dokumen yang dibutuhkan," tegasnya.

Adapun dokumen yang dimaksud adalah laporan hasil penghitungan jumlah kebutuhan pegawai, hasil analisis jabatan (uraian jabatan, syarat jabatan dan peta jabatan) dan hasil analisis beban kerja dan hasil analisi beban kerja.

Dipecat, GTT Bersetifikasi Lapor Dewan

SURABAYA-Sejumlah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah tercatat database Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan telah mendapatkan sertifikasi mengadukan tindakan pihak sekolah tempat mereka mengabdi ke DPRD Surabaya. Pasalnya pihak sekolah dinilai telah bertindak sewenang-wenang dengan memecat mereka. 

Yulfa, salah seorang guru GTT yang dipecat mengadu ke DPRD Surabaya dan mengaku sudah mengabdi sebagai guru kelas di SDN Gading 5 sejak tahun 2004 hingga 2011. Namun ironisnya, akibat alasan minimnya kelas di sekolah dia biasa mengajar perempuan paruh baya ini dipaksa mengundurkan diri oleh pihak sekolah.

Menurut Yulfa, alasan pihak sekolah mengeluarkannya karena dipandang perlu untuk mengurangi GTT dan juga pertimbangan minimnya honorarium serta jam belajar bagi guru tidak tetap. Sejalan dengan itu, tambah Yulfa, pihak sekolah hanya membuka pendaftaran siswa baru hanya untuk satu kelas saja.

“Saya bingung harus mencari sekolah swasta karena tuntutan memenuhi jam belajar sebagai mana syarat sertifikasi yang selama ini saya dapatkan. Sebab pihak sekolah sekarang tidak memberikan jam mengajar bagi saya lagi,” katanya.

Tidak jauh berbeda dengan Yulfa, nasib yang sama juga dialami GTT guru bidang studi di SMP 19 Surabaya, Dwi Susanti. Dia mengaku sudah mengabdi di sekolah tersebut sejak 1997. “Tahun 2010, saya diminta sekolah mengundurkan diri dengan alasan ada pindahan PNS dari Sidoarjo. Saya diminta tanda tangan mengundurkan diri, tapi saya tidak mau,” katanya.

Dwi mengatakan pihaknya telah memohon kepada kepala sekolah agar tetap diperkenankan mengajar karena sudah masuk dalam database CPNS, tapi kepala sekolah tetap tidak mau. “Bahkan saya merengek-rengek minta tetap dipekerjakan meski hanya sebagai penjaga koperasi atau perpustakaan,” katanya.

Bahkan demi mempertahankan statusnya di sekolah tersebut, tambah Dwi, dirinya mengaku saat itu sempat hanya diberi honor Rp 90 ribu per bulan. “Menurut saya itu disengaja pihak sekolah supaya tidak betah dan keluar dengan sendirinya, tapi saya tetap tidak mau,:” ungkapnya.

Sejalan dengan itu Dwi mengaku telah melakukan beberapa upaya guna mempertahankan profesi yang ia emban cukup lama itu. Mulai menghadap ke salah satu pejabat di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya hingga yang terakhir cmendatangi gedubg DPRD Surabaya.  “Saya ketemu pihak terkait, namun tetap tidak bisa bantu dengan alsan karena saya sudah satu tahun tidak mengajar. Tapi saya membantah, saya bukan mengundurkan diri melainkan dipecat,” katanya

Sedangkan Dani Irawati, Pegawai Tidak Tetap (PTT)  di SMP 19 mengaku jika dia diberhentikan pihak sekolah setelah dirinya mengalami kecelakaan. Padahal berdasarkan surat pemberitahuan yang ia sampaikan ke pihak sekolah, kala itu dirinya mengaku mendapat izin dan tetap dianggap sebagai pegawai di sekolah tersebut.

“Saya mulai bekerja di perpustakaan SMP 19 dari nol. Dari perpustakaan yang sebelumnya hanya berupa gudang dan mengubahnya menjadi perpustakaan yang representatif. Apa ini balasan pihak sekolah terhadap saya? Di saat nama saya masuk dalam daftar sertifikasi justru saya diberhentikan. Saya minta tolong anggota dewan dapat memperjuanngkan nasib kami, ”ujar Dany.

Sementara menanggapi keresahan yang dialami para GTT dan TPP tersebut, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan pihaknya akan memperjuangkan nasib mereka. Untuk itu dalam waktu dekat ini, dirinya berjanji akan mengundang pihak terkait guna menyelesaikan masalah ini.

Lebih jauh Baktiono menjelaskan, selama ini GTT hanya menjadi korban dari kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat. Dimana setelah ada kebijakan yang menganjurkan guru yang berstatus PNS harus memenuhi jam mengajar 24 jam per minggu, secara perlahan guru tidak tetap mulai disingkarkan.

“Dulu saya telah meminta agar pengangkatan guru untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari umum dihentikan. Idealnya angkat GTT dulu sebab mereka sudah lama mengabdi di sekolah. Namun permintaan itu tidak dihiraukan Pemkot. Tapi kami ingin perjuangkan mereka,” ujar Baktiono.

Honorer Siluman Tanggung Jawab BKN

Azwar Abubakar. Foto: Dok.JPNN

JAKARTA - Keberadaan laporan tenaga honorer kategori 1/K1 (digaji APBN/APBN) siluman membuat resah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menyatakan, pembersihan tenaga honorer K1 siluman menjadi tanggung jawab BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Azwar menuturkan, pihaknya sudah memprediksi dalam masa uji publik sebelum pengangkatan honorer bakal diwarnai penolakan-penolakan. Penolakan ini diantaranya muncul dari suara masyarakat yang menemukan tenaga honorer jadi-jadian atau silumuan.

"Lebih baik seperti ini, ramai di depan dulu," kata Azwar usai mengikuti raker Komisi X DPR tentang Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi, kemarin.

Azwar menjelaskan sesuai dengan harapan presiden, pemerintah tidak ingin ada protes dari masyarakat setelah honorer diangkat dan disahkan menjadi CPNS.

Menyikapi terus munculnya tenaga honorer K1 siluman dari beberapa daerah, Azwar menuturkan sudah menjadi wewenang BKN untuk membersihkannya. Dengan setumpuk dokumen verifikasi tenaga honorer yang sudah ada, dia menilai BKN bisa dengan mudah membersihkan honorer-honorer siluman tadi.

Menteri yang juga kader PAN itu mengatakan, pengangkatan honorer K1 benar-benar dilakukan jika verifikasi terhadap laporan adanya honorer siluman ini tuntas. "Tidak apa-apa sedikit lama. Daripada cepat tetapi melanggar aturan," tegas Azwar.

Prediksi pengangkatan honorer K1 masih butuh waktu lama muncul karena upaya verifikasi atau pembersihan tenaga honorer siluman oleh BKN belum jalan. Skema yang harus dijalankan adalah, masyarakat yang menemukan adanya tenaga honorer siluman ini wajib melapor ke kantor regional (kanreg) BKN di tingkat provinsi.

Saat melapor, masyarakat juga diharuskan membawa bukti-bukti yang menunjukan jika nama yang mereka sebut adalah tenaga honorer siluman. Misalnya, dokumen yang menunjukkan honorer itu baru diangkat pada 2005 atau sesudahnya. Pemerintah sudah menetapkan jika honorer K1 adalah tenaga honorer yang bekerja minimal satu tahun per 1 Desember 2005.

Namun dalam perkembangannya, Azwar mengatakan BKN sampai saat ini masih belum bersih-bersih honorer siluman itu. Beberapa keterangan di Kemen PAN-RB menyebutkan jika masyarakat menyampaikan laporannya langsung ke BKN. Masyarakat tidak melaporkan dulu ke kanreg BKN di tingkat provinsi. Alasannya, takut laporan tenaga honorer siluman tidak sampai ke pemerintah pusat.

Diverifikasi Ulang, GTT Wadul Dewan

SURABAYA – Kebijakan verifikasi ulang terhadap guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) untuk mengikuti tes tulis sebagai syarat ujian CPNS berbuntut panjang. Ratusan GTT/PTT kemarin wadul ke DPRD Surabaya.

Pasalnya banyak di antara mereka yang terancam tak bisa ikut tes tulis karena kebijakan dari sekolah tempat mengajar. Padahal mereka sudah mengabdi selama puluhan tahun dengan honorarium tak seberapa. Zulfa,mantan guru kelas 1 SDN Gading V Kecamatan Tambaksari adalah salah seorang di antaranya yang kemarin mengadu ke komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat tersebut.

”Sejak 1992 saya mengajar di MI Nurul Islam, kemudian mulai tahun 2004 sebagai guru kelas 1 di SDN Gading V,” kata Zulfah, mengawali curahan hati (curhat). Tahun 2007, perempuan berjilbab ini sempat dipanggil kepala sekolah SDN Gading V saat itu, untuk ikut program sertifikasi.Setelah direkomendasi, Zulfah ikut sertifikasi. ”Tahun 2008 ada aturan GTT tak boleh ikut sertifikasi.Tapi saya tetap mengajukan sertifikasi, dan tetap ada tambahan pendapatan.Tetap keluar, tak ada masalah,”sambungnya.

Hingga tahun 2011,muncul kebijakan baru. GTT yang sudah sertifikasi diharuskan mengajar ke sekolah swasta. Ini karena porsi mengajar mereka menjadi hak guru PNS yang sudah sertifikasi. Zulfah sempat menolak kebijakan ini, dengan alasan tak mau statusnya sebagai guru kelas terhapus dari SDN Gading V. Upayanya tak membuahkan hasil. Pihak sekolah menghentikannya secara sepihak.Masalah baru diketahui muncul setelah akhir-akhir ini ada verifikasi nama-nama GTT yang masuk database. Zulfah mendatangi SDN Gading V, minta rekomendasikepalasekolah, bahwasebelumnya mengajar kelas 1.

”Kepala sekolah tidak mau memberi rekomendasi dengan alasan saya sudah tidak mengajar lagi. Padahal saya tidak pernah mundur,” sesalnya. Menyikapi semua masalah itu,Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono janji akan memanggil semua pihak, Jumat mendatang.Mulai Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD), Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. ”Jika masalahnya seperti ini,kasihan GTT.

Mereka kehilangan peluang menjadi PNS, padahal sudah bertahun- tahun mengabdi.”kata Baktiono. Sementara itu, hingga berita ini ditulis,Kepala BKD Surabaya Yayuk Eko Agustin belum bisa dikonfirmasi

Ribuan GTT/PTT K2 Kabupaten Malang Diverifikasi Ulang

MALANG l SURYA Online - Sebanyak 2.844 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, kategori 2 (K2) diverifikasi ulang sejak awal pekan lalu hingga akhir April.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Rofiq, Senin, mengatakan verifikasi tahap pertama sesuai SE Nomor 3 Tahun 2012 dilakukan untuk GTT/PTT di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), karena jumlah GTT/PTT-nya paling banyak.

"Sesuai SE Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010, jumlah GTT/PTT K2 di Kabupaten Malang mencapai 2.844 orang, dengan rincian sebanyak 1.931 orang GTT dan sebanyak 855 orang PTT," katanya menambahkan.

Ia mengatakan, sebenarnya data GTT/PTT sudah disetorkan ke Menpan pada Desember 2010, namun hanya berupa data-data, kemudian keluar SE Nomor 3/2012 yang mengharuskan pendataan ulang hingga akhir April mendatang disertai nama-nama.

Tujuan dilakukannya pendataan ulang tersebut agar muncul nama sesuai yang pernah diverifikasi pada tahun lalu. Form pendataan GTT/PTT sekarang lebih rinci, sebab selain menyangkut nama, juga masa kerja, pembiayaan gaji yang diterima oleh tenaga honorer.

Menurut dia, setelah pendataan tenaga honorer di lingkungan Dikbud, akan dilanjutkan untuk tenaga honorer di Dinas Kesehatan (Dinkes), baru ke SKPD lain.

Rofiq menjelaskan, setelah semuanya selesai, baru diverifikasi oleh BKD, kemudian dikirim ke Kemenpan. Verifikasi ulang tersebut juga sudah disosialisasikan ke seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Malang.

Ia mengatakan, bagi yang lolos verifikasi ulang akan diajukan untuk mengikuti tes. Mereka yang lolos adalah yang sesuai PP 48/2005 juncto PP 43/2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Syaratnya antara lain pada akhir 2005, masa kerja minimal 0,5 hingga satu tahun dan usianya pada tahun ini maksimal 46 tahun.

Sementara di Kota Malang juga segera mengumumkan nama-nama GTT/PTT yang lolos K1 (honorer yang dibiayai APBD dan APBN), karena data dari BKN Regional II Surabaya sudah keluar.

Rencananya, pengumuman nama-nama honorer yang lolos verifikasi K1 tersebut selama 14 hari berturut-turut. Honorer yang lolos verifikasi K1 sebanyak 54 orang, dengan rincian 31 guru dan 23 orang tenaga teknis.

Penundaan Peluncuran Galaxy Tab 2 Terkait Android 4.0

Galaxy Tab 2

Sudah diketahui bahwa tablet generasi baru garapan Samsung, Tab 2 (model 7 inci dan 10.1 inci) ditunda peluncurannya hingga akhir April mendatang, yang akan hadir di pasar Inggris.

Awalnya alasan penundaan tersebut belum diketahui. Namun menurut penuturan Samsung pada Computerworld, sebab musabab penundaan karena Samsung masih ‘mengerjakan’ Android 4.0-nya. Dalam hal ini kemungkinan masih mencoba mengimplementasikan antarmuka TouchWiz.

Harap dimaklumi, bahwa Samsung memang mengungkapkan bahwa Galaxy Tab 2 bakal menjadi jajaran tablet pertamanya yang mengusung sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Oleh sebab itu, Samsung berharap bahwa semunya bisa terlihat sempurna.

Guru Honor Terpinggirkan

JAKARTA-Persoalan guru honor sangat kompleks. Di satu sisi, mereka sangat dibutuhkan, terutama untuk sekolah di pedesaan maupun di daerah terpencil, terluar, dan terdepan. Di sisi lain, ada pihak yang mengangkat guru tanpa memperhitungkan analisis kebutuhan guru.

’’Inilah yang mengakibatkan jumlah guru membengkak, bahkan sebagian besar pengangkatan guru tersebut itu tidak memenuhi kualifikasi maupun kompetensi,’’ ucap Ketua Pengurusan Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sugito pada rapat dengar pendapat bersama Komite III DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (4/4).

Hal paling memprihatinkan, lanjutnya, guru honor yang sudah lama mendidik anak bangsa tapi nasibnya menyedihkan. ’’Dalam hal status kepegawaian, kesejahteraan, akses pengembangan diri, sertifikasi, penghargaan dan perlindungannya,’’ jelas Sugito.

Sampai saat ini, tegas Sugito, berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, guru honor dibedakan dalam kategori I dan kategori II. Kategori I mereka yang sudah mengabdi minimal per 1 Januari 2005 di instansi pemerintahan atau sekolah negeri dan dibayar dari APBN dan APBD.

Kategori II yang sudah mengabdi minimal per 1 Januari 2005 di instansi pemerintahan atau sekolah negeri dan dibayar tidak dari APBN dan APBD. ’’Kenyataannya, di samping itu masih ada guru honor yang tidak tersentuh, yaitu yang mengabdi setelah 1 Januari dan bekerja di sekolah swasta,’’ terang dia.

Untuk itu, kata Sugito, usulan PGRI bagi guru honor yang kinerjanya baik diangkat menjadi PNS. Bagi yang tidak memenuhi syarat tetapi dibutuhkan diangkat menjadi pegawai tidak tetap. ’’Tetapi minimal sesuai penghasilan yang wajar,’’ ujar dia.

Sementara itu, anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur Carolina Nubatonis Kondo tidak memandang guru honor, tetapi sebagai abdi negara lewat profesi yang dia miliki. ’’Kita harus menghargai profesi guru honor,’’ pungkas dia.

Maka, sambungnya, diharapkan pemerintah memperhatikan guru honor karena mereka merupakan tenaga pendidik yang mencerdaskan kehidupan bangsa. ’’Tujuan apa lagi jika kita tidak mensejahterakan guru, dan apa yang kita harapkan dari mereka jika pemerintah tidak peduli dengan nasibnya. Karena nasib bangsa ada di tangannya,’’ kata dia.

Selain itu, Carolina sangat setuju atas usulan PGRI mengenai pengangkatan guru honor menjadi PNS. Sebab, mereka ujung tombak untuk mencerdaskan masa depan bangsa dan penentu negara kita. Dengan begitu pendidikan di Indonesia akan maksimal dan sumber daya manusia kita semakin cerdas.

’’Yang jelas kita Komite III DPD selalu memperjuangkan kepentingan guru honor,’’ ujar Carolina.

Kalau bisa semua yang dijanjikan PGRI sesuai kategori I dan II diharapkan semua masuk ke database. Kalau seandainya tidak memenuhi syarat, maka dicari jalan keluarnya. Dan apabila umurnya sudah tidak memenuhi syarat, maka harus diberi penghargaan sesuai baktinya. Misalnya upah atau uang pensiun yang sesuai kesejahteraannya

Angkat Honorer Ngawur, Kada Dicopot 3 Bulan

JAKARTA - Pemerintah pusat tampaknya sudah gerah dengan indikasi maraknya kepala daerah yang seenaknya mengangkat pegawai honorer. Revisi Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dijadikan momen untuk memasukkan aturan yang dianggap bisa mengerem perilaku gubernur, bupati, dan walikota.

Di materi RUU revisi pemda itu diatur secara tegas pemberian sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan bagi kepala daerah yang ngawur melakukan pengangkatan pegawai honorer dimaksud. Ada dua ayat yang secara khusus mengatur sanksi. Satu pasal memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara. Satu pasal lagi, menyangkut tindak pidananya.

Yakni Pasal 110 ayat (3), yang bunyinya, "Kepala daerah yang mengangkat pegawai honorer   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi   administratif berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan."

Selanjutnya, di pasal Pasal 273 RUU revisi UU pemda, bunyinya, " Kepala daerah yang mengangkat pegawai honorer yang pengadaannya tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menanggapi materi RUU tersebut, anggota Komisi II DPR Chotibul Umam Wiranu, menyatakan setuju. Hanya saja, secara resmi bagaimana sikap Komisi II DPR, baru terlihat nantinya saat pembahasan RUU itu.

Politisi dari Partai Demokrat itu membantah jika dianggap pasal sanksi itu bentuk kembalinya sentralisasi. Menurutnya, aturan itu sejalan dengan semangat di UU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang saat ini juga sedang dibahas. Yakni urusan kepegawaian dikendalikan pusat, bukan lagi oleh pemda lewat tangan kepala daerahnya.

"Nah, semangatnya itu sekarang di dalam UU ASN, menarik kembali kebijakan pengangkatan PNS secara nasional ke pemerintah pusat. Selama ini pemda dikasih kewenangan itu," ujar Chotibul.

Dikatakan, sebenarnya di UU Nomor 32 tahun 2004, pemerintah pusat sudah punya kewenangan memberikan sanksi ke kepala daerah. Hanya saja, tidak efektif.

"Itu sudah ada aturannya, kalo ada pelanggaran dikasih sanksi. Memang ada sanksi, cuma mendagri gak berani eksekusi," ujarnya.

Seperti diberitakan, proses pengangkatan tenaga honorer Kategori 1/K1 (digaji APBN/APBD) semakin seru. Setelah beberapa nama honorer dipublikasikan, mulai bermunculan laporan nama honorer K1 siluman atau yang diduga palsu di sejumlah daerah.

Wakil Menteri Pendagayugaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo di Jakarta, Selasa (3/4) mengatakan, munculnya laporan tenaga honorer K1 siluman ini menunjukan fungsi pengawasan masyarakat berjalan. Ketentuan untuk publikasi nama-nama honorer K1 memang dilakukan untuk uji publik.

"Tidak apa-apa ada laporan honorer K1 yang diduga siluman. Semua nanti akan diproses dan dibersihkan," katanya.

Guru besar Universitas Indonesia itu menyebutkan, banyak dugaan motivasi dibalik munculnya nama-nama siluman ini. Di antaranya ada pengaruh kepentingan ekonomi seperti penyuapan dan sebagainya.

Dugaan ini muncul setelah ada laporan yang masuk bahwa untuk bisa lolos pemberkasan menjadi honorer K1, seorang tenaga honorer harus memberikan uang suap antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Dengan uang sogokan tadi, tenaga honorer yang sejatinya tidak memenuhi persayaratan administrasi bisa lolos menjadi honorer K1.

Selain itu, Eko menduga adanya nama-nama honorer K1 yang disebut siluman itu muncul karena adanya pengaruh politik. Misalnya, karena berhasil ikut menjadi tim sukses kepala daerah, tenaga honorer yang baru bekerja bisa dipaksanakan masuk honorer K1. Padahal, ketentuan tenaga honorer K1 adalah yaitu sudah bekerja minimal satu tahun per 1 Desember 2005.

Masyarakat Bisa Adukan Daftar Honorer

JAKARTA--Karo Humas BKN Aris Windiyanto menegaskan bahwa data honorer kategori satu (K1) yang diumumkan BKN masih bisa diadukan masyarakat ke BKD kabupaten/kota. "Data honorer K1 itu merupakan bagian dari uji publik, artinya bisa diadukan masyarakat ke pemerintah kabupaten/kota jika nama honorer yang masuk daftar nominatif tidak penuhi syarat," kata Aris, saat dikonfirmasi JPNN, Selasa (3/4).

Aris juga mengatakan sesuai dengan Surat Edaran Menpan & RB No 03 Th 2012,  masing-masing daerah juga harus mengumumkannya untuk uji publik di daerah masing masing.

Dalam uji publik daftar nominatif tenaga honorer Instansi daerah kategori 1 yang memenuhi kriteria  berdasarkan hasil verifikasi dan validasi disebutkan dapat diangkat menjadi CPNS dan mempersiapkan berkas-berkas yang disyaratkan sesuai ketentuan. Salah satu persyaratan itu ialah dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam formasi tahun sebelumnya

Hari Ini Data Honorer K1 Diserahkan ke Daerah

Wajib Umumkan Data Honorer

Foto: dok.JPNN/int

JAKARTA--Data honorer kategori I (K1) yang memenuhi kriteria (MK) akan diserahkan hari ini (Rabu, 4/4) ke masing-masing daerah. Itu berarti per 5 April, daerah sudah harus mengumumkannya ke publik lewat media cetak atau on line.

"Seluruh data honorer K1 yang memenuhi kriteria telah kita serahkan ke 12 Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak Senin (2/4). Setelah itu Kanreg akan menyerahkan ke masing-masing daerah di wilayah regionalnya. Jadi tidak ada daerah yang ke pusat, ini juga demi penghematan anggaran," kata Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto yang dihubungi JPNN, Selasa (3/4).

Penyerahan data dari Kanreg BKN ke seluruh pemda itu dilakukan serentak agar daerah bisa bersamaan mengumumkannya ke publik. Hanya saja masih ada lima daerah yang datanya masih ditahan BKN pusat karena lagi diselidiki kebenarannya.

"Jumlah honorer K1 yang MK di lima daerah itu di atas 500 orang. Sesuai kesepakatan pemerintah dan Komisi II DPR RI, daerah yang mengoleksi honorer di atas 200 orang harus diverifikasi dan validasi ulang," tuturnya.

Dia pun meminta setiap daerah yang akan menerima datanya, secepatnya mempublikasikan ke masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan.

"Lebih cepat mengumumkan lebih baik agar daerah bisa memproses laporan pengaduannya. Apalagi pemda diberi tenggat 14 hari untuk melaporkan data yang benar," ujarnya.

Kalau dalam masa tenggat itu tidak ada laporan, berarti pejabat pembina kepegawaian (PPK) bisa langsung melaporkan ke BKN pusat tanpa harus melakukan pemeriksaan lagi. Sebaliknya jika ada laporan pengaduan, PPK wajib memeriksa kebenarannya.

"Nah, hasil pemeriksaan itu yang harus dilaporkan ke BKN pusat untuk diproses lanjut pengangkatan CPNS-nya," tandasnya.

Aris menjelaskan, tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak mengumumkan data lewat media massa, dengan alasan tak ada dana untuk biaya. Menurutnya, sudah jauh hari hal ini disosialisasikan ke daerah. "Jadi daerah sudah tahu ini jauh hari," imbuhnya

Honorer K2 Akan Dites

PEKANBARU - Seperti yang telah dijadwalkan sebelumnya, hari ini, data honorer kategori satu (KI) yang lulus verifikasi akan diserahkan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ke Badan Kepega waian Daerah (BKD) Provinsi Riau. Ini akan menjadi jawaban akan tanda tanya calon birokrat yang sudah menunggu sejak beberapa tahun lalu.

Penegasan itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau, Zaini Ismail kepada Riau Pos (Grup JPNN), Selasa (3/4). "Ya besok (hari ini, Red) kita akan terima hasil verifikasi tersebut. Data yang kita peroleh akan kita proses ke  tahapan berikutnya," ujar Zaini.

Saat ditanyakan mengenai hasil verifikasi yang sudah diumum kan BKN melalui website resminya, Zaini mengaku belum dapat memberikan keterangan secara detail, menututnya, Badan Kepega waian Daerah masih menunggu hasil resmi. Ini ditekankan, agar tidak menimbulkan kerancuan dikemudian hari.

Begitu juga untuk angka hasil verifikasi honorer K1 Pemprov Riau yang masih sangat rendah, Zaini juga memilih tidak berkomen tar banyak. Dia memastikan, semua tahapan sudah dilalui sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

"Untuk yang pastinya, kita tunggu saja. Besok (Hari ini, Red) semua akan diketahui secara jelas," ulas Mantan Kepala Dinas Sosial Riau itu.

Sedangkan untuk tahapan lanjutan untuk honorer K1 tersebut, dia mengatakan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau akan melaku kan uji publik dan mengumumkan kepada seluruh masyarakat selama 14 hari. Dengan waktu yang diberikan tersebut, pihak terkait dapat melengkapi administrasi dan mempertanyakan proses yang sudah berjalan.

"Secara umum, hasil verifikasi merupakan gambaran untuk honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Ini memang prioritas, karena calon birokrat tersebut sudah memenuhi standar dan per syaratan menjadi birokrat," sebut Zaini.

Lebih jauh saat ditanyakan mengenai honorer K2 yang masih belum mendapatkan kepastian, Zaini mengatakan sistem perekrutan CPNS dari honorer K2 mengalami perbedaan dengan honorer KI. Dimana untuk honorer K2 akan menerapkan sistem seleksi.

"Kategori kedua akan dites. Sehingga CPNS yang diangka memang memiliki kemampuan sesuai bidangnya. Untuk honorer K2 berasal dari tahun 2005 ke atas dengan jumlah mencapai 127 orang," imbuh Zaini

Ramai Laporan Honorer Siluman

Sanksi Menanti Para Pejabat yang Terlibat

Sejumlah tenaga honorer menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu, menuntut segera diangkat menjadi CPNS. Foto: Dok.JPNN

JAKARTA - Perjalanan proses pengangkatan tenaga honorer Kategori 1/K1 (digaji APBN/APBD) semakin seru. Setelah beberapa nama honorer dipublikasikan, mulai bermunculan laporan nama honorer K1 siluman atau yang diduga palsu di sejumlah daerah.

Wakil Menteri Pendagayugaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo di Jakarta kemarin (3/4) mengatakan, munculnya laporan tenaga honorer K1 siluman ini menunjukan fungsi pengawasan masyarakat berjalan. Ketentuan untuk publikasi nama-nama honorer K1 memang dilakukan untuk uji publik.

"Tidak apa-apa ada laporan honorer K1 yang diduga siluman. Semua nanti akan diproses dan dibersihkan," katanya.

Dengan tegas, Eko mengatakan upaya pengangkatan honorer K1 menjadi CPNS akan dibatalkan dulu bagi nama-nama tenaga honorer yang diduga siluman tadi. Dia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meneliti lagi dokumen-dokumen yang bersangkungan sehingga tidak membuat gadung di masyarakat jika nantinya akan diangkat menjadi CPNS.

Secara teknis, Eko mengatakan wewenang untuk memverifikasi atau memeriksa dokumen kelengkapan tadi berada di pihak BKN. Namun, keputusan final jumlah dan nama-nama honorer K1 yang akan diangkat menjadi CPNS menjadi wewenang mutlak Kemen PAN-RB.

Guru besar Universitas Indonesia itu menyebutkan, banyak dugaan motivasi dibalik munculnya nama-nama siluman ini. Di antaranya ada pengaruh kepentingan ekonomi seperti penyuapan dan sebagainya.

Dugaan ini muncul setelah ada laporan yang masuk bahwa untuk bisa lolos pemberkasan menjadi honorer K1, seorang tenaga honorer harus memberikan uang suap antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Dengan uang sogokan tadi, tenaga honorer yang sejatinya tidak memenuhi persayaratan administrasi bisa lolos menjadi honorer K1.

Selain itu, Eko menduga adanya nama-nama honorer K1 yang disebut siluman itu muncul karena adanya pengaruh politik. Misalnya, karena berhasil ikut menjadi tim sukses kepala daerah, tenaga honorer yang baru bekerja bisa dipaksanakan masuk honorer K1. Padahal, ketetnuan tenaga honorer K1 adalah yaitu sudah bekerja minimal satu tahun per 1 Desember 2005.

Motivasi berikut yang menyebabkan adanya tenaga honorer K1 siluman adalah kedekatan kekeluargaan. Menurut Eko, tidak menutup kemungkinan ada kerabat pejabat yang dipaksakan bisa masuk gerbong honorer K1. Sehingga, ketika RPP pengangkatan honorer menjadi CPNS diteken Presiden SBY beberapa saat lagi, mereka bisa langsung menjadi CPNS tanpa harus tes.

Dari sejumlah dugaan tadi, Eko mewanti-wanti kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam penentuan nama-nama honorer K1 siluman. Dia menegaskan, bagi pejabat yang menandatangani dokumen pengusulan honorer K1 yang berisi nama-nama siluman, akan mendapatkan sanksi administrasi.

Selain itu, juga dapat dipidanakan karena tersandung delik pidana pemalsuan. Pemalsuan bisa berupa penerbitan SK bekerja, keterangan gaji, dan sebagainya. Untuk itu, Eko mengatakan pemerintah akan terus menampung laporan masyarakat tentang adanya tenaga honorer K1 siluman.

Sementara itu, pihak BKN terkesan cuci tangan terhadap maraknya laporan honorer K1 siluman ini. Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto menuturkan, laporan adanya honorer K1 siluman itu harus disampaikan ke instansi masing-masing. Baik itu instansi pusat maupun daerah.

Dia menegaskan, sesuai dengan Surat Edaran Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2012, maka pengadukan masyarakat harus disampaikan ke instansi masing-masing. Bukan ke BKN.

Aris hanya mengatakan, memang benar pihaknya nantinya yang bertanggung jawab mengeluarkan NIP bagi seluruh honorer K1 yang ditetapkan diangkat menjadi CPNS. Namun, pengangkatan itu masih menunggu pengesahan RPP honorer. Selain itu, penetapan siapa-siapa nama honorer K1 yang diangkat menjadi CPNS, menjadi wewenag Kemen PAN-RB.

Beberapa Kasus Honorer K1 Siluman

Diantara laporan adanya honorer K1 siluman muncul di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tidak tanggung-tanggung, tenaga honorer K1 yang diduga siluman mencapai 38 orang. Mereka semua berasal dari Dinas Perhubungan (dishub) Kabupaten Minasa. Nama-nama tadi diduga siluman karena baru mengabdi sebagai tenaga honorer sejak 2010 lalu.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di kabupaten ini, dilaporkan ada tujuh tenaga honorer K1 siluman. Para honorer yang diduga siluman ini menggunakan modus membuat SK mundur. Berbekal SK mundur ini, mereka bisa lolos verifikasi tenaga honorer K1.