SURABAYA– Keberadaan guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer di Kota
Pahlawan masih dibutuhkan. Apalagi jumlah guru PNS yang ada saat ini
masih kurang. Sehingga GTT berpeluang besar bisa menjadi PNS.
Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Surabaya optimistis jika pemetaan guru yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) tak akan merugikan GTT. Bahkan bisa jadi menjadi peluang bagi GTT untuk menjadi PNS. ”Kami sudah di panggil BKD (Badan Ketenagaan Daerah) Surabaya Senin (14/3).
Katanya Surabaya kekurangan guru, berarti GTT/PTT masih aman,” kata Sudiran Sekertaris DKHI Surabaya kemarin. Ia menceritakan dalam pertemuan tersebut Kepala BKD Surabaya Yayuk Eko Agustin mengatakan bahwa Surabaya telah melakukan pemetaan kebutuhan guru. Hasil analisa yang dilakukan bahwa Surabaya kekurangan guru PNS.
Saat ini kebutuhan guru PNS mencapai 800 orang,sedangkan kebutuhan PNS tahun depan secara keseluruhan mencapai 1.800 orang. ”Kita dijanjikan banyak yang akan menjadi PNS.Kita sangat senang,” kata Diran,panggilan akrabnya. Data GTT/PTT di Surabaya sendiri saat ini mencapai 1.600 orang.
Untuk GTT sekitar 600 orangdanPTT800orang.Dataini diperoleh tahun 2010,seningga diperkirakan sudah banyak yang menjadi PNS,atau yang pensiun, serta meninggal dunia.”Ini data lama,tetapi kemungkinan besar sama,”katanya. Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala BKD Yayuk Eko Agustin menuturkan selama ini tak ada aturan bahwa GTT/PTT bisa langsung jadi PNS setelah pemberkasan.
Ia membantah jika GTT bisa langsung diangkat menjadi PNS.Ia juga menyangkal kalau memberikan kepastian (pengangkatan menjadi PNS, red) itu kepada DKHI. ”Saya memang pernah bertemu, tapi tak ada pernyataan kalau GTT/PTT bisa jadi PNS. Kami cuma menjelaskan kalau database GTT ada di Surabaya,” katanya saatdihubungikemarin.
Menurut dia pengangkatan GTT menjadi PNS murni kewenangan pemerintah pusat. Makanya pemkot tak memberikan jaminan itu kepada GTT.Tapi kalau pemerintah pusat berencana mengangkat, itu sudah menjadi kewenangannya. ”Jadi sekali lagi tak betul kalau ada jaminan pengangkatan itu dari pemkot,”tegasnya.
Meski demikian Dindik Surabaya menjamin para GTT bisa mengajar dengan tenang.Karena setelah dilakukan pemetaan, jumlah guru secara keseluruhan di Kota Pahlawan melebihi dari kebutuhan.”Jasa guru honorer akan kita pergunakan sambil menunggu program KKT (Kependidikan Kewenangan Tambahan),” kata Kepala Dindik Surabaya Ikhsan.
Saat ini guru GTT tidak perlu resah, karena Dindik Surabaya akan memaksimalkan guru yang sudah ada dan memfasilitasi supaya guru honorer tidak kehilangan potensi. Dalam pemetaan, SD masih kekurangan guru tetapi di sekolah tingkat SMP dan SMA kelebihan. Guru-guru SMP akan diikutkan program KKT supaya bisa mengajar ke SD. ”Kita juga antisipasi guru pensiun.
Pokoknya tidakakanmemindah guru dari Surabaya,”bebernya. Kepala Dindik Jawa Timur Harun menambahkan pemetaan guru sudah dilakukan olehnya. Pada bulan April atau Mei nanti Gubernur Soekarwo akan memberikan laporan ke Kemendikbud melalui LPMP atas hasil pemetaan. ”Pemetaan berjalan lancar.Saya minta kabupaten/ kota memanfaatkan potensi daerah termasuk honorer,” katanya.
Dalam pemetaan ini, Dindik sebagai pelaksana sangat berhati-hati karena proses ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika salah dalam memetakan maka kondisi dilapangan akan berbeda. ”Apalagi ini mendekati UN, semua harus dilakukan pemikiran dengan matang. Jangan sampai ada gejolak,”katanya.
Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Surabaya optimistis jika pemetaan guru yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) tak akan merugikan GTT. Bahkan bisa jadi menjadi peluang bagi GTT untuk menjadi PNS. ”Kami sudah di panggil BKD (Badan Ketenagaan Daerah) Surabaya Senin (14/3).
Katanya Surabaya kekurangan guru, berarti GTT/PTT masih aman,” kata Sudiran Sekertaris DKHI Surabaya kemarin. Ia menceritakan dalam pertemuan tersebut Kepala BKD Surabaya Yayuk Eko Agustin mengatakan bahwa Surabaya telah melakukan pemetaan kebutuhan guru. Hasil analisa yang dilakukan bahwa Surabaya kekurangan guru PNS.
Saat ini kebutuhan guru PNS mencapai 800 orang,sedangkan kebutuhan PNS tahun depan secara keseluruhan mencapai 1.800 orang. ”Kita dijanjikan banyak yang akan menjadi PNS.Kita sangat senang,” kata Diran,panggilan akrabnya. Data GTT/PTT di Surabaya sendiri saat ini mencapai 1.600 orang.
Untuk GTT sekitar 600 orangdanPTT800orang.Dataini diperoleh tahun 2010,seningga diperkirakan sudah banyak yang menjadi PNS,atau yang pensiun, serta meninggal dunia.”Ini data lama,tetapi kemungkinan besar sama,”katanya. Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala BKD Yayuk Eko Agustin menuturkan selama ini tak ada aturan bahwa GTT/PTT bisa langsung jadi PNS setelah pemberkasan.
Ia membantah jika GTT bisa langsung diangkat menjadi PNS.Ia juga menyangkal kalau memberikan kepastian (pengangkatan menjadi PNS, red) itu kepada DKHI. ”Saya memang pernah bertemu, tapi tak ada pernyataan kalau GTT/PTT bisa jadi PNS. Kami cuma menjelaskan kalau database GTT ada di Surabaya,” katanya saatdihubungikemarin.
Menurut dia pengangkatan GTT menjadi PNS murni kewenangan pemerintah pusat. Makanya pemkot tak memberikan jaminan itu kepada GTT.Tapi kalau pemerintah pusat berencana mengangkat, itu sudah menjadi kewenangannya. ”Jadi sekali lagi tak betul kalau ada jaminan pengangkatan itu dari pemkot,”tegasnya.
Meski demikian Dindik Surabaya menjamin para GTT bisa mengajar dengan tenang.Karena setelah dilakukan pemetaan, jumlah guru secara keseluruhan di Kota Pahlawan melebihi dari kebutuhan.”Jasa guru honorer akan kita pergunakan sambil menunggu program KKT (Kependidikan Kewenangan Tambahan),” kata Kepala Dindik Surabaya Ikhsan.
Saat ini guru GTT tidak perlu resah, karena Dindik Surabaya akan memaksimalkan guru yang sudah ada dan memfasilitasi supaya guru honorer tidak kehilangan potensi. Dalam pemetaan, SD masih kekurangan guru tetapi di sekolah tingkat SMP dan SMA kelebihan. Guru-guru SMP akan diikutkan program KKT supaya bisa mengajar ke SD. ”Kita juga antisipasi guru pensiun.
Pokoknya tidakakanmemindah guru dari Surabaya,”bebernya. Kepala Dindik Jawa Timur Harun menambahkan pemetaan guru sudah dilakukan olehnya. Pada bulan April atau Mei nanti Gubernur Soekarwo akan memberikan laporan ke Kemendikbud melalui LPMP atas hasil pemetaan. ”Pemetaan berjalan lancar.Saya minta kabupaten/ kota memanfaatkan potensi daerah termasuk honorer,” katanya.
Dalam pemetaan ini, Dindik sebagai pelaksana sangat berhati-hati karena proses ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika salah dalam memetakan maka kondisi dilapangan akan berbeda. ”Apalagi ini mendekati UN, semua harus dilakukan pemikiran dengan matang. Jangan sampai ada gejolak,”katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar