SBY Belum Tandatangan, RPP Honorer Molor Lagi

AKARTA--Penetapan RPP Honorer Tertinggal menjadi PP molor lagi. Hingga hari ini, belum ada tanda-tanda RPP tersebut telah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami belum mendapatkan informasi kalau sudah ada PP honorer tertinggal. Kita harapkan April sudah ada," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Kamis (29/3).

Itu berarti janji pemerintah bahwa PP honorer tertinggal ditetapkan Maret tidak terealisasi lagi. Namun, Tumpak menyatakan, masih ada harapan lagi di April mendatang. Terlebih antara Komisi II DPR RI dan pemerintah bersepakat, penetapan PP honorernya ditenggat April."Ya, kita harapkan pekan kedua April, PP itu sudah ada," ucapnya.

Molornya penetapan PP tersebut, ikut dibarengi dengan kinerja BKN. Dengan alasan, PP honorer belum terbit, BKN baru ngebut melakukan finalisasi data honorer kategori I.

"Kalaupun datanya dipercepat kan belum ada PP honorernya juga. Paling tidak bisa berbarenganlah. Finalisasi data verifikasi dan validasi selesai, PP-nya terbit," kilahnya.

BKN Lamban, Data Verifikasi Honorer Telat

BKN Lamban, Data Verifikasi Honorer Telat Daerah Belum Bisa Umumkan ke Publik JAKARTA - Pantas saja para pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik di pusat maupun daerah belum mengumumkan hasil verifikasi dan validasi honorer tertinggal kategori I. Pasalnya, hingga hari ini data verifikasi serta validasi tersebut masih ngendon di Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Iya belum kami kirimkan karena saat ini sedang difinalisasi dan cek ulang data hasil verifikasi serta validasi tenaga honorer kategori I. Kalau sudah selesai, akan diserahkan ke PPK pusat dan daerah, kemudian diumumkan resmi selama 14 hari untuk uji publik dihitung sejak data diterima oleh instansi dari BKN," tutur Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Kamis (29/3). Dia menyebutkan, hingga hari ini baru 30 persen data yang selesai difinalisasi. Target BKN, pekan depan bisa selesai 100 persen dan tersalur semuanya. "Akhir minggu ini kita usahakan selesai 50 persen. Karena diburu waktu Sabtu dan Minggu, staf BKN tetap kerja lembur. 50 persen lagi diselesaikan pekan pertama April," ujarnya. Lambannya kinerja BKN ini mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo menilai BKN tidak siap menjalankan fungsinya sebagai penyedia data. "SE Menpan&RB No 3 Tahun 2010 tentang Honorer Tertinggal sudah dikeluarkan 12 Maret. Di situ sudah jelas semua PPK harus mengumumkan hasil verifikasi validasi honorer K1 sampai 31 Maret. Lha ini sudah tanggal 29 Maret tapi data yang mau diumumkan tidak ada," kritiknya. Politisi PDIP ini menyayangkan kelambanan BKN karena membuat proses pengumumannya terhambat. "Dari kasus ini yang melanggar SE bukan PPK daerah maupun pusat. Justru BKN lah yang menjadi sumber masalahnya. Kalau patokannya di SE kan, harusnya BKN sudah lama menyiapkan datanya. Apalagi verifikasi dan validasi sudah lama dilaksanakan," tandasnya.

Minta Pemda Percepat Perekaman Honorer Kategori II

JAKARTA - Seluruh instansi baik tingkat pusat maupun daerah diminta mempercepat proses perekaman data honorer kategori II. Hal ini dikarenakan batas waktu terakhir untuk memasukkan hasil perekaman data ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah 30 April 2012. "Untuk data Kategori II yang telah disampaikan kepada Menpan&RB dan BKN, harus dilaksanakan perekaman data menggunakan aplikasi yang bisa diunduh di web BKN," ungkap Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Kamis (29/3). Data hasil perekaman data tersebut, lanjutnya, harus disampaikan ke BKN dan ditembuskan ke Menpan&RB dalam bentuk soft copy maupun hard copy. "Sesuai Surat Edaran Menpan&RB No 3 Tahun 2012 tentang Honorer Tertinggal, batas terakhirnya 30 April 2012, lewat itu tidak akan kami proses," tegasnya. Untuk diketahui, data honorer kategori II yang masuk ke BKN sekitar 600 ribuan. Mereka akan diangkat CPNS melalui tahap seleksi sesama honorer.  Tes yang dilaksanakan hanya sekali itu, akan mengambil kuota CPNS sekitar 30 persen dari jumlah honorer yang ada. Bagi yang tidak lolos tes, diberikan kesempatan menjadi pegawai tidak tetap pemerintah (PTTP) dengan catatan instansinya masih membutuhkan. Bila instansinya tidak membutuhkan lagi, yang bersangkutan akan menerima kompensasi sesuai kemampuan daerah masing-masing.

NASIONAL - HUMANIORA Jum'at, 23 Maret 2012 , 04:48:00 Publikasi Honorer K1 Belum Berjalan Efektif

Rawan Komplain Karena Manipulasi Data

JAKARTA - Insitruksi bagi instansi pusat dan daerah (pemprov, pemkot, dan pemkab) untuk mempublikasikan data honorer kategori 1/K1 (digaji APBN atau APBD) belum berjalan efektif. Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sampai kemarin (22/3) belum menerima satupun laporan instansi yang mempublikasikan data tersebut.

Seperti diketahui, kewajiban instansi mempublikasikan nama honorer K1 yang sudah memenuhi kriteria (MK) seperti diatur dalam PP.No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007 tertuang dalam Surat Edaran Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2012. Dalam surat yang ditandatangi 12 Maret itu, deadline untuk publikasi hingga 31 Maret nanti.

Ketua Umum Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Ali Mashar kemarin (22/3) menjelaskan, surat edaran tadi rata-rata diterima di daerah pada 15 Maret lalu. "Memang belum banyak yang mempublikasikan data honorer K1 sesuai aturan surat itu," katanya.

Ali menyebutkan, laporan daerah yang sudah mempublikasikan nama-nama honorer K1 adalah di Provinsi Jawa Tengah. "Total honorer K1 di Jawa Tengah 300-an. Di Kota Semarang malah hanya 26 orang" kata dia. Dengan jumlah yang sedikit ini, dia menjelaskan tidak ada beban bagi pemprov, pemkab, maupun pemkot di Jawa Tengah untuk mempublikasikan data tersebut.

Tapi Ali mengatakan, bakal ada beban lebih berat di daerah dengan jumlah tenaga honorer K1 mencapai ribuan orang. "Tentu janggal jika disebut tercecer, tapi jumlah K1-nya ribuan orang," kata dia. Di daerah dengan jumlah honorer K1 mencapai ribuan orang, Ali menduga telah terjadi manipulasi. Ujung-ujungnya, daerah tersebut sampai sekarang belum melansir nama-nama honorer K1. Mereka khawatir diprotes masyarakat.

Ali lantas menyebutkan contoh daerah yang jumlah tenaga honorer K1-nya mencapai ribuan orang. Diantara ada di Pamekasan, Malang, Kediri, dan Nganjuk (Jawa Timur). Kemudian juga di Bandung, Jawa Barat.

Dia menjelaskan, banyak modus yang lazim digunakan instansi untuk memanipulasi tenaga honorer menjadi K1. Diantaranya, adalah memberi gaji dari APBN atau APBN yang sejatinya untuk pos belanja publik. "Ini sangat menyalahi aturan," tegas dia.

Ali menerangkan meski sama-sama bersumber dari APBN atau APBD, tetapi pos pengeluarannya bukan dari belanja pegawai. Melainkan dari belanja publik. Menurut Ali, honorer seperti ini tidak bisa dimasukkan dalam kelompok K1. Tetapi tetap saja ada insntasi yang memaksakan honorer ini masuk kelompok K1.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Ramli E. Naibaho di kantornya kaget mendengar kabar surat edaran tadi belum berjalan efektif. Dia menegaskan, sejatinya mulai pekan lalu data honorer K1 sudah bisa dipublikasikan ke publik.

Dia menjelaskan, motivasi ketentuan ini adalah untuk transparansi. Ramli mengatakan, masyarakat bisa ikut mengontrol terkait nama-nama honorer K1 yang sudah ditetapkan instansi di pusat maupun daerah. Ramli mempersilahkan masyarakat protes jika ada nama-nama honorer K1 yang janggal.

Ramli menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) di daerah untuk memantau kewajiban publikasi ini. Dia mewanti-wanti, jika ada daerah yang tidak mempublikasi nama tenaga honorer K1 sampai 31 Maret nanti, maka usulan pengangkatan honorer K1 menjadi CPNS ditolak

BKD Belum Publikasikan Honorer

CILEGON – Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Cilegon, Eddy Syuaedi Alie mengaku hingga saat ini belum mempublikasi tenaga honorer kategori I yang pernah diusulkan ke Pemerintah Pusat. Padahal, wajib publikasi honorer tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 3 Tahun 2012.

Eddy beralasan, tidak dipublikasinya tenaga honorer tersebut dikarenakan hingga saat ini jumlah tenaga honorer kategori I tersebut belum ada kepastian berapa jumlah yang diterima oleh Pemerintah Pusat. “Kami mengusulkan honorer kategori I sebanyak 36 orang. Dari jumlah itu belum ada kepastian berapa yang diterima. Sebab itu, kami belum mempublikasinya,” kata Eddy kepada Banten Pos (Grup JPNN), Kamis (22/3).

Mantan Camat Purwakarta itu mengaku, baru mendapatkan surat edaran itu beberapa hari yang lalu. Dalam surat edaran itupun tidak terdapat lampiran berapa tenaga honorer yang diterima. “Kalau nanti saya publikasi seluruhnya, nantinya takutnya menimbulkan gejolak. Kita kan belum tahu berapa yang diterima,” ujarnya lagi.

Untuk diketahui, sebelumnya Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat mengatakan, Surat yang ditandatangi oleh Menpan-RB Azwar Abubakar itu mewajibkan publikasi selama 14 hari berturut-turut baik di media masa maupun situs resmi pemkot.

Dalam surat edaran itu disebutkan, sesuai dengan SE Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan dan Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer K1 dan jumlah tenaga honorer K2.

Daftar nama tenaga honorer K1 yang telah disampaikan itu terdiri dari dua kelompok. Yaitu tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria (MK), serta tenaga honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK). Pengklasifikasian dua kriteria berdasarkan pada PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007.

Merujuk pada surat edaran tadi, nama-nama tenaga honorer K1 yang wajib dipublikasikan adalah mereka yang masuk kategori MK. Cara untuk mempublikasi bisa melalui pengumuman tertulis di kantor pemda, melalui media cetak lokal, dan media online yang dikelola pemda.

Ribuan Guru Bergaji Rp100 Ribu per Bulan

	MADINA-Ribuan guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, harus bersabar menunggu kenaikan gaji yang selama ini hanya Rp100 ribu per bulan. Karena, untuk Tahun Anggaran (TA) 2012 ini, rencana kenaikan dari Rp100 ribu ke Rp150 ribu per bulan terkendala anggaran yang belum ditampung. Meski demikian, para guru ini sangat berharap Pemkab Madina untuk bisa menambahi jumlah gaji yang amat kecil itu. Hasfi, salah seorang guru MDA di Siabu mengatakan, sampai hari ini gaji yang mereka terima setiap bulannya dari pemerintah hanya Rp100 ribu. ”Kami sempat mendengar gaji kami akan naik di tahun 2012 menjadi Rp150 ribu, tapi nyatanya belum ada. Namun kami masih sangat berharap agar jumlah itu bisa lagi ditambahi,” ujar Hasfi kepada Metro Tabagsel (grup JPNN). Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Madina, Edi Anwar Nasution mengatakan, kenaikan gaji untuk guru MDA ini sebenarnya sudah dibahas dengan Pemkab Madina, sebelum ditetapkannya anggaran. Saat itu muncul kesepakatan untuk kenaikan gaji pada tahun 2012, tetapi akhirnya anggaran untuk kenaikan gaji guru MDA itu tidak tertampung. ”Kita sebenarnya sudah sampaikan pada rapat badan legislatif (Baleg) dengan pihak Pemkab Madina untuk kenaikan gaji guru MDA, namun saya juga tidak tahu pasti pada pengesahan APBD tahun 2012, ternyata anggarannya tidak ditampung,” sebut Edi Anwar. Seharusnya, tutur Edi, kondisi gaji guru MDA tersebut menjadi perhatian serius dari pemerintah dan stake holder yang ada. Mengingat besaran jumlah gaji yang diterima guru-guru MDA tidak layak lagi untuk membutuhi hidup mereka. ”Logisnya bagaimana mereka bisa serius mengajar apabila gaji yang diterima hanya Rp100 ribu per bulan. Untuk itu, kita sangat berharap anggaran untuk kenaikan gaji guru MDA ini bisa ditampung diperubahan APBD atau di APBD tahun 2013, agar pendidikan agama ini bisa seimbang dengan pendidikan umum, karena ini demi generasi yang bermoral,” tambahnya. Bupati Madina, HM Hidayat Batubara melalui Sekdakab, M Daud Batubara membenarkan kalau anggaran untuk kenaikan gaji guru MDA belum ada ditampung untuk tahun 2012. Itu bukan berarti Pemkab Madina tidak memperhatikan pendidikan non-formal ini, tetapi sebaliknya kemampuan anggaran yang belum mencukupi itulah menjadi penyebabnya. ”Untuk tahun ini belum ada kenaikan gaji untuk guru MDA, tetapi kita akan upayakan agar ditampung untuk anggaran 2013 setidaknya bisa diupayakan pada Perubahan APBD 2012,” sebutnya

Usulan PNS Baru Ditutup 31 Maret

Jika Telat Tidak Dapat Jatah Tahun Ini

Foto: Dok.JPNN

JAKARTA - Meski sedang moratorium CPNS baru, instansi pusat maupun daerah berkesempatan meminta jatah PNS baru tahun ini. Tapi, sebagian besar instansi pusat dan daerah belum tertib administrasi persyaratan pengajuan PNS baru. Mereka ditenggat hingga 31 Maret depan, untuk melengkapinya.

Seperti diketahui, selama pemerintah menjalankan moratorium atau penghentian sementara perekrutan CPNS baru, syarat pengajuan kebutuhan PNS baru cukup banyak. Diantaranya, harus melampirkan hasil analisis jabatan, hasil analisis beban kerja, dan proyeksi kebutuhan PNS lima tahun ke depan.

Padahal umumnya, selama ini instansi di pusat maupun daerah cukup melayangkan jumlah nominal kebutuhan PNS baru saja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Ramli E. Naibaho di Jakarta kemarin mengatakan, hingga akhir Februari lalu dari 76 instansi pusat ternyata baru ada 18 instansi yang sudah komplet dokumen pengajuan PNS baru. Dalam periode yang sama, dari 524 instansi daerah (pemprov dan pemkot) baru ada 10 instansi yang sudah komplit dokumen pengajuan PNS barunya.

"Kelemahan besar adalah mereka tidak mampu menyusun laporan analisis beban kerja dan analisis jabatan," ujar Ramli. Dia mengatakan, Kemen PAN-RB berkomitmen membantu insntasi yang kesulitan tersebut.

Lebih lanjut Ramli belum bisa membeberkan sebaran instansi yang sudah komplit dokumennya itu. Dia berkilah jika kebijakan untuk mengumumkannya ada di tangan Wakil Presiden Boediono. Sebab, Boediono bertindak sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi.

Ramli hanya mengatakan, dari 18 instansi pusat yang sudah komplet dokumennya itu, terungkap jika jumlah kebutuhan PNS baru sebanyak 37.575 orang. Sedangkan kebutuhan PNS baru untuk sepuluh instansi daerah yang sudah komplet dokumennya itu berjumlah 56.999 orang. "Ini masih jumlah kebutuhan yang diajukan. Bukan kuota," tegas dia.

Pos bidang pekerjaan PNS baru dari laporan yang sudah terkumpul tadi cukup beragam. Mulai dari guru, dokter umum, perawat, bidang, sipir di lembaga pemasyarakat dan tenaga pengamat iklim. Selain itu juga ada pengawas penerbangan dan maritim.

Seluruh data instansi pusat dan daerah tadi, jelas Ramli, sudah dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Boediono. Sejatinya, pihak Kemen PAN-RB meminta supaya masa pengajuan usulan ditutup saat itu juga. Supaya bisa segera diverifikasi. Tapi, Boediono meminta masa pengiriman usulan PNS baru yang komplit dengan dokumen penunjangnya ditutup hingga 31 Maret nanti.

Ramli mengingatkan, dalam verifikasi nanti belum jaminan instansi yang komplet dokumennya akan dikabulkan permintaan PNS baru. Menurut Ramli, syarat verifikasi utama adalah, anggaran instansi untuk gaji pegawainya tahun ini tidak boleh lebih dari 50 persen.

Dia juga mengatakan, pengadaan PNS baru untuk menutup PNS yang pensiun pada tahun ini juga harus melewati proses yang sama. Yaitu juga wajib melayangkan hasil analisis jabatan, hasil analisis beban kerja, dan proyeksi kebutuhan PNS lima tahun ke depan.

"Tidak berniat merepotkan instansi. Tetapi untuk mengetahui apakah benar-benar membutuhkan PNS baru atau tidak," katanya. Sebab, selama ini Ramli mengatakan banyak instansi yang asal-asalan dalam mengajukan kebutuhan PNS baru ke pihaknya.

SURAT EDARAN MENPAN - PENDATAAN HONORER K1 & K2

Bagi Honorer K1 dan K2 yang ingin melihat isi edaran Menpan no.3 tahun 2012 tentang Daftar Tenaga Honorer K1 dan Pendataan Tenaga Honorer K2 bisa langsung download di link di bawah ini :
http://www.ziddu.com/download/18932245/Edaran_semenpan2012_003.pdf.html
Form Pendataan Honorer K2 untuk ikut tes uji kompetensi dasar CPNS

http://www.ziddu.com/download/18932263/FORMK2-PENDATAANTES.pdf.html

Surat Edaran Menpan soal Honorer Dicuekin Pemda

JAKARTA - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Nomor 3 Tahun 2012 yang mewajibkan Pemda mengumumkan honorer tertinggal di media cetak, on line, atau website pemda, ternyata hingga hari ini belum direalisasikan. Padahal SE yang dikeluarkan pada 12 Maret itu meminta Pemda mengumumkan honorer yang memenuhi kriteria hasil verifikasi dan validasi ke publik selama 14 hari.

"Loh kok belum diumumkan? Ini sudah tanggal 20 (Maret), sementara deadline pemasukan data honorer (hasil publikasi) yang benar dan palsu adalah 31 Maret," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ramli Naibaho di Kantor Kemenpan&RB, Selasa (20/3).

Dia menegaskan pentingnya pengumuman tersebut untuk mendapatkan masukan masyarakat tentang honorer hasil verifikasi dan validasi. Masukan itu akan menjadi dasar pemerintah untuk tidak memproses pengangkatan CPNS dari honorer palsu.

"Partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan masukan terhadap data honorer hasil verifikasi dan validasi. Bagi yang datanya ketahuan palsu, tidak akan diproses lanjut pemberkasannya dan dibatalkan pengangkatannya menjadi CPNS," tegasnya.

Sedangkan bagi pemda yang terbukti memanipulasi data honorernya, akan diproses secara hukum. "Sanksi bagi pejabat daerah yang mengoleksi data honorer palsu adalah dipidanakan. Ini sudah jelas disebutkan dalam SE Menpan&RB No 3," tandasnya.

Sementara itu dari informasi yang berhasil dihimpun, banyak daerah belum mengumumkan honorer kategori satu. Sebut saja Gorontalo, NTB, Kaltim, Kalteng, Sulut, Sultra, Sulsel, Riau, Jateng, Maluku, Papua, Kalbar. Artinya, masyarakat tidak mendapatkan kesempatan lebih lama untuk memberikan masukan terhadap data yang akan dipublikasikan.

 

SE MENPAN NO.3 Tahun 2012 : 

Peluang GTT Menjadi CPNS- Dindik Fokus Penataan PNS

SURABAYA – Kendati berpeluang besar menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ribuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tampaknya harus bersabar.

Saat ini Dindik Surabaya masih fokus melakukan penataan guru PNS. Saat ini Dindik masih mencari rumus proses mengajar bagi guru di setiap rombongan belajar (rombel).“GTT/PTT masih belum masuk dalam proses penataan ini.Kami masih fokus menata guru PNS,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan,kemarin. Ikhsan mengatakan, khusus untuk GTT/PTT, biasanya ada prosedur penataan tersendiri.

Kebijakan tersebut berada di tangan Badan Ketenagaan Daerah (BKD) yang akan mengatur guru-guru tersebut. Persoalan GTT/PTT akan segera diselesaikan, karena jumlahnya tidak sedikit sekitar 1.600 orang.Rinciannya, GTT sekitar 600 orang dan PTT 800 orang. “Yang jelas tahun depan kayaknya tidak ada pendaftaran CPNS,”ujar Ikhsan.

Kabid Tenaga dan Ketenagaan Dindik Surabaya Yusuf Masruh menambahkan, persoalan GTT masih ditangan BKD Surabaya. Data-data yang sudah ada masih utuh seperti tahun- tahun lalu, bahkan data base-nya sudah berada di pusat. “Nasib GTT/PTT tergantung pusat,”katanya.

Sampai saat ini, beber Yusuf, dirinya masih belum mendengar nasib GTT di Surabaya. Namun, Dindik akan mencoba untuk mencari jalan supaya tenaga GTT/PTT tetap bisa dimanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada

Pemerintah Rekrut 139.878 Ribu CPNS

Untuk Mengisi Kursi Kosong PNS Pensiun

Aksi unjuk rasa para tenaga honorer yang mendesak segera diangkat menjadi CPNS, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Arundono/dok.JPNN

JAKARTA - Informasi soal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) terus berubah. Yang terbaru, tahun ini pemerintah akan merekrut 139.878 CPNS baru. Kuota itu akan dipenuhi dari pegawai honorer kategori I (digaji APBN dan APBD), pegawai honorer kategori 2 (digaji non APBN dan non APBD), serta pendaftar umum. Mereka akan menggantikan PNS yang memasuki pensiun tahun ini.

Berdasar catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini ada 23.152 PNS instansi pusat yang pensiun. Sedangkan untuk PNS di instansi daerah berjumlah 116.726 orang.

Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk menutup kursi yang ditinggal pensiun pemiliknya itu dengan mengangkat PNS baru. Skenario awal adalah mengoptimalkan tenaga honorer Kategori 1 (K1) yang sudah diverifikasi. Jika masih kurang, akan ditambah dari honorer Kategori 2 (K2). Kemudian juga merekrut CPNS baru dari pendaftar umum.

"Bagaimana teknis pembagiannya, lalu berapa kuota pastinya, itu wewenang Kemen PAN-RB," kata dia.

Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar juga mengatakan, kursi yang ditinggal pensiun itu tidak bisa dibiarkan lowong. "Sudah ada persetujuan antara DPR dan pemerintah (untuk mengangkat CPNS baru, Red)," katanya.

Upaya Kemen PAN-RB merekrut CPNS baru sesuai jumlah kursi yang kosong karena ditinggal pensiun ini merupakan langkah baru. Sejak beberapa waktu lalu, institusi ini memang berencana mengembangkan penerimaan CPNS baru dengan skema zero growth. Artinya, jumlah CPNS baru yang diterima, harus sesuai dengan PNS yang pensiun. Dengan model ini, diharapkan gaji PNS tidak terlalu membebani APBN.

Azwar mengatakan, tanggal pelaksanaan seleksi CPNS baru tahun ini belum bisa dipastikan. Dia hanya mengatakan, setengah dari kebutuhan CPNS baru tahun ini akan ditutup dari honorer K1 dan K2. Sementara sisanya ditambal oleh CPNS dari pendaftar umum atau fresh graduate.

Saat ini jumlah honorer K1 sekitar 67 ribu orang. Sementara itu, untuk honorer K2 sekitar 600 ribu orang. "Mereka (honorer K1 dan K2, Red) tidak serta merta lulus. Ada proses verifikasi dokumen dan tes tulis," tandasnya. Sedangkan untuk pendaftar baru, akan melalui seleksi CPNS sebagai mana biasanya.

Azwar mengingatkan, jumlah tenaga honorer yang masuk ke mejanya sampai sekarang masih belum jelas. Data yang masuk masih berupa angka-angka, sehingga masih perlu verifikasi lagi.

Data honorer yang sudah diverefikasi nantinya minimal mencantumkan nama, kapan SK pengangkatan diterbitkan, di mana tempat berdinas, berkerja sebagai apa, siapa yang mengangkat, dan dari mana gaji yang diterima. "Kita tidak mau setelah honorer diangkat ada persoalan lagi. Verifikasi harus benar-benar optimal," kata dia

GTT Berpeluang Besar Jadi PNS - BKD : Tak ada Pengangkatan

SURABAYA– Keberadaan guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer di Kota Pahlawan masih dibutuhkan. Apalagi jumlah guru PNS yang ada saat ini masih kurang. Sehingga GTT berpeluang besar bisa menjadi PNS.

Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Surabaya optimistis jika pemetaan guru yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) tak akan merugikan GTT. Bahkan bisa jadi menjadi peluang bagi GTT untuk menjadi PNS. ”Kami sudah di panggil BKD (Badan Ketenagaan Daerah) Surabaya Senin (14/3).

Katanya Surabaya kekurangan guru, berarti GTT/PTT masih aman,” kata Sudiran Sekertaris DKHI Surabaya kemarin. Ia menceritakan dalam pertemuan tersebut Kepala BKD Surabaya Yayuk Eko Agustin mengatakan bahwa Surabaya telah melakukan pemetaan kebutuhan guru. Hasil analisa yang dilakukan bahwa Surabaya kekurangan guru PNS.

Saat ini kebutuhan guru PNS mencapai 800 orang,sedangkan kebutuhan PNS tahun depan secara keseluruhan mencapai 1.800 orang. ”Kita dijanjikan banyak yang akan menjadi PNS.Kita sangat senang,” kata Diran,panggilan akrabnya. Data GTT/PTT di Surabaya sendiri saat ini mencapai 1.600 orang.

Untuk GTT sekitar 600 orangdanPTT800orang.Dataini diperoleh tahun 2010,seningga diperkirakan sudah banyak yang menjadi PNS,atau yang pensiun, serta meninggal dunia.”Ini data lama,tetapi kemungkinan besar sama,”katanya. Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala BKD Yayuk Eko Agustin menuturkan selama ini tak ada aturan bahwa GTT/PTT bisa langsung jadi PNS setelah pemberkasan.

Ia membantah jika GTT bisa langsung diangkat menjadi PNS.Ia juga menyangkal kalau memberikan kepastian (pengangkatan menjadi PNS, red) itu kepada DKHI. ”Saya memang pernah bertemu, tapi tak ada pernyataan kalau GTT/PTT bisa jadi PNS. Kami cuma menjelaskan kalau database GTT ada di Surabaya,” katanya saatdihubungikemarin.

Menurut dia pengangkatan GTT menjadi PNS murni kewenangan pemerintah pusat. Makanya pemkot tak memberikan jaminan itu kepada GTT.Tapi kalau pemerintah pusat berencana mengangkat, itu sudah menjadi kewenangannya. ”Jadi sekali lagi tak betul kalau ada jaminan pengangkatan itu dari pemkot,”tegasnya.

Meski demikian Dindik Surabaya menjamin para GTT bisa mengajar dengan tenang.Karena setelah dilakukan pemetaan, jumlah guru secara keseluruhan di Kota Pahlawan melebihi dari kebutuhan.”Jasa guru honorer akan kita pergunakan sambil menunggu program KKT (Kependidikan Kewenangan Tambahan),” kata Kepala Dindik Surabaya Ikhsan.

Saat ini guru GTT tidak perlu resah, karena Dindik Surabaya akan memaksimalkan guru yang sudah ada dan memfasilitasi supaya guru honorer tidak kehilangan potensi. Dalam pemetaan, SD masih kekurangan guru tetapi di sekolah tingkat SMP dan SMA kelebihan. Guru-guru SMP akan diikutkan program KKT supaya bisa mengajar ke SD. ”Kita juga antisipasi guru pensiun.

Pokoknya tidakakanmemindah guru dari Surabaya,”bebernya. Kepala Dindik Jawa Timur Harun menambahkan pemetaan guru sudah dilakukan olehnya. Pada bulan April atau Mei nanti Gubernur Soekarwo akan memberikan laporan ke Kemendikbud melalui LPMP atas hasil pemetaan. ”Pemetaan berjalan lancar.Saya minta kabupaten/ kota memanfaatkan potensi daerah termasuk honorer,” katanya.

Dalam pemetaan ini, Dindik sebagai pelaksana sangat berhati-hati karena proses ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika salah dalam memetakan maka kondisi dilapangan akan berbeda. ”Apalagi ini mendekati UN, semua harus dilakukan pemikiran dengan matang. Jangan sampai ada gejolak,”katanya.

Desak Peningkatan Kesejahteraan GTT

MALANG – Guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) berharap Pemkab Malang dapat menaikan dana bantuan peningkatan SDM bagi GTT dan PTT yang jumlahnya mencapai 7000 orang di Kabupaten Malang. Dana bantuan yang diterima GTT saat ini hanya Rp 500 ribu per tahun.

Tahun ini, GTT yang menerima bantuan dari Pemkab Malang sebanyak 2700 orang GTT yang memiliki SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Jumlah penerima tahun ini naik dari tahun sebelumnya sebanyak 1508 orang GTT.

“Tahun ini memang ada penambahan kuota GTT yang menerima bantuan insentif dari Pemkab Malang. Hanya saja, jumlah nominalnya tetap sama hanya Rp 500 ribu pertahun yang dicairkan hanya satu kali,” kata Penasehat Paguyuban GTT dan PTT Kabupaten Malang, Nurul Yaqin kepada Malang Post (Grup JPNN).

Pencairan tahun ini pun berbeda dengan sebelumnya. Tahun lalu, pencairan bantuan itu melalui Bagian Kesra, tahun ini akan dilalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Nurul berharap Pemkab Malang lebih memperhatikan kembali kesejahteraan para GTT dan PTT yang sudah mengabdikan diri untuk Kabupaten Malang.

Paguyuban akan mengajukan peningkatan kesejahteraan kepada Pemkab Malang. Honor yang diterima para GTT jauh dari yang diharapkan untuk bisa mensejahterakan para GTT.

“Kami akan segera mengajukan peningkatkan kesejahteraan untuk GTT dan PTT. Kalau bisa setiap bulannya bisa mendapatkan Rp 200 ribu misalnya,” ungkapnya.

Dijelaskannya, honor untuk guru TK antara Rp 100 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan. Untuk GTT SD antara Rp 100 ribu sampai 600 ribu per bulan dan untuk tingkat SMP sampai SMA dan SMK dihitung berdasarkan jam mengajar.

Hanya saja, jam mengajar yang dibayar hanya jam mengajar selama satu minggu. Tidak dihitung total satu bulan. GTT di SMP sampai SMA yang dibayar hanya jam mengajar selama satu minggu saja. Untuk tiga minggu kemudian tidak dibayar.

“Misalnya, satu minggu mengajar selama 10 jam. Satu jam pelajaran biasanya Rp 23 ribu. Jam mengajar satu minggu di kali Rp 23 ribu di kali satu, tidak dikali tiga atau empat jumlah minggunya. Artinya, jam mengajar selama tiga minggu dianggap amal atau apa namanya,” terangnya.

Kondisi inilah yang membuat GTT untuk mengajar di sekolah lain. Ada istilah guru Malang raya karena dia harus mengajar di sekolah yang ada di Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. “Kalau ada peningkatan kesejahteraan, guru bisa konsentrasi pada sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diajarkan pada anak didiknya,” tambahnya.

Isu Penerimaan 12.000 CPNS Tahun 2012 Tidak Benar

Jakarta-Humas BKN, berdasarkan informasi dari media cetak menyebutkan bahwa tahun ini  pemerintah akan melakukan penerimaan 12.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon Cecep Suhardiman pada beraudiensi dengan pimpinan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (13/3). Kunjungan audiensi tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat dan Kepala Sub Bagian Publikasi Petrus Sujendro di Ruang Mawar Gd. I Lt.1 Kantor pusat BKN Jakarta.

Lebih jauh Cecep Suhardiman menyampaikan bahwa informasi tersebut  dianggap bertentangan dengan diberlakukannya Peraturan Bersama 3 Menteri tentang penundaan sementara penerimaan CPNS. “Kami mengunjungi kantor BKN pusat guna menanyakan kejelasan tersebut,” jelas Cecep Suhardiman.

Cecep juga menyampaikan bahwa saat ini Kota Cirebon masih membutuhkan banyak PNS, seperti belum adanya unit Humas untuk Sekda Kota Cirebon. Anggota Komisi A DPRD kota Cirebon lainnya Dani Mardani mengeluhkan rendahnya kualitas SDM yang mendaftar CPNS di kota Cirebon. Hal ini dapat diketahui dengan melihat hasil tes CPNS dengan skor 3,75 dan bahkan ada yang nilainya hanya 1,05 diterima menjadi guru kesenian di kota Cirebon. “Ini menimbulkan pertanyaan apakah soal yang diajukan terlalu sulit, atau memang potensi SDM nya yang masih kurang berkualitas?” papar Dani Mardani.

Menanggapi hal ini Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa informasi yang ada di media cetak itu tidak benar dan saat ini pemerintah melaksanakan moratorium tersebut sebagai penundaan sementara untuk penerimaan CPNS. “Hal ini terjadi dikarenakan kapasitas PNS sudah melebihi dari cukup. Untuk itu pemerintah mengeluarkan moratorium tersebut guna melakukan analisis dan penataan formasi jabatan,” jelas Tumpak Hutabarat. Selanjutnya Tumpak Hutabarat menegaskan jika setiap Badan Kepegawian Daerah (BKD) tidak melakukan analisis dan penataan formasi jabatan dengan benar, maka hal itu akan mengakibatkan BKD tidak bisa mengajukan formasi baru. Sedangkan terkait kekurangan PNS, Tumpak Hutabarat menjelaskan kalau hal tersebut dimungkinkan karena pendistribusian PNS yang tidak merata.

Tumpak Hutabarat juga menjelaskan kalau saat ini wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS yang melekat pada Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) dijabat oleh pejabat politik akan senantiasa menimbulkan persoalan tersendiri di bidang manajemen kepegawaian. Permasalahan tersebut, jelas Tumpak Hutabarat akan dapat terselesaikan dengan UU ASN bilamana sudah disahkan, dimana PPK dijabat oleh Sekda.

Sementara itu terkait hasil pelaksanaan tes CPNS, Petrus Sujendro menyampaikan bahwa BKN pusat hanya berhak menentukan norma, standar dan prosedur yang berlaku.

SKB 5 Menteri Dinilai Rugikan Guru

JAKARTA - Seperti diprediksi sejak awal, pemberlakuan SKB (Surat Keputusan Bersama) Lima Menteri No.5/2011 tentang Redistribusi Guru menuai persoalan. Para guru protes, karena dari kebijakan itu jam mengajar mereka di-nol-kan. Selain itu, terjadi gerbong mutasi guru besar-besaran.

Fenomena banyak guru yang jam mengajarnya di-nol-kan ini, dipaparkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti di Jakarta, Selasa (13/3). Dia membawa contoh, kasus pembebasan guru dari beban mengajar itu terjadi di SMAN 6 Jakarta. "Ini hanya satu contoh saja. Di daerah-daerah saya rasa ada fenomena demikian. Banyak guru yang di-nol-kan jam mengajarnya," ujar dia.

Khusus di SMAN 6 Jakarta, tutur Retno, tidak kurang sepuluh guru yang jam mengajarnya di-nol-kan. Sebagian dari guru tersebut adalah PNS. Sisanya adalah tenaga honorer. Guru-guru ini tersebar di berbagai bidang mata pelajaran. Seperti pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Fisika.

Retno menerangkan, fenomena pengenolan beban jam mengajar ini terjadi karena pihak sekolah takut kepada SKB Lima Menteri tadi (Mendikbud, Menag, Mendagri, Menpan-RB, dan Menkeu).

Dia menjelaskan, sebelum ada SKB itu beban mengajar mata pelajaran tertentu dibagi merata kepada sejumlah guru yang ada di sekolah. Namun, setelah keluarnya aturan itu, setiap guru wajib memiliki beban mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu.

Resiko dari aturan ini, beban jam pelajaran untuk beberapa guru akhirnya disunat lalu diberikan kepada guru lainnya. "Dari pantauan kami, ada jam guru senior diberikan ke guru juniornya. Kami khawatir bisa menimbulkan konflik sesama guru," kata dia.

Retno mengatakan, saat ini guru yang telah memiliki beban mengajar 24 jam pelajaran per minggu, cemas dengan keberadaan guru-guru yang beban jam mengajarnya belum genap. "Meraka bisa sinis, karena takut jam mengajarnya diambil guru lain," ujarnya. Di sisi lain, Retno mengatakan guru yang belum genap beban jam mengajarnya, berlarian mencari sekolah negeri lain untuk menggenapi aturan beban mengajar tadi.

Saat ini, kata Retno, posisi beban jam mengajar ini sangat penting. Karena menjadi acuan pengucuran tunjangan profesi guru. Jika ada guru yang tahun lalu memperoleh tunjangan profesi tetapi tahun ini tidak mengajar 24 jam pelajaran per minggu, maka tunjangannya tidak dicairkan. Jadwal pencaairan tunjangan ini September depan.
"Pada intinya kami meminta SKB ini dicabut atau direvisi. Meskipun niatnya untuk penataan guru," ujar dia.

Di bagian lain, Mendikbud Mohammad Nuh tidak menyangkan SKB yang dia tanda tangani bisa menuai persoalan secepat ini. Nuh memperkirakan, redistribusi guru sebagaimana diatur dalam SKB itu biasanya terjadi saat persiapan tahun ajaran baru 2012-2013. "Saya tidak mengira ada redistribusi saat tahun ajaran sedang berjalan," katanya.

Mantan Menkominfo itu mengingatkan, guru jangan sampai disibukkan dengan mencari sendiri sekolah-sekolah yang lowong atau kekurangan guru. "Jangan seperti orang jualan, mencari tempat dari pasar satu ke pasar lainnya untuk jualan," tandas Nuh.
Jika kasus seperti ini masih terjadi, kosentrasi guru untuk mengajar jadi terpecah karena tuntutan mencari sekolah lowong yang bisa dia masuki. Untuk itu, dia meminta peran aktif dinas pendidikan daerah.

Mendikbud sendiri tidak sepakat jika ada guru yang di-nol-kan beban jam mengajarnya. Sebab, dalam aturan SKB itu dengan tegas dinyatakan guru minimal memiliki beban mengajar enam jam pelajaran di sekolah induk, atau sekolah yang menerbitkan SK.

Nuh mencoba meredam gejolak para guru itu. Dia mengingatkan, motivasi di balik SKB itu adalah semangat pemerintah untuk meredistribusi guru. Menteri asal Surabaya itu mengatakan, SKB ini bisa dijadikan payung hukum untuk menata guru. Supaya penataan guru tidak memunculkan kesan politisasi atau pengarus budaya like and dislike.

Mantan rektor ITS itu menjelaskan, kondisi guru di Indonesia ini sejatinya mencukupi. Tapi gara-gara ada ketimpangan distribusi, maka ada sekolah tertentu di daerah tertentu kekurangan guru. Bahkan, ada mata pelajaran tertentu di sekolah tertentu, yang juga kekurangan guru. Untuk itu, dia meminta dinas pendidikan di daerah untuk berperan aktif dalam mengolah data guru.

Dia mencontohkan, misalnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur kekurangan sepuluh guru matematika. Dinas pendidikan setempat bisa berkomunikasi dengan dinas pendidikan Kota Surabaya. Kebetulan, di Kota Surabaya ada catatan kelebihan guru Matematika. "Jadi ada guru Matematika dari Surabaya, dipindah untuk menutupi kekurangan guru matematika di Sidoarjo. Ini contoh saja," ujar Nuh.

Nuh juga mengingatkan, guru tidak perlu berpikiran upaya ini adalah bentuk intervensi pemerintah pusat terhadap urusan pendidikan. Sebab, dari dulu pemerintah pusat ya memang intervensi terhadap dunia pendidikan di daerah. "Sekarang yang menggaji siapa kalau tidak pemerintah pusat. Ini kan intervensi," katanya. Dia juga menilai tidak ada unsur ancaman dari aturan di dalam SKB ini

Kemenag Segera Verifikasi Data Guru Honorer

JAKARTA—Kementerian Agama (Kemenag) dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi data guru honorer yang berada di bawah kewenangan Kemenag. Hal ini dilakukan guna mengetahui jumlah guru honorer madrasah di Indonesia.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Nursyam mengatakan, verifikasi ini juga bertujuan untuk mengawasi jumlah guru honorer madrasah. Sehingga jumlahnya tidak membludak layaknya guru honorer yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

“Kemdikbud kewalahan karena memang jumlah (guru honrer) cukup banyak. Tapi saya kira di Kemenag jumlahnya lebih sedikit. Maka itu tunggu saja dulu sembari kita selesai melakukan verifikasi ini. Kita tanyakan dulu ke direktur madrasah mengenai hal ini. Karena masalah data kan tidak boleh dikarang sendiri,” ungkap Nursyam kepada JPNN di Jakarta, Selasa (13/3).

Nurysam menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan penggelembungan jumlah tenaga pendidik honorer baik di Kemdikbud maupun di Kemenag. Antara lain, disebabkan oleh faktor-faktor mentalitas dan lemahnya pengawasan serta komitmen dari pada tenaga honorer itu sendiri.

“Kami ingin menghindari hal demikian. Karena itu, kita harus melakukan verifikasi ini untuk lebih dalam menunjukkan bukti secara akurat mengenai permasalahan data guru honorer ini,” jelasnya.

Daerah Ajukan Honorer Katageori II

SAROLANGUN - Ratusan tenaga honorer katagori II yang terhitung SK-nya sejak tahun 2005 hingga saat ini masih tertahan dan belum diajukan untuk menjadi CPNS. Karenanya, dimungkinkan ratusan tenaga honorer akan diajukan pada tahun 2012.
   
‘’Namun masih menunggu keputusan PP 48 dari pusat. Sementara tenaga honorer pada katagori I yang sudah diajukan tahun lalu sebanyak 81 orang untuk menjadi PNS,’’ sebut Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah, Sudirman, Sabtu (10/3).
   
Dikatakannya, pegajuan tenaga honorer katagori II saat ini sedang diperoses, dan dimungkinkan nantinya akan dilakukan tes sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan bahan menjadi PNS. Untuk tenaga honorer yang masih tersisa yaitu sekitar lebih dari 500 orang yang SK nya dari tahun 2005.
   
‘’Kelanjutan pengajuan honorer tahap II ini sedang dalam penyusunan formasi, dan jumlahnya nantinya bisa lebih besar dan juga bisa lebih kecil,’’ akunya.
   
Dikatakannya, pada dasarnya tenago honorer yang diangkat setelah tahun 2005 kecil peluang untuk menjadi PNS melalui jalur pangangkatan honorer menjadi PNS. Namun demikian hal tersebut belum bisa dipastikan, karena masih menunggu peraturan baru dari pusat, yaitu PP 48. Dan untuk tenaga honorer tahap II pada tahun lalau belum lengkap bahan untuk diajukan, dimungkinkan pada tahun ini akan kembali diajukan untuk menjadi PNS.
   
‘’Tahap I sudah diajukan sebanyak 81 orang, dan saat ini data tenaga honorer tahap II masih terus diverifikasi, kita lihat nantinya apakah ada perubahan atau tidak,’’ tandasnya.

Moratorium CPNS Bakal Berlangsung 5 Tahun

JAKARTA - Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB, Nurhayati mengatakan pemerintah berupaya memperpanjang moratorium CPNS. Karena itu, seluruh instansi pusat dan daerah diwajibkan membuat data kepegawaian serta estimasi kebutuhan aparatur untuk lima tahun ke depan.

"Di dalam ketentuan moratorium, setiap instansi wajib memberikan rincian penyebaran pegawainya saat ini dan gambaran posisi pegawainya selama lima tahun ke depan," kata Nur, sapaan akrabnya, saat dihubungi, Jumat (9/3).

Dengan data tersebut, pemerintah pusat akan menentukan apakah akan ada penerimaan CPNS atau tidak. Namun, dia memprediksi moratorium akan diperpanjang. Mengingat dengan akan diangkatnya 67 ribu honorer kategori I dan 30 persen kategori II, akan menambah gemuk jumlah PNS.

"Moratorium CPNS kemungkinan besar akan diperpanjang lagi. Dengan melihat jumlah PNS sekarang, bukan tidak mungkin perpanjangannya sampai lima tahun terhitung dari September 2011," ujarnya.

Lantas bagaimana untuk memenuhi kebutuhan aparatur di daerah yang kurang pegawainya? Menurut perempuan berjilbab ini, langkah paling bijak adalah dengan melakukan mutasi. Daerah yang kelebihan pegawai, akan didistribusikan ke lokasi kurang.

"Untuk mutasi ini, Menpan&RB tengah membahasnya bersama Mendagri dan Menkeu," ujarnya.

Cara lainnya adalah dengan menerima tenaga outsourching atau PTTP (Pegawai Tidak Tetap Pemerintah). PTTP ada masa tenggat kerjanya. Kalau masih dibutuhkan pemerintah, kontraknya diperpanjang.

"Dengan PTTP, pemerintah tidak akan terbebani dengan pembayaran gaji karena tidak masuk di APBN. Sebaliknya pemdalah yang bertanggung jawab. Karena itu, pemda harus hati-hati menambah pegawai. Kalau tidak butuh, jangan menerima pegawai karena nanti susah sendiri bila kas daerah tidak mencukupi," terangnya

Juni, Honorer K1 Jadi CPNS

MAKASSAR - Pegawai Tidak Tetap atau honorer yang masuk kategori 1 (dibiayai APBN dan APBD) kemungkinan besar akan terangkat sebagai CPNS antara Juni hingga Juli mendatang. Itu jika Peraturan Pemerintah (PP) akan turun antara Maret atau April ini. Khusus honorer kategori 2 (tidak dibiayai APBN/APBD), mereka masih harus menjalani ujian.
   
Untuk ujian honorer K2, Unhas yang telah melakukan penandatanganan MoU dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan menjadi pembuat soalnya.
   
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Andi Murni Amien Situru dalam ekspose program kerja SKPD di kantor gubernur, Rabu, 7 Maret mengatakan, K1 yang rampung pengurusannya Juni atau Juli akan dilanjutkan dengan pengangkatan K2. Hanya saja, untuk K2, harus ujian lagi.
   
"Tapi soalnya tidak sama seperti seleksi umum CPNS. Katanya soalnya lebih mudah. Tapi belum ada gambaran soal materi. Tapi pengetahuan umum, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan pasti menjadi materi," katanya.
   
Meski tak menyebut secara langsung Unhas, namun seperti ditegaskan Murni, pembuat soal adalah 10 perguruan tinggi negeri yang sudah membuat MoU dengan BKN. "Kalau Unhas ditunjuk, ya mereka atau PTN lain," katanya.
   
K2 sendiri hanya diberi kesempatan sekali untuk menjadi CPNS lewat ujian. Kalau tidak lulus, mereka yang usianya masih memenuhi persyaratan masih bisa mendaftar di seleksi CPNS umum. Namun yang sudah tidak memenuhi syarat, atau yang masih ingin menjadi PTT.
   
"Kalau lulus jadi CPNS, tapi kalau tidak, masih bisa diperpanjang PTT," jelas Murni.
   
Tahun ini, untuk seleksi CPNS umum, Murni mengatakan kecil peluangnya. Alasannya, ada tujuh persyaratan yang mesti dipenuhi, termasuk analisis kebutuhan pegawai. "Itu harus selesai Desember 2012. Jadi penerimaan di 2013. Kalau tahun ini, kelihatannya tidak ada," kata Murni

Generasi Windows Terbaru

Windows baru-baru ini meluncurkan OS terbarunya di Indonesia yaiyu windows 8. Menurut info yang saya dapat dari windows, OS ini memiliki beberapa kelebihan di bandingkan generasi sebelumnya, seperti apakah  hal tersebut, ini dia :

1. Dioptimalisasi untuk layar sentuh

Windows 7 memang support layar sentuh, namun tidak optimal dari sisi desain dan kemudahan pengoperasian. Berbeda dengan Windows 8, interfacenya yang dijuluki sebagai Metro benar-benar dioptimalkan untuk sentuhan dengan wujud ala interface Windows Phone.

2. Mendukung chip ARM

Windows 8 mendukung perangkat yang memakai infrastruktur chip ARM. Hal ini diharapkan memperluas jangkauan Windows 8 di arena tablet, mengingat kebanyakan tablet yang beredar saat ini memakai chip ARM.

3. Toko aplikasi Windows Store

Windows 8 akan memiliki toko aplikasi sendiri yang dinamakan Windows Store. Windows Store menyediakan berbagai aplikasi yang dioptimalkan untuk Windows 8.

4. Mendukung NFC (Near Field Communications)

Windows 8 akan mendukung NFC, sebuah teknologi yang kegunaanya antara lain untuk transaksi keuangan digital. Tablet yang memakai Windows 8 pun kemungkinan besar akan otomatis menyertakan fitur ini.

5. Waktu boot yang singkat

Boot Windows 8 dalam demonya hanya berlangsung dalam 8 detik. Sebuah waktu yang jauh lebih singkat dibanding booting di Windows versi sebelumnya.

6. Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 dijanjikan membawa perubahan besar ketimbang versi IE terdahulu. Browser ini diklaim sangat ramah digunakan baik dalam tablet maupun PC.

7. Sekuriti lebih baik

Windows 8 dikatakan akan memiliki fitur sekuriti lebih baik untuk menghadang serangan cyber. Di antaranya fitur Windows Defender lebih ditingkatkan kemampuannya di OS ini.

8. Windows 8 tidak membutuhkan upgrade PC

Microsoft menyatakan komputer yang bisa menjalankan Windows 7 dapat pula menjalankan Windows 8 sehingga user tak perlu upgrade PC. Menurut Microsoft, prosesor Intel Atom dan RAM 1 GB sudah cukup untuk menjalankan OS ini

 

Fitur- Fitur Baru Windows 8

Laman teknologi Time, Techland, menilai Windows 8 masih konsisten dengan memiliki tampilan yang sangat berbeda dengan sistem operasi iOS milik Apple. Tampilan home screen di Windows 8 pun dinilai persis seperti yang selama ini ada di Windows Phone: warna-warni, dengan sejumlah kotak berisi apps, koneksi, konten, dan fitur.

User Interfaceyang dinamakan “Metro” ini akan memiliki akses cepat, namun juga memungkinkan memiliki tampilan Windows klasik. Tampilan Metro juga menyediakan kontrol sentuh, yang menjadi sinyal Microsoft akan mengembangkan sistem operasi untuk tablet.

“Tiap menit Anda menggunakan perangkat sentuh dengan Windows 8, saya berjanji Anda akan kembali ke komputer Anda dan terus menyentuh layarnya,” ujar Sinofsky.

Kemudian, seperti dikutip dari laman FoxNews, sistem operasi terbaru Windows ini juga menghemat memory. Sinofsky kemudian mendemostrasikan, dengan menggunakan laptop Lenovo berprosesor Intel Atom 1 Gb, Windows 7 ‘memakan’ memori sebesar 404 MB, sedangkan Windows 8 hanya sebesar 281 MB. Dengan demikian akan banyak ruang untuk aplikasi.

Microsoft kemudian juga memperlihatkan, Windows 8 tak hanya baik digunakan di prosesor standar Intel atau AMD, yang selama ini lazim digunakan di komputer desktop. Windows 8 pun berjalan baik dengan mikroprosesor ARM, yang biasa digunakan di tablet.

Karena berbicara di hadapan pengembang konten/aplikasi, Microsoft pun mengatakan Windows 8 akan bekerja dengan baik untuk apps. “Jika Anda menambahkan suatu app (aplikasi), maka sistemnya (Windows  akan semakin berkembang dan terus berkembang,” ujar Sinofsky.

Microsoft juga disebut akan meluncurkan app-store versi Windows. App-store ini mencakup aplikasi untuk bergaya Metro Windows 8 atau Windows klasik

Honor Guru Honorer Kecil, tetapi Peminatnya Banyak

KOMPAS.com — Kadek Hendrayadi (25), warga Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan nada senang menyatakan menjadi guru adalah cita-citanya sejak di bangku sekolah menengah atas.

Ia pun mengaku tahu berapa gaji guru, terutama guru honorer, kecil dibandingkan pegawai yang minimal lebih dari Rp 1,2 juta per bulan.

Ia tetap melamar menjadi guru honorer SD Negeri 12 Panjer, Kota Denpasar, empat bulan lalu. Ia pun diterima dengan honor Rp 400.000 per bulan dengan mengajar 50 anak per kelas dan harus bersedia menggantikan guru lainnya jika berhalangan hadir.

”Saya punya banyak teman yang tahunan menjadi guru honorer dan belum diterima jadi pegawai negeri sipil. Tapi, saya tetap senang menjadi guru,” kata Hendrayadi.

Honor yang diterimanya sekarang, lanjutnya, hampir tak jauh beda dengan temannya sesama guru honorer yang sudah lebih dari satu tahun. Cukupkah? Hendrayadi yang belum berkeluarga ini pun tegas berkata tidak cukup. Apalagi, ia jauh dari rumah dan harus indekos di Denpasar.

Kekurangan itu ia siasati dengan membantu teman gurunya yang menerima pelajaran tambahan alias les di rumah. Lumayan, satu anak membayar Rp 30.000 setiap kali les. Ia pun mampu mengajar untuk lima anak.

Sementara guru honorer di SDN 9 Padangsambian, Kota Denpasar, menerima lebih tinggi sekitar Rp 200.000 dari honor Hendrayadi. Kepala SDN 9 Padangsambian Nyoman Sukarja (47) menjelaskan, honor guru honorer sebanyak lima orang di sekolahnya bervariasi mulai Rp 600.000 hingga Rp 800.000 tiap bulannya.

Sukarja menjelaskan, pihaknya tidak bisa sembarangan mengangkat guru honorer karena harus mempertanggungjawabkannya dalam laporan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Padahal, ia mengaku masih kekurangan guru.

Jumlah guru di sekolah Sukarja tercatat 33 guru pegawai negeri sipil dan lima guru honorer. Namun, sekolah itu memiliki hampir 300 siswa karena berasal dari penggabungan empat sekolah sejak 2000 lalu. Jadi, setiap kelas sekitar 40 anak. ”Kami kesusahan menangani jika ada guru yang pensiun atau cuti melahirkan, tetapi dana juga terbatas,” jelas Sukarja.

Guru honorer di Kota Denpasar sepertinya memiliki nasib lebih baik ketimbang rekan-rekannya di delapan kabupaten lain di Pulau Dewata. Guru honorer di SDN 2 Batungsel, Kabupaten Tabanan, hanya menerima Rp 175.000 per bulan dengan mengajar 17 anak per kelas.

Kepala SDN 2 Batungsel Made Winra (54) hanya bisa menghela napas saat disinggung soal guru honorer di sekolahnya. Ia menjelaskan, hanya memiliki empat guru pegawai negeri sipil. Karena itu, ia beranikan untuk menerima guru honorer meski terpaksa dengan honor yang sangat minim.

”Tidak tega, tetapi kami hanya memiliki dana BOS yang bisa dibagi 20 persennya untuk guru honorer, ya , kecil. Kami tak berani mencari tambahan dana lagi. Takut salah,” kata Winra.

Winra menambahkan, ada guru honorer di sekolahnya yang sudah mengabdi lebih dari lima tahun, tetapi selalu gagal menjadi PNS. Ia pun heran mengapa begitu sulitnya nasib guru honorer. Winra maupun Sukarja sama-sama kekurangan tenaga pengajar SD. Padahal, siswa terus saja bertambah. Soal kualitas pun, mereka tak berani sembarangan.

”Kami ingin menambah guru honorer, tapi tak berani. Padahal, pelamarnya banyak,” ujar Sukarja.

Guru PNS di Pulau Dewata terdata sebanyak 53.538 orang dan hampir lebih dari separuhnya adalah guru sekolah dasar. Namun, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Sujaya mengaku tak memiliki data berapa banyak guru honorer di Bali karena memang belum mendata.

SD dan SMP Krisis Guru

SURABAYA– Moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) membuat Pemkot Surabaya pusing. Betapa tidak tiap tahun setidaknya ada 200-300 PNS yang mengajukan pensiun dini.

Kondisi paling parah terjadi di sektor pendidikan. Pasalnya, banyak guru yang mengajukan pensiun.Utamanya para guru di tingkat SD dan SMP. Ini membuat beban guru aktif semakin berat.Tugas-tugas mereka menjadi bertambah untuk menganti paraguruyangpensiun.”Jadiini memang perlu penataan personel di lapangan,”ujar Wali KotaTri Rismaharini,kemarin.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu melanjutkan, pihaknya sebenarnya mempunyai solusi atas kondisi ini. Salah satunya dengan mengoptimalkan kelebihan guru di tingkat SMA untuk bisa mengajar di SMP dan SD.Hanya saja mereka banyak yang menolak. Padahal Pemkot telah memberikan garansi tak akan menurunkan status guru SMA ketika ia mengajar SD maupun SMP. ”Banyak yang kosong,posisi guru TIK saja banyak yang tak terisi. Tapi kami tetap mengirimkan guru yang kemampuannya mirip- mirip dengan kekosongan peran itu,”tegasnya.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Pahlawan itu penegaskan, guru SMP dan SD itu sebenarnya sama.Makanya kalau ada guru SMP yang berlebih, ia meminta kesadaran untuk mengajar ke SD. Perubahan kerja itu tak akan menyurutkan poin maupun kenaikan pangkat mereka. ”Kami juga ajukan beasiswa untuk menyekolahkan guru itu. Jadi tak ada diskriminasi kalau mengajar di SD itu jelek,”katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya Yayuk Eko Agustin mengatakan, guru bisa saja mengajar di dua sisi, baik di SMP maupun SD. Ini langkah untuk mengisi kekosongan peran di beberapa sekolah yang ditinggal pensiun gurunya. ”Jadi bisa mengajar ganda di dua sekolah maupun dua tingkat sekolah,”katanya. Langkah itu tentunya dianggap paling baik. Apalagi sepanjang 2012 ini tidak ada rekrutmen atau penerimaan CPNS.

Sampai akhir tahun 2012 nanti, Pemkot Surabaya tidak menerima penerimaan CPNS. Makanya tak aka nada penambahan guru baru di sekolah. Kepastian ini setelah pemkot menyurati Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (kemenpan). Jawaban dari Kemenpan itu, tidak ada penerimaan CPNS hingga akhir 2012. ”Saya sudah menerima surat dari kemenpan.Tidak ada penerimaan pegawai baru sampai akhir 2012,”ujarnya.

Tidak adanya penerimaan CPNS ini membuat pemkot kelimpungan.Sebab per tahun, PNS yang pensiun sekitar 600- 800 orang. Pihaknya tetap berharap seluruh SKPD agar tidak merasa kurang.”Kita bisa optimalkan semua SDM yang ada saat ini,”pungkasnya.

Honorer Harus Mau Ditempatkan di Mana Saja

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus bersikap tegas dalam pengangkatan pegawai baru termasuk dalam hal distibusi pegawai. Tak terkecuali tenaga honorer, harus mau ditempatkan di mana saja.

"Sebenarnya aturan ini sudah lama, namun implementasinya masih kurang. Karena itu mulai tahun ini, penempatan pegawai baru kita perketat," kata Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan&RB, Nurhayati saat dihubungi, Minggu (4/3).

Nurhayanti memastikan dengan pengetatan tersebut maka tenaga honorer yang diangkat CPNS tidak akan menempati instansi sebelumnya dulu. Dicontohkan honorer yang sebelumnya ditempatkan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, setelah menjadi CPNS harus mau diposisikan ke luar Jawa, terutama di daerah yang kekurangan pegawai.

"Bisa saja yang tadinya mengabdi di Bogor, ditaruh di Papua, Maluku atau daerah lainnya yang kekurangan aparatur. Harus terima itu, karena itu konsekuensi menjadi PNS," tegasnya.

Bagaimana bila yang bersangkutan menolak? "Ya kalau menolak kenapa ingin jadi PNS? PNS itu bukan tempat penampungan tenaga kerja. PNS itu khusus bagi orang yang ingin mengabdi pada masyarakat luas. Karenanya, mereka harus bersedia ditempatkan di mana saja dan menjadi perekat NKRI," tandasnya.

Penerimaan CPNS 2012 Hanya Khusus Honorer Tertinggal

JAKARTA - Kendati dalam moratorium CPNS masih diberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan penerimaan pegawai baru, namun hal itu sulit direalisasikan. Pasalnya, anggaran untuk CPNS baru belum disiapkan pemerintah.

"Yang sudah ada anggarannya hanya honorer tertinggal. Karena sesuai kesepakan pemerintah dengan DPR, honorer tertinggal diangkat 2012. Kalau lainnya, belum dianggarkan pemerintah," ungkap Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati yang dihubungi, Minggu (4/3).

Di dalam surat keputusan bersama tentang moratorium CPNS, sebut Nurhayanti, yang dikecualikan adalah tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat), tenaga pendidik (guru), kebutuhan mendesak (sipir, anak buah kapal, dan lain-lain), serta honorer tertinggal. Menurut Nur, Pemda juga harus menunggu beberapa hal dituntaskan.

Di antaranya menunggu penataan pegawai dengan disertai analisis jabatan (anjab) dan beban kerja. Selain itu, belanja pegawai dari APBD harus di bawah 50 persen.

Selanjutnya anjab akan dibawa ke Wakil Presiden Boediono untuk dibahas lebih lanjut. "Sebagai ketua tim reformasi birokrasi nasional, Wapres akan menentukan apakah ada penerimaan pegawai baru lagi (selain honorer) atau tidak," ujarnya.

Ditanya peluang penerimaan CPNS baru untuk posisi tenaga kesehatan, guru ataupun tenaga mendesak lainnya pada tahun ini, Nurhayanti malah mengaku pesimis. Sebab selain anggarannya belum ada, banyak pemda juga tidak memasukkan data kepegawaiannya.

"Bagaimana bisa dianalisa lanjut kalau datanya saja belum ada? Baru ada tujuh daerah yang memasukkan lengkap. Mereka juga belanja pegawainya di bawah 50 persen. Kalau untuk honorer, mereka sudah pasti diproses duluan. Untuk kebutuhan mendesak dan lainnya, terpaksa dipending karena posisi pegawai di seluruh daerah peta penyebarannya belum terlihat," pungkasnya.

Honorer di Tujuh Daerah Diproses jadi PNS

JAKARTA--Keseriusan pemerintah daerah untuk mematuhi kebijakan pusat seperti yang tertuang dalam kebijakan moratorium CPNS, patut dipertanyakan. Bayangkan, sejak kebijakan moratorium digulirkan September 2011, yang mensyaratkan usulan formasi CPNS harus disertai data kepegawaian berupa analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK), hingga Jumat (2/3) baru tujuh daerah yang melengkapi syarat itu.

"Yang memasukkan lengkap baru tujuh daerah. Lainnya masih belum lengkap. Memang masih rendah sekali sih dari 544 daerah hanya satu persen yang sudah menyelesaikan tugasnya," kata Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nurhayati yang dihubungi, Jumat (2/3).

Sebelumnya Menpan-RB Azwar Abubakar melaporkan ke Komisi II DPR RI, kalau sudah 57 daerah yang mengusulkan kebutuhan pegawai. Hanya saja usulannya tidak lengkap, ada yang hanya melampirkan analisa jabatan (Anjab). Ada juga yang hanya menyertakan analisa beban kerja (ABK). Karena belum lengkap, Kemenpan-RB pun belum bisa memprosesnya lanjut.

Ditambahkan Nurhayati, ketujuh daerah tersebut juga mengusulkan tenaga honorer tertinggal. Dengan demikian sudah dipastikan, ketujuh daerah tersebut yang akan lebih dulu diproses pengangkatan honorernya  jadi CPNS.

Ditanya daerah mana saja itu, dia enggan mengungkapkannya. "Nanti saja malah terjadi kisruh lagi. Apalagi ketujuh daerah tersebut akan lebih dulu diproses pengangkatan CPNS dari honorer kategori I," ucapnya.

Diapun mengimbau agar daerah segera memasukkan hasil penataan pegawainya paling lambat Juni. Ini agar proses pemberkasan honorernya bisa dipercepat.

Juni, Pemberkasan Honorer Menjadi CPNS

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan, mulai Juni mendatang sudah dilakukan pemberkasan terhadap honorer tertinggal menjadi CPNS. Tiga bulan yang tersisa ini digunakan pemerintah untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi ulang. Di samping menunggu hasil penataan kepegawaian (redistribusi pegawai). Demikian dikatakan Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati yang dihubungi, Jumat (2/3).

"Kalau nanti PP Honorer Tertinggal terbit bulan ini, langkah selanjutnya adalah pemberkasan. Namun sebelum itu daerah harus memasukkan dulu data kepegawaian serta redistribusi pegawainya. Jika tidak, nanti honorer yang diangkat CPNS mau ditaruh di mana," ujarnya.

Penyusunan redistribusi pegawai ini penting sekali. Dari situ akan dilihat, mana daerah yang kekurangan dan mana kelebihan. Dia mencontohkan DKI Jakarta yang menolak menerima CPNS dari honorer ataupun dari lainnya. Sebab, jumlah pegawainya sudah berlebih.

"Kalau redistribusi belum ada, kita akan kesulitan menempatkan honorer tertinggal kategori I. Dikhawatirkan, akan terjadi penumpukan di satu instansi," ucapnya.

Jika sudah selesai, pemberkasan CPNS akan dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia menyatakan, dari 67 ribu honorer tertinggal kategori I, pemberkasannya tidak akan serentak. Sebab, tergantung dari cepat lambatnya daerah menyelesaikan pemetaan pegawainya.

"Kalau cepat, pemberkasannya lebih cepat juga. Yang jelas, kita targetkan akhir Desember semua honorer tertinggal kategori I sudah selesai pemberkasannya," tandasnya.

PP Honorer Tertinggal Dipastikan Turun Maret

JAKARTA - Janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Honorer Tertinggal diterbitkan Maret bulan ini, tampaknya mendekati kenyataan. Ini menyusul dengan dipercepatnya proses penggodokan di Sekretariat Negara.

"Saya dapat kabar kalau proses penetapan RPP di Setneg dipercepat. Kemungkinan besar pertengahan atau akhir Maret ini sudah terbit," ungkap Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati yang dihubungi, Jumat (2/3).

Molornya penetapan RPP honorer, terang perempuan berjilbab ini, karena ada empat kali rancangannya dikembalikan ke Kemenpan&RB. Diapun optimis, target Maret PP terbit bisa terealisasi. Meski Komisi II DPR RI memberikan tenggat ke pemerintah April mendatang.

"Saya optimis, karena di Setneg RPPnya sudah final dan tinggal paraf bapak presiden saja. Kalau cuma paraf kan gak lama-lama," ujarnya.

Mengenai verifikasi dan validasi data ulang, menurut Nur, sapaan akrabnya, sementara berjalan. Dengan demikian diharapkan ketika PP honorer terbit, proses pengangkatan CPNS sudah bisa dilakukan. Dikatakannya, belum semua data honorer yang terverifikasi ulang. Namun, bila PP sudah ada, verifikasi akan tetap jalan terus.

"Verifikasi dan validasi ulang (untuk data yang belum selesai diperiksa) akan tetap jalan meski nantinya PP-nya sudah duluan terbit. Kan proses pengangkatan juga mekanismenya cukup banyak juga," ucapnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Komisi II DPR RI dan Menpan&RB bersepakat melakukan verifikasi serta validasi ulang untuk honorer tertinggal kategori I. Sasaran utamanya untuk instansi yang mengoleksi di atas 200 honorer.

Menpan&RB serta Forum Guru Honorer Indonesia pada Februari lalu juga bersepakat mempercepat proses penerbitan PP Honorer Tertinggal. Saat itu Menpan&RB menjanjikan, Maret PP-nya terbit

Gawat, Honorer Belum Gajian Dua Bulan

MEDAN-Sudah dua bulan honorer Pemko Medan belum menerima gaji. “Gawat, Bang. Sudah 2 bulan terakir ini kami belum gajian. Padahal kami sangat membutuhkannya,” kata seorang tenaga honorer Pemko Medan yang minta namanya tak ditulis, seperti diberitakan Sumut Pos (grup JPNN).

Honorer yang sudah enam tahun bekerja di Pemko Medan itu mengaku, sudah mempertanyakannya ke bagian umum dan perlengkapan Pemko Medan, namun belum ada jawaban yang pasti.

“Mereka (staf di bagian umum dan perlengkapan) hanya mengatakan bersabar karena masih dalam proses,” ujarnya. Dijelaskannya, akibat belum menerima gaji yang jumlahnya Rp1.200.000 itu membuat beberapa tenaga honorer mengutang kepada rekan-rekannya.

“Hampir seluruh tenaga honorer sudah bekeluarga. Jadi kalau kami tidak menerima gaji mau dikasih makan apa anak dan istri kami. Sampai saat ini terpaksa utang dulu di kantor dan ada juga yang pinjam ke rekan-rekan yang mempunyai penghasilan lebih,” cetusnya.

Tenaga honorer lainnya mengaku, sangat berharap agar gaji segera diberikan agar dapat menyambung hidup. “Kami pun sudah tidak semangat lagi kerja. Untuk biaya transport saja sudah tidak ada lagi sementara utang sudah menumpuk,” beber wanita yang sudah lima tahun menjadi tenaga honorer di Pemko Medan.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemko Medan, Muslim yang dikonfirmasi enggan memberikan komentar. Sementara  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemko Medan, Irwan Ritonga mengaku sampai saat ini belum ada menerima permohonan untuk mengeluarkan pencairan gaji tenaga honorer.

“Mungkin administrasi yang belum siap. Kalau ada permintaan pasti kami bayar, begitu juga dengan tenaga honorer dari SKPD jajaran Pemko Medan juga belum mengajukan permohonan gaji,” jelas Irwan.

Belum Pastikan Diangkat jadi PNS

MALANG- Guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang kemarin menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) pencairan insentif. SPJ ini ditandatangani selama 12 bulan dan akan dicairkan setiap bulan melalui rekening guru.

”Semua insentif langsung ditransfer di rekening, supaya tidak ribet dan pencairannya lancar,” ungkap Kabid Fungsional Tenaga Kependidikan Dikbud Kota Malang, Supriyadi kepada Malang Post.

Insentif diberikan sebesar Rp 200 ribu per bulan bagi 3111 GTT/PTT di semua jenjang. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA. Insentif ini bersumber dari dana APBD Kota Malang yang dianggarkan setiap tahun. ”Dibandingkan tahun lalu penerima insentif tahun ini bertambah sekitar 59 orang penerima,” kata dia.

Supri menegaskan bantuan ini adalah bentuk kepedulian dari pemerintah kota (pemkot) Malang terhadap kesejahteraan GTT/PTT. Sehingga tidak ada tuntutan apapun dalam hal pemanfaatan insentif itu.

Walaupun belum ada kepastian apakah para guru dan pegawai tersebut bisa diangkat menjadi PNS. Meski pengabdiannya sudah lama namun belum ada kebijakan untuk pengangkatan. ”Kalaupun ada prioritas kuota PNS tentunya akan ada seleksi, sebab biasanya kuotanya tidak banyak,” kata dia.

Selain GTT, masih ada sekitar 35 orang guru bantu yang tentu akan diprioritaskan dulu jika ada pengangkatan CPNS. Hanya saja sampai saat ini belum ada kabar mengenai hal tersebut.

Sementara itu salah satu GTT yang kemarin melakukan SPJ rampung di dikbud Kota Malang, Dini menuturkan insentif ini sangat membantu bagi mereka. Apalagi sebagai GTT bantuan seperti ini sangat mereka butuhkan. ”Saya berharap satu tahun lagi bisa selesai S1 supaya bisa mendaftar CPNS,” ungkapnya.

Catatan seorang bernama Dahlan Iskan - Terobosan Dua Penyandang Cacat Organ

Postingan ini saya buat untuk penghargaan dan penghormatan saya terhadap beliau "tokoh nasional" yang berasal dari Jawa Timur yang sekarang sudah menjadi idola saya dalam segi ide-ide beliau yang brilian dan berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Silahkan di baca salah satu tulisan beliau yang sekarang sudah menjadi buku.

BUKAN karena merasa sama-sama sebagai "penderita cacat organ" kalau saya dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sering membuat kesepakatan. Berbagai terobosan memang harus kami buat berdua. Terutama untuk mengatasi banyak masalah infrastruktur.

Saya memang sesekali bertanya soal operasi jantung kepadanya. Beliau juga sesekali bertanya mengenai operasi ganti hati kepada saya. Tapi, kami lebih sering berbicara mengenai bagaimana bisa mewujudkan jalan tol dengan cepat. Beliau adalah pemegang regulasi jalan tol, sedangkan BUMN memiliki perusahaan jalan tol sprti PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
   
Untuk mewujudkan jalan tol dari Semarang ke Solo, misalnya. Kami berdua membuat terobosan yang belum pernah terjadi. Ruas tol Semarang-Ungaran memang sudah selesai dikerjakan. Lalu Jasa Marga kini juga mengerjakan ruas Ungaran-Bawen yang akan selesai awal tahun depan.

Tapi, bagaimana dengan ruas Bawen-Solo?

Menurut perhitungan bisnis, ruas Bawen-Solo belum menguntungkan. Perlu subsidi negara sampai Rp 1,9 triliun. Tapi, sungguh sulit mendapatkan suntikan uang dari pemerintah sebesar itu. Bahkan, mendekati mustahil. Menteri Keuangan sangat keras dalam mendisiplinkan fiskal.

Melihat gelagat itu saya memilih mencari jalan memutar. Saya minta Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Sumaryanto Widayatin menemukan jalan keluar, meski harus agak memutar.

Akhirnya jalan memutar itu ditemukan. Syaratnya, saya harus membicarakannya dengan Menteri PU. Intinya adalah: Jasa Marga bisa mengerjakan jalan tol Bawen-Solo kalau bisa mendapat izin dua jalan tol lainnya. Yakni, jalan tol sepanjang 3 km dari Daan Mogot ke Cengkareng dan jalan tol dari Kawasan Berikat Nusantara ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Kalau izin itu bisa diberikan, keuntungannya banyak sekali. Jalan tol Semarang-Solo langsung bisa dikerjakan dan kemacetan ruas Daan Mogot ke Cengkareng serta keruwetan kawasan industri sekitar Bekasi ke Tanjung Priok juga terurai.
   
Menteri PU langsung merespons dengan cepat. Bahkan, kini deputi saya yang dikejar-kejar untuk segera memproses persyaratannya. Di depan Presiden SBY saya mengemukakan (dan didengar oleh Menteri PU serta menteri lain) bahwa bottle neck pembangunan jalan tol Semarang-Solo bisa diselesaikan dengan pola "CD bajakan sepuluh ribu tiga". Dua ruas yang "gemuk" dipaketkan dengan satu ruas yang "kurus".
   
Pola "CD bajakan sepuluh ribu tiga" ini merupakan kesepakatan kedua saya dengan Menteri PU. Yang pertama adalah pembangunan jalan tol di Bali. Yakni, jalan tol yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai yang baru ke kawasan wisata Nusa Dua melalui atas laut. Jalan tol di Bali itu akan menjadi jalan tol di atas laut yang pertama di Indonesia.

Di tengah laut nanti ada interchange-nya yang meliuk-liuk. Kini jalan tol Bali itu dikerjakan dengan kecepatan tinggi. Dua belas bulan lagi akan bisa dinikmati. Proyek ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada terobosan yang kuat antara Menteri PU, Gubernur Bali, dan Kementerian BUMN.
   
Kemarin malam saya dan Pak Djoko Kirmanto membuat kesepakatan baru lagi. Kali ini untuk menerobos Sumatera. Sudah lebih 10 tahun para gubernur di Sumatera menuntut segera dimulainya pembangunan jalan tol sepanjang pulau itu. Sumatera akan menjadi pulau yang memberikan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa kalau listrik tercukupi dan jalan tol dibangun besar-besaran.
   
Minggu lalu saya bertemu gubernur seluruh Sumatera. Tuan rumahnya Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Kami kemukakan bahwa beberapa terobosan sedang dilakukan di Jateng dan Bali. Mestinya terobosan yang sama bisa dilakukan di Sumatera.
   
Para gubernur di Sumatera memang memiliki kemampuan keuangan lebih besar daripada provinsi lain. Mereka juga ngebet ingin membangun konektivitas di antara provinsi di Sumatera. Maka, kami tawarkan untuk bersama-sama mulai membangun jalan tol di seluruh Sumatera. Tentu banyak ruas di Sumatera yang secara bisnis masih kurang menguntungkan. Tapi, tidak boleh perhitungan bisnis tersebut menghambat pembangunan.
   
Yang kami tawarkan adalah membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap pemda di Sumatera. Akhirnya dalam rapat yang hanya tiga jam itu disepakati banyak hal. Misalnya, kesamaan pandangan bahwa pembangunan jalan tol belum bisa menguntungkan pihak Jasa Marga, tapi sangat menguntungkan wilayah provinsi yang dilewati.

Karena itu, beban berat tersebut harus dipikul bersama antara Jasa Marga dan pemda. Caranya, pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol. Kawasan itulah yang kelak dikelola bersama untuk sebuah proyek bisnis di masa depan.
   
Hari itu juga kami sepakati pembentukan PT Jasa Marga Lampung, PT Jasa Marga Sumsel, PT Jasa Marga Jambi, PT Jasa Marga Riau, PT Jasa Marga Sumbar, PT Jasa Marga Sumut, dan PT Jasa Marga Bengkulu. Jasa Marga memegang saham mayoritas di setiap perusahaan itu. Sedangkan pemda memegang sejumlah saham yang besar kecilnya ditentukan oleh kemampuan daerah.
   
Terobosan ini segera saya komunikasikan kepada Menteri PU. Beliau pun segera mengamini. Tinggal urusan administrasi yang harus dipersiapkan. Dalam kesempatan menghadap Presiden SBY Jumat siang lalu, terobosan di Sumatera ini juga saya sampaikan. Tentu presiden sangat menghargai kerja sama antara BUMN dan Kementerian PU seperti ini. Secara bergurau presiden menambahkan: kapan dibangun PT Jasa Marga Pacitan?
   
Di bagian akhir kesepakatan Palembang itu dikonkretkan pula jalan tol mana saja yang akan dibangun. Di Lampung akan dibangun mulai Bakauheni sampai Bandar Lampung ditambah tol di dalam kota. Lalu tol yang menuju Sumsel. Di Sumsel sendiri ditentukan jalur dari Palembang ke Prabumulih, Palembang?Siapi-api, dan Palembang ke perbatasan Jambi.
   
Di Jambi dibangun jalan tol dari perbatasan Sumsel ke Kota Jambi. Juga dari Kota Jambi ke Tanjung Jabung. Di Riau jalan tol dibangun dari Pekanbaru ke Dumai dan Pekanbaru ke Palalawan. Di Sumbar dibangun jalan tol dari Padang ke Padang Panjang dan langsung ke Bukittinggi terus sambung ke perbatasan Riau. Di Sumut jalan tol dibangun dari Medan ke Tebing Tinggi dan terus ke Kuala Tanjung. Juga dari Medan ke Binjai.
   
Jumat sore lalu saya langsung ke Semarang. Di perkebunan kopi Banaran, kami mengumpulkan para manajer dari 10 pabrik gula yang paling sulit di Indonesia. Ini sebagai kelanjutan dari acara bahtsul masail kubro di Surabaya sebulan sebelumnya. Sampai menjelang tengah malam kami bahas bagaimana 10 pabrik tersulit itu bisa keluar dari "asfalas safilin"!
   
Problem pokok pabrik gula adalah di pertanyaan yang mendasar ini: di manakah gula itu dibuat? Orang awam tentu menjawab: gula dibuat di pabrik gula!
   
Itu salah! Yang benar, gula itu dibuat di sawah!
   
Tanaman tebu yang semula kecil tumbuh menjadi besar lalu berisi gula. Ada tebu yang gulanya sedikit, ada tebu yang gulanya banyak. Bergantung pada bibit, cara tanam, pemeliharaan, pemupukan, dan seterusnya. Di sinilah ditentukan banyak sedikitnya gula akan diproduksi. Walhasil, pabrik-pabrik gula harus kembali memperhatikan tata cara penanaman tebu yang benar.
   
Pabrik gula bukanlah pembuat gula. Pabrik gula justru hanya membuang gula. Kadar gula dari sebatang tebu yang, katakanlah 1 kg, setelah digiling hanya keluar gula 0,6 kg. Bukankah ini berarti tugas pabrik gula justru hanya mengurangi gula?
   
Malam itu, di Banaran, para manajer 10 pabrik gula "asfalas safilin" menyepakati untuk back to basic. Tanaman tebu diperhatikan dan efisiensi pabrik ditingkatkan.
   
Paginya, setelah ke Universitas Negeri 11 Maret Solo dan Universitas Muhammadiyah Solo, saya menuju Bantul dan Gunung Kidul. Saya diajak melihat program peningkatan produksi beras yang dilakukan dengan model korporasi. Pelaksananya PT Sang Hyang Seri, salah satu BUMN pangan kita.
   
Di sawah di Bantul inilah untuk kali pertama saya mengemudikan mesin panen padi. Begitu cepat panen padi dengan menggunakan mesin. Rasanya seperti di Amerika Serikat saja. Sore itu kami berdiskusi dengan para petani. Ternyata sudah begitu berubah cara berpikir petani kita. Mereka serba menginginkan modernisasi. Mereka minta traktor, mesin panen, mesin perontok gabah, mesin blower untuk menghilangkan gabuk, dan mesin pengering gabah.
   
Berbeda sekali dengan ketika saya sering kerja di sawah saat masih remaja dulu. Saya biasa ndaud benih, mencangkul di sawah, nggaruk, dan memegang ani-ani untuk panen. Kembali ke sawah di Bantul kali ini saya melihat kita semua, para pelayan petani, harus berubah pikiran secara total: petani kita sudah menghendaki modernisasi yang paripurna.
   
Kini BUMN memang memiliki tiga program besar di bidang pangan: Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), Proberas, dan Food Estate. GP3K adalah program bantuan untuk petani agar bisa mendapatkan benih unggul, pupuk yang cukup, dan obat hama yang diperlukan. Bantuan itu dikembalikan pada saat panen. Istilahnya yarnen (bayar saat panen).
   
Proberas adalah program untuk menampung sawah-sawah petani yang kurang produktif. Kini banyak petani yang hanya mengusahakan sawahnya dengan hasil 5,1 ton/ha. Daripada seperti itu lebih baik sawahnya diserahkan ke BUMN. Targetnya, BUMN akan mengerjakannya secara intensif dan akan menghasilkan sekitar 6,7 ton/ha. Petaninya untung, negara pun memiliki produksi beras yang cukup. Sedang program Food Estate adalah pembukaan sawah baru 100.000 ha di Kaltim, yang kini dalam tahap persiapan pengadaan lahan.
   
Terobosan memang harus banyak dibuat. Di jalan tol maupun di sawah-sawah