Benang Kusut yang Belum Terurai

KOMPAS.com - Reformasi guru yang menyasar 2,9 juta guru TK hingga SMA/SMK sederajat bergulir sejak tahun 2006 dan akan berlangsung hingga tahun 2015. Pemerintah menginginkan guru yang profesional.

Guru menjadi perhatian utama karena di situlah kunci jika ingin kualitas pendidikan secara nasional meningkat. Perbaikan pun dijalankan dengan mengharuskan guru memiliki sertifikat sebagai guru profesional. Guru yang ada saat ini sebagian besar menjalani uji sertifikasi.

Guru yang lolos sertifikasi semestinya memenuhi syarat sebagai guru yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selain berpendidikan minimal D-4/S-1 dan bersertifikat guru profesional, guru harus memiliki kompetensi profesional (keilmuan), kepribadian, pedagogik (pendidik), dan sosial.

Namun, di tingkat pendidikan saja masih banyak guru yang terjegal. Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), hampir 50 persen atau sekitar 1,8 juta guru belum bergelar sarjana. Sebagian besar yang belum berpendidikan S-1 adalah guru SD (26 persen).

Para guru yang lolos sertifikasi mendapat tunjangan profesi guru senilai satu kali gaji pokok. Pada tahun 2011 saja, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tunjangan profesi guru mencapai Rp 18,53 triliun untuk 731.002 guru. Tahun depan, seiring meningkatnya guru yang lolos sertifikasi, alokasi dana dari pemerintah naik menjadi Rp 30,53 triliun.

Kualitas dipertanyakan

Lebih dari lima tahun sertifikasi guru berjalan, pemerintah menuding kinerja guru tak kunjung memuaskan. Dalam kacamata pemerintah dan masyarakat, profesionalisme yang diiming-imingi dengan peningkatan kesejahteraan tidak berbanding lurus dengan mutu guru yang diharapkan meningkat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memutuskan untuk lebih mengutamakan sertifikasi guru lewat jalur pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) dibandingkan dengan penilaian portofolio. Selain itu, guru mesti menjalani tes kompetensi untuk bisa diikutkan dalam sertifikasi.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, sertifikasi guru tidak otomatis meningkatkan kualitas guru. Sebab, sertifikasi bukanlah alat untuk meningkatkan mutu guru, melainkan proses penetapan seseorang untuk memperoleh sertifikat pendidikan.

Tidak sederhana

Sertifikasi guru barulah langkah kecil. Jika buru-buru meminta peningkatan kualitas yang signifikan karena gaji guru melonjak, rasanya tidak pas.

Persoalan guru Indonesia tidak sesederhana itu. Kekeliruan dimulai dari pendidikan calon guru. Rekrutmen mahasiswa calon guru tidak selektif. Bahkan, anak-anak cerdas di jenjang SMA/MA sangat sedikit yang berminat menjadi guru. Mereka memilih profesi lain.

Saat menjadi guru, banyak pula yang tidak sesuai dengan bidang pendidikannya. Ketidaksesuaian guru dengan bidang yang diampunya untuk di jenjang SD sebanyak 34,8 persen, SMP 31,49 persen, SMA 49,24 persen, dan SMK 22,68 persen.

Belum lagi persoalan guru honorer yang terus membengkak. Pada tahun 2009 tercatat 526.614 guru honorer di sekolah negeri dan swasta.

Di satu sisi, keberadaan guru honorer yang digaji Rp 50.000-Rp 500.000 itu memang dibutuhkan sekolah karena kekurangan guru. Ada juga yang memang permainan ”politik” daerah sebagai janji saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

Padahal, sesuai hitungan Kemdikbud di atas kertas, mestinya tidak ada kekurangan guru. Rasio guru dan siswa secara nasional di jenjang TK hingga SMA/SMK saat ini masih ideal, yakni 1:15-23, sedangkan rasio maksimal 1:15-32.

Akan tetapi, penataan tidak bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru yang umumnya terjadi di pedesaan atau pinggiran, sementara di perkotaan terjadi kelebihan guru. Sebab, desentralisasi pendidikan berimplikasi guru milik pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak bisa sembarangan dipindahkan.

Kondisi guru yang milik daerah ini juga rawan korban politik. Kesinambungan karier guru dan kepala sekolah sangat tergantung dinamika politik saat pemilihan kepala daerah. Desentralisasi guru pada akhirnya malah menimbulkan banyak masalah. Benang kusut yang masih membelit guru Indonesia ini menimbulkan dorongan untuk mengembalikan kewenangan guru pada pemerintah pusat. Sentralisasi guru ini semestinya dipertimbangkan demi menjaga mutu pendidikan bagi generasi masa depan.

Akhirnya, Tunjangan GTT Cair

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kebahagiaan menyertai guru tidak tetap (GTT) di lingkungan Depag dalam penutupan tahun ini. Tunjangan fungsional yang mereka nantikan selama setahun segera dicairkan. Tidak sampai tanggal 19 Desember, tunjangan yang dirapel setahun itu bakal cair.

Saat ini, proses pencairan sedang berlangsung. Ratusan kepala sekolah di bawah lembaga Departemen Agama Selasa (13/12/2011) antre menerima aplikasi pencairan. Para kasek RA (Roudhotul Atfal setara play group), MI (madrasah ibtidaiyah setara SD), MTs (madrasah tsanawiyah setara SMP), maupun MA (Madrasah Aliyah setara SMA) memadati kantor Kemenag Kota Surabaya sejak pagi.

Hingga siang ini, antrean makin banyak. Baidhowi, salah satu kepala MI di Bulakbanteng akan menyampaikan khabar pencairan tunjangan itu kepada setiap guru di sekolahnya. "Ini masih pembaian formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri," ujarnya.

Kepala Mapenda Kota Surabaya, Natsir, menyatakan bahwa tunjangan itu merupakan hak setiap guru bukan PNS. Sumbernya dari APBN pusat. Namun untuk tunjangan fungsional ini diambilkan dari APBN Perubahan. "Batas akhir pencairan tanggal 19 Desember melalui Bank Mandiri," terangnya.

Dijelaskan Agus Setiono, salah satu petugas di Mapenda yang melayani ratusan guru menguraikan bahwa total penerima tunjangan fungsional di Kota Surabaya  sebanyak 2.547 guru. Setiap guru berhak atas tunjangan ini sebesar Rp 250.000 per bulan. Namun saat pencairan sebesar Rp 3 juta besok harus dipotong pajak.

Pemerintah Setop Rekrut Honorer

MEDAN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar menegaskan, tidak akan ada lagi penerimaan tenaga honorer di instansi pemerintah.

Dia juga memastikan tenaga honorer yang masuk di atas Januari 2005 tidak akan diangkat menjadi PNS. Tenaga honorer yang dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi PNS hanya yang memiliki surat keputusan (SK) pengangkatan di bawah 2005. Semua yang ingin masuk PNS diwajibkan melalui jalur umum,yaitu seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Tidak ada lagi penerimaan honor.Semua harus melalui tes masuk penerimaan,” kata Azwar dalam acara pembukaan Workshop Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam Pengadaan PNS yang berlangsung pada 12-17 Desember 2011 di Binagraha,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut,Medan, kemarin. Mantan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh itu mengungkapkan, saat ini jumlah PNS di luar TNI/Polri sudah mencapai 4,7 juta orang. Karena itu dalam waktu 10 tahun ke depan harus dapat tercipta jumlah pegawai yang ideal dengan konsep zero growth (pertumbuhan nol).

Dia pun menargetkan dalam 10 tahun ke depan akan ada 1,25 juta hingga 1,3 juta pegawai yang pensiun. Jumlah pegawai yang pensiun itu harus diganti dengan pegawai yang benarbenar memiliki kompetensi. Idealnya,jumlah PNS harus berkurang hingga sekitar 40% dalam kurun waktu 10 tahun. Karena itu, PNS yang akan direkrut maksimal 80.000 per tahun. Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli,ke depan akan diperbanyak tenaga konsultan,atau outsourching sehingga birokrasi pemerintah menjadi ramping, padat dan berisi. Azwar menjamin proses rekrutmen CPNS pascamoratorium penerimaan CPNS dihentikan akan dilakukan secara fair dengan tes murni.

Dengan demikian tercipta rasa keadilan dan benar-benar memiliki kemampuan. Selama moratorium dilakukan mulai 1 September 2011-31 Desember 2012, masingmasing instansi mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten wajib menghitung jumlah kebutuhan PNS melalui analis jabatan dan perhitungan beban kerja. Selama masa penundaan tersebut, pimpinan instansi wajib menyampaikan laporan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai,uraian jabatan,hasil analisis beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai selama lima tahun (2012-2016), serta berbagai upaya redistribusi pegawai yang telah dilakukan.

“Bagi instansi baik pusat dan daerah yang belum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS,maka dilarang mengembangkan atau menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong dari pengangkatan CPNS,”tegasnya. Sejak dicanangkan September lalu hingga Desember ini, menurut Azwar, laporan analisis kepegawaian yang telah disampaikan instansi kepada Kemenpan RB masih di bawah 5%.

Sementara itu,percepatan pelaporan analisis kepegawaian masih terhambat dengan minimnya analis jabatan, terutama di Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlahnya saat ini hanya 61 orang. Untuk memenuhi kebutuhan, tenaga analis jabatan minimal sebanyak 4.125 orang dalam rangka pemetaan kepegawaian. Untuk itulah Kemenpan RB menggelar pelatihan yang dimulai Desember-April 2012. Pelatihan analis jabatan yang dilaksanakan di Kota Medan tersebut juga bersamaan dengan pelatihan serupa di tiga wilayah Kantor Regional BKN lainnya, yaitu Surabaya, Makassar dan Palembang.

“Seluruh peserta pelatihan di empat wilayah ini akan menghasilkan tenaga analis jabatan sejumlah 800 orang, yang merupakan bagian dari rencana penyiapan tenaga ahli analis jabatan sekurang-kurangnya 4.125 orang,” paparnya. Dalam kesempatan itu, Azwar memberikan apresiasi kepada BKN Regional VI Medan yang mendapatkan ISO 9001. Sebagai PNS yang sudah pensiun, menurut dia, akan bangga jika merasakan betapa mudahnya mendapatkan pelayan yang baik di Sumut maupun Aceh.

Melalui pelatihan tersebut, bagi para peserta diharapkan dapat membawa pelayanan yang lebih baik dalam mereformasi birokrasi. Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyambut baik dilaksanakannya analisis jabatan dan analis beban kerja, mengingat sumber daya dan kompetensi aparatur sangat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Kepala Kantor Regional (Kanreg) VI BKN Medan I Nyoman Arsa menyebutkan,mereka sudah dua kali mendapatkan ISO 9001 dengan menerapkan manajemen mutu di bidang mutasi kepegawaian dan pelayanan pensiun.

Mereka juga sudah mengadopsi budaya negara-negara maju untuk memperbaiki pelayanan kepada PNS di 58 instansi daerah dan kementerian serta unit pelaksana teknis (UPT) pusat.

Honorer Baubau Kategori Dua Diverifikasi Ulang

INILAH.COM, Baubau - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Baubau akan melakukan verifikasi ulang terhadap 1.700 pegawai honer dan database kategori dua Kota Baubau. Verifikasi itu untuk melihat kembali kelengkapan data administrasi pegawai honorer.

Kepala BKDD Kota Baubau Abdul Wahid kepada Media Sultra di ruang kerjanya mengatakan, berdasarkan keputusan rapat konsolidasi tenaga honorer kategori satu dan kategori dua di Batam beberapa waktu lalu, kuota data base tenaga honorer Kota Baubau untuk kategori satu sebanyak 90 orang yang masuk. Sedangkan dua lainnya tidak masuk. Sedangkan untuk proses selanjutnya masih menunggu perintah dari pusat.

"Yang kita usulkan sebanyak 92, namun yang masuk kategori sebanyak 90 orang yang akan diproses dan diusulkan menjadi pegawai namun teknisnya masih menunggu keputusan dari pusat," katanya.

Sedangkan untuk database kategori dua prosesnya akan dilakukan verifikasi ulang semua data administrasinya.

Bahkan, kata Abdul Wahid, proses verifikasi ulang ini akan dilakukan secara teliti sehingga kesalahan dan kekeliruan sekecil apapun akan dihindari untuk memudahkan proses. Namun demikian, untuk pelaksanaan verifikasi ulang teknisnya masih menunggu keputusan Menteri Pemberdayaan Paratur Negara.

"Jadi yang lolos verifikasi nantinya akan ikut seleksi, sedangkan yang tidak lolos verifikasi dinyatakan gugur," tambahnya.