Dana Belum Siap, Tes CPNS dari Honorer K2 Molor Lagi

JAKARTA - Jadwal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari honorer kategori dua (K2) molor lagi. Jika sebelumnya direncanakan seleksi sesama honorer K2 digelar sekitar Juni-Juli, kini berubah lagi menjadi Oktober.

Molornya jadwal seleksi ini menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto, karena alotnya pembahasan anggaran dengan Kementerian Keuangan.

Apalagi dana yang diajukan ke Ditjen Anggaran Kemenkeu sebesar Rp 148 miliar belum disetujui. "Pembahasan di internal pemerintah sangat alot sehingga membuat jadwal tesnya molor," ujar Tasdik dalam rapat panja pengawasan tenaga honorer Komisi II DPR RI, di Senayan, Selasa (26/2).

Dari data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada 558.899 honorer K2 yang akan mengikuti tes tertulis maupun kompetensi dasar.

Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana, lanjut Tasdik, kemungkinan tes tertulis dilakukan secara manual dan menggunakan lembar jawaban komputer (LJK), dengan menetapkan standar kompetensi dasar. Untuk mekanisme tes ini, pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Sebenarnya jadwal-jadwal pelaksanaan pengangkatan honorer K2 bisa terlaksana baik bila anggarannya lancar. Berhubung hingga saat ini belum ada kejelasan, maka jadwalnya bergeser semua," tambahnya.

Mengenai skema pengangkatan honorer K2, Tasdik mengatakan menurut PP Nomor 56 Tahun 2012, penyelesaiannya secara bertahap yaitu 2013 dan 2014. Tapi bila dalam hasil tes, honorer K2 yang lolos hanya sedikit, pengangkatannya dilakukan serentak tahun ini.

"Kita lihat nanti hasil tesnya seperti apa. Kalau jumlah honorer yang lulus sedikit dan anggarannya memadai, semuanya kita selesaikan tahun 2013. Bila jumlah yang lulus banyak, maka diangkat dua tahun berturut-turut," tandasnya.

Source : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=160244

Diduga Banyak Data Siluman Honorer K2

JAKARTA--Pemerintah masih bingung untuk menindaklanjuti data base honorer kategori dua (K2) yang sudah berada di 12 Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apakah data base sebanyak 558.899 honorer itu menjadi daftar peserta tes atau masih harus melewati uji publik.

"Kami masih harus melakukan pembahasan apakah data base ini akan langsung dijadikan daftar tes atau harus diuji publik," kata Kepala BKN Eko Sutrisno dalam rapat dengar pendapat panja pengawasan penyelesaian honorer tertinggal Komisi II DPR RI, di Senayan, Selasa (26/2).

Dijelaskannya, bila daftar honorer K2 tersebut langsung dites, akan terjadi penghematan anggaran yang cukup besar. Hanya saja kelemahannya, akan bermunculan data honorer siluman.

"Memang ada kekhawatiran muncul honorer siluman, namun kan ada tesnya sehingga otomatis akan teranulir. Apalagi setelah tes, hasilnya akan diumumkan sehingga yang siluman bisa teranulir," terangnya.

Sedangkan bila daftar honorernya diuji publik akan menyita anggaran besar meski tindakan manipulasi lebih kecil terjadi. Pejabat daerah jadi tidak berani untuk memasukkan daftar honorer siluman.

Hanya saja saat uji publik akan banyak anggaran dan waktu yang tersita. Sebab ketika uji publik dan banyak pengaduan yang masuk, pemerintah harus menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek kebenaran datanya.

"Kemungkinan kondisinya akan seperti honorer K1, itu sebabnya pemerintah berkeinginan melakukan tes dahulu, kemudian uji publik. Namun ini belum diputuskan dan masih dibahas terus," tandasnya.

Source : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=160254

Jual Beli Kursi CPNS Baru

Modus Ijon Masih Jadi Favorit 

 

JAKARTA - Dugaan praktek jual beli kursi CPNS baru diyakini menyusut ketika proses seleksi menggunakan sistem terpusat tahun lalu. Dari pantauan di lapangan, modus operandi praktek haram itu umumnya menggunakan sistem ijon. Pengawasan kejahatan jual beli kursi CPNS ternyata juga masih lemah.

Rekrutumen CPNS periode 2012 benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tes CPNS yang sudah-sudah, setiap instansi pusat, provinsi, kota, hingga kabupaten diberi wewenang menyelenngarakan rangkaian tes CPNS. Mulai dari permohonan formasi atau kuota, penyiapan naskah, pemindaian jawaban, hingga penetapan kelulusan ada di tangan pejabat pembina kepegawaian.

Pada 2012 lalu, ketika pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan CPNS baru, sistem seleksi tradisional tadi tidak dijalankan lagi. Sebaliknya, seluruh mekanisme seleksi CPNS baru diambil alih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mulai dari pembuatan naskah ujiah, pemindaian hingga penetapan kelulusan ditangani secara terpusat. Karena dinilai lumayan menekan praktek jual beli kursi, hampir bisa dipastikan sistem terpusat ini akan digunakan dalam seleksi CPNS selanjutnya.

Selain menggunakan sistem terpusat, dalam pelaksanannya Kemen PAN-RB juga menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai pemantau independen. Wakil koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, sistem baru tes CPNS terpusat ini bisa menekan praktek suap atau jual beli kursi. "Tapi bukan berarti hilang seratus persen praktek jual beli itu," kata dia Selasa (12/2).

Ade mengatakan, hilangnya wewenang penetapan CPNS baru yang lulus ujian oleh bupati, walikota, gubernur, hingga menteri menjadi salah satu alasan menurunnya potensi jual beli kursi. "Bandingkan dengan dulu yang pemindaian dan penetapan kelulusan sepenuhnya ada di meja kepala daerah. Potensi mengotak-atiknya besar sekali," ucapnya.

Dengan sedikit rekayasa, peserta ujian dengan nilai kecil bisa mengalahkan peserta yang mendapatkan nilai bagus. Dari hasil pengawasan di lapangan, Ade menemukan sejumlah laporan praktek kotor dalam seleksi CPNS 2012 lalu. Dia mengatakan laporan itu sudah mereka teruskan kepada Kemen PAN-RB. Menurutnya, Kementerian yang dipimpin Azwar Abubakar itu memegang peran kunci penting dalam menyikat praktek jual beli kursi CPNS.

Tapi dia mengakui jika upaya penegakan hukum kepada pelaku jual beli kursi CPNS baru masih lemah atau melempem. "Yang berhasil disasar masih eksekutor lapangannya, bukan otaknya. Itupun yang ketangkap sedikit sekali," tandasnya.

Menurut Ade, penelusuran praktek jual beli kursi CPNS ini sangat sulit sekali. Sebab korban atau orang yang membeli kursi biasanya takut melapor. Mereka baru melapor jika merasa tertipu atau sudah kehilangan uang banyak. Sebaliknya jika jual beli kursi CPNS itu sukses, para pembeli kursi akan menutup rapat-rapat aksinya.

Untuk meminimalisir potensi banyak orang yang dirugikan, saat ini para calo kursi CPNS baru telah memodifikasi praktek kotornya. Dari analisa Ade, para calo itu menggunakan sistem ijon. "Jadi para pembeli kursi membayar uang muka dulu, yang nilainya tidak terlalu besar," tandasnya.

Jika nama mereka benar-benar masuk dalam daftar CPNS baru yang lulus seleksi, baru dilakukan pelunasan. Nilai transaksi ini memang dikisaran Rp 150 juta per orang.

Ade mengatakan dengan sistem ijon ini, jika ada calon CPNS yang namanya tidak masuk dalam daftar CPNS yang lulus ujian mereka tidak terlalu rugi besar. Dengan iming-iminga akan diloloskan lagi pada seleksi CPNS baru periode berikutnya, mereka pasti pikir-pikir untuk melaporkan praktek percaloan itu ke polisi.

Ade juga menuturkan, praktek jual beli kursi CPNS ini tidak mutlak dalam bentuk uang. Ada juga kepala daerah yang sdah mem-booking kuota CPNS baru untuk keluarganya. Selain itu juga untuk kerabat atau titipan para tim suksesnya. "Jelas-jelas merka itu pejabat politik. Peluang itu sangat terbuka lebar," tandasnya.

Jajaran Kemen PAN-RB terus berupaya memperbaiki sistem rekrutmen CPNS baru. Dalam sejumlah kesempatan, Menpan-RB Azwar Abubakar mengatakan sistem yang dinilai mujarab dalam tes CPNS 2012 akan terus dipertahankan. Seperti menggandeng konsorsium PTN untuk menyiapkan soal ujian, pemindaian lembar jawaban, hingga penetapan peserta yang lulus tes secara terbuka.

Selain itu, Azwar juga mengatakan jika daerah tetap tidak bisa asal usul formasi atau kuota CPNS baru. Syarat administrasi pengajuan formasi seperti analisis beban kerja, analisis jabatan, dan proyeksi kebutuhan CPNS selama lima tahun ke depan akan tetap dijalankan.

Khusus soal praktek jual beli kursi CPNS baru, Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Imanuddin menuturkan pihaknya menyiapkan sejumlah strategi. "Saya konsultasikan dulu dengan pimpinan, nanti saya jelaskan upaya kami mengatasi jual beli kursi CPNS itu," tandasnya.

BKN Bantah Umumkan Data Honorer K2

JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah telah mengumumkan data honorer kategori dua (K2). Bantahan ini dikeluarkan BKN menyusul dengan adanya informasi yang berkembang di daerah, kalau data honorer K2 telah dipublikasi.

"Tidak benar itu. Hingga saat ini BKN belum mempublikasikan tenaga honorer yang masuk ke dalam database K2," tegas Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi JPNN, Selasa (12/2).

Dijelaskannya, petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) tentang penyikapan atas tenaga honorer K2 hingga hari ini belum terbit. Itu sebabnya jika di lapangan ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan BKN dan membawa data mengenai database kategori II, jangan dipercaya.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab BKN," tegasnya.

Mekanisme pengumuman honorer K2, menurut Tumpak akan dilakukan setelah kepala BKN menyerahkan datanya kepada masing-masing sekretaris daerah. Setelah itu, masing-masing daerah bisa mengumumkannya di media lokal, on line atau papan pengumuman selama 21 hari.

"BKN juga akan mengumumkannya di website sehingga bila daerah tidak mengumumkan, honorernya bisa melihat di website BKN," tandasnya.

Sesuai rencana, tambah Boy, nama-nama honorer K2 yang sudah masuk data base sekitar 630 ribuan akan diumumkan pada akhir Februari mendatang.

Source : http://www.jpnn.com/read/2013/02/12/158104/BKN-Bantah-Umumkan-Data-Honorer-K2-

GTT ’Dihabisi’ Pelan-pelan

Jam mengajar GTT dikurangi, sehingga tidak penuhi kuota 24 jam per minggu

SURABAYA - Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) Surabaya semakin mengenaskan. Selain gajinya belum sama dengan Upah Minimum Kota (UMK), kini banyak GTT yang dilengser alias dipecat perlahan-lahan. Di antaranya dengan tidak memberikan jam mengajar kepda GTT yang bersangkutan. Padahal, sesuai dengan ketentuannya seorang GGT yang digaji APBD minimal harus mengajar selama 24 jam per minggu.

Kondisi ini membuat para GTT di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang sudah masuk database dan menunggu pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pusing tujuh keliling. Mereka, kini mengadu ke DPRD Surabaya agar mereka tidak dilengser begitu saja.

“Pengaduan GTT Pemkot ke kami seperti itu. Rencananya, besok semua GTT akan kami ajak hearing bersama dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) dan sejumlah kepala sekolah yang membawahi GTT,” ungkap Baktiono, Ketua Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya, Senin (11/2).

Menurutnya, para GTT yang sudah masuk ke database Pemkot dan menunggu pengakatan sebagai PNS lebih dari 100 orang. Bila mereka tidak diberi jam mengajar atau diberi jam mengajar kurang dari 24 jam per minggu sudah tentu mereka terancam akan dipecat, karena tidak memenuhi kuota jam ajar. “Kalau begini namanya kan sama saja para GTT itu dipecat pelan-pelan dengan dicarikan alasan yang tepat untuk memecat mereka, tambah politisi PDIP tersebut.

Kondisi seperti ini, lanjutnya, sudah tentu sangat ironis. Pasalnya, belakangan Pemkot buruh guru banyak.

Bahkan, guru yang dibutuhkan mencapai ribuan, alasannya setiap tahun banyak guru yang pensiun. Dari sekitar 800 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot yang pensiun setiap tahunnya sekitar 25%-nya dari tenaga guru. Itu artinya ada sekitar 200 guru yang pensiun pert tahun.

Di sisi lain pemerintah pusat belum memberikan jatah penerimaan PNS baru di bagi Surabaya dan seluruh daerah di Indonesia. “Aneh kan, di satu sisi banyak guru yang pensiun, tapi banyak GTT tidak diberikan jam mengajar,” terangnya.

Kalau kondisi demikian terus dipertahankan Pemkot Surabaya, maka prestasi peserta didik di kota ini bakal tidak akan lebih baik dari daerah lain. Pasalnya, akan banyak guru yang berstatus PNS yang kelebihan jam mengajar, sehingga fisik dan pikiran mereka cepat lelah. Akibatnya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru tidak maksimal.

Di sisi lain, sampai saat ini banyak GTT baik di sekolah negeri maupun swasta yang gajinya masih dihitung berdasarkan jam kerja, bukan disamakan dengan UMK. Padahal dewan sudah berupaya menyetarakan hal itu.

Terkait masih banyaknya GTT yang menerima bayaran di bawah UMK, katanya, seharusnya pihak Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota yang berhak bertanggung jawab. Karena sesuai dengan perda penyelenggaraan pendidikan yang sudah disahkan beberap waktu yang lalu, soal gaji GTT juga telah disebutkan dengan jelas. “Ini kan aneh, Perda-nya sudah disahkan beberapa waktu yang lalu, ternyata di lapangan masih ada yang tidak sesuai,” sesalnya.

Baktiono menjelaskan, sebenarnya setelah Perda penyelenggaraan digedok kendali sepenuhnya berada di Dinas Pendidikan. Karena, Dispendik harus menindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh sekolah negeri yang ada di Surabaya.

“Banyaknya kepala sekolah yang tidak paham tentang gaji GTT. Ini kan  mengindikasikan Dispendik kota sangat kurang dalam melakukan sosialisasi terhadap unit pelaksana teknis daerah (UPTD),” terangnya.

Apalagi, tambahnya, alokasi anggaran untuk gaji bagi guru tidak tetap yang mengajar di sekolah negeri itu sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2013.

Sebelumnya, Kepala Dsipendik Surabaya M Iksan Dispendik mengaku sudah membahas masalah ini, namun menurutnya ketentuannya memang seperti itu. “Itu memang sudah sesuai aturan,” tandasnya.

 

Source :  www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=50c5829a90427e05c8aa081963ea3d97&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Kemen PAN-RB Janji Prosesnya Tidak Serumit Honorer K1

Derajat Kesukaran Ujian Honorer K2 Setara Pelamar Umum
JAKARTA - Seluruh honorer kategori 2 (K2) yang diangkat menjadi CPNS secara bertahap melalui ujian tulis, harus mulai membuka buku pelajaran.

Sebab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mengatakan ujian dijalankan serius dan soalnya sulit-sulit. Harapannya honorer yang diangkat berkualitas.

Wamen PAN-RB Eko Prasojo mengatakan, tidak benar jika ujian tulis untuk mengangkat honorer K2 hanya formalitas saja.

"Standar operasional prosedurnya kami samakan dengan pelamar umum," katanya. Meskipun nanti secara nilai, para honorer ini tidak diadu dengan pelamar umum. Tetapi para honorer K2 itu akan diadu dengan sesama honorer K2.

Guru besar Universitas Indonesia itu menuturkan, keseriusn pelaksanaan ujian tulis untuk pengangkatan honorer K2 ini juga berkaitan dengan penyediaan soal. Dia menegaskan jika derajat kesulitan soal untuk para tenaga honorer K2 ini setara dengan pelamar umum.

Ketentuan ini diharapkan tidak menjadi polemik di masyarakat. Sebab sebagian besar tenaga honorer K2 telah mengabdi lama di pos pekerjaannya masing-masing. Logikanya, mereka sudah mengetahui teknis bidang pekerjaannya lebih mendalam. Tetapi ada sejumlah materi tes yang perlu diperhatian, diantaranya adalah wawasan kebangsaan.

Di tengah persiapan pengangkatan yang sedang digeber, Eko menuturkan kuota pasti berapa jumlah honorer K2 yang akan mengikuti ujian tahun ini belum ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, pengangkatan honorer K2 itu dijalankan bertahap pada tahun ini dan 2014 nanti. "Formasi atau kuota berapa  yang akan diangkat nanti juga belum ditetapkan," ujarnya.

Eko menjelaskan, meskipun istilahnya menggunakan ujian tulis, tetapi pengangkatan honorer K2 ini diproyeksikan berlangsung secara online dengan media Computer Assisted Test (CAT).

Teknisnya, para honorer K2 nanti akan menjawab soal yang tersaji di perangkat komputer. Selanjutnya komputer ini akan berjejaring langsung dengan server CAT di Jakarta. Setelah selesai menjawab soal, para peserta akan langsung mengetahui nilainya dan peluang untuk diterima menjadi CPNS. "Tujuannya demi keterbukaan rekrutmen," kata Eko.

Selain itu, Eko mengatakan pemerintah mengupayakan pengangkatan honorer K2 ini tidak serumit pengakatan honorer K1. Seperti diketahui, pengangkatan honorer K1 beberapa bulan lalu, harus melalui sejumlah saringan. Mulai dari verifikasi dan validasi administrasi, quality assurance (QA), audit tujuan tertentu (ATT), hingga investigasi lapangan. Sejumlah saringan ini dilakukan karena laporan adanya tenaga honorer K1 siluman dari masyarakat cukup banyak.

"Untuk yang K2 ini, kami tetap tidak menutup mata jika ada masyarakat melaporkan kejanggalan atau tenaga honorer siluman," ucap Eko. Untuk itu sebelum nama-nama K2 diuji publik beberapa waktu lagi, verifikasinya dijalankan secara mendalam.

Melalui proses pengangkatan yang cepat, keuntungannya tidak mengganggu kinerja pemerintah untuk urusan lainnya. Termasuk pengangkatan CPNS dari pelamar  umum atau non tenaga honorer K2. Jumlah tenaga honorer K2 yang bakal bersaing untuk diangkat menjadi CPNS sekitar 600 ribu orang.

Source : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=157155

BKN Sembunyikan Data Honorer K2

JAKARTA - Pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS melalui tes tulis semakin dekat. Rencananya ujian tulis digelar Juni mendatang. Tetapi sampai sekarang, Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menyembunyikan data nama-nama tenaga honorer K2.

Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto mengatakan, mereka sudah memiliki data nama-nama tenaga honorer K2 secara komplit. "Data ini sudah siap diluncurkan dalam tahap uji publik," kata dia.

Namun, untuk mengumumkan atau mengeluarkan data-data itu, Aris mengatakan menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Menurut Aris urusan penerimaan atau pengangkatan CPNS baru dari formasi tenaga honorer, menjadi tugas dari Kemen PAN-RB. Selain berwenang mengeluarkan izin uji publik, jajaran Kemen PAN-RB nantinya sekaligus mengeluarkan kuota CPNS baru yang akan diisi pelamar dari tenaga honorer K2.

Setelah izin atau keputusan dari Kemen PAN-RB keluar, Aris mengatakan BKN siap untuk melakukan uji publik nama-nama tenaga honorer K2 itu. Diperkirakan saat ini jumlah tenaga honorer K2 mencapai 600 ribu orang. Tetapi seluruhnya itu tidak akan diangkat semuanya menjadi CPNS dan pengangkatannya bertahap tahun ini dan 2014 nanti.

Seperti pada pengangkatan tenaga honorer kategori satu (K1) menjadi CPNS beberapa waktu lalu, dalam masa uji publik data tenaga honorer K2 pemerintah juga membuka masukan dari masyarakat. BKN tetap berharap jika ada masyarakat yang mengetahui ada kejanggalan pada nama-nama tenaga honorer K2 untuk segera melaporkannya.

Untuk urusan pengangkatan CPNS dari formasi tenaga honorer K1 dan K2, pemerintah pusat memilih ribet di muka dulu dengan sejumlah verifikasi. Upaya ini diambil untuk mengantisipasi ada gugatan ketika yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi CPNS dan sudah mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP).

Jika laporan kejanggalan cukup besar, proses verifikasi data tenaga honorer K2 tidak berhenti pada uji publik saja. Tetapi juga melalui sejumlah verifikasi lainnya.

Setelah data itu benar-benar clear, tenaga honorer K2 yang bersangkutan baru berhak mengikuti ujian tulis untuk menjadi CPNS. Dalam ujian tulis ini, hampir bisa dipastikan mereka akan saling beradu dengan sesama tenaga honorer K2.

source : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=156875

Inilah Syarat Pemda Bisa Terima CPNS

JAKARTA - Meski pemerintah telah mencabut moratorium CPNS, dan membuka kembali penerimaan pegawai baru.  Namun setiap instansi yang mengusulkan kebutuhan CPNS, belanja pegawainya harus di bawah 50 persen.

"Syaratnya seperti tahun lalu. Paling utama, belanja pegawainya kurang dari 50 persen," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar di kantornya, Jumat (1/2).

Dijelaskannya, perekrutan harus terlebih dahulu memiliki peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan. Itu harus didukung oleh analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Di samping itu, instansi harus memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.

"Kalau syaratnya sudah dipenuhi tinggal mengusulkan ke KemenPAN-RB. Nanti usulan ini akan dianalisa kemudian diajukan kepada Wapres. Apakah layak diberikan formasi atau tidak," terangnya.

Bagi instansi yang sangat butuh pegawai namun belanja pegawainya lebih dari 50 persen, diupayakan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kalaupun SDM yang ada tidak memungkinkan untuk keahlian tertentu, pemerintah akan memberikan toleransi. Namun, jumlahnya tidak banyak.

"Ya paling maksimal dua orang lah untuk menjadi leader, sedangkan lainnya pakai PNS yang sudah ada saja," tandasnya.

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=156655

Anggaran Tes Pengangkatan Honorer K2 Ditolak Kemenkeu

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=156553

 

JAKARTA - Rencana pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS tahun ini melalui ujian tulis bakal terganggu. Penyebabnya, anggarannya senilai Rp 200 miliar ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kabar penolakan anggaran itu dipaparkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar. Menteri yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya sedang meminta bantuan kepada Wapres Boediono terkait penganggaran untuk pengangkatan tenaga honorer K2 itu.

"Masukan Wapres, kami (Kemen PAN-RB, red) diminta mengajukan usulan lagi ke Kemenkeu," tandasnya. Usulan seperti ini juga sempat dilontarkan jajaran Kemenkeu sendiri.

Awalnya pihak Kemen PAN-RB keberatan dengan usulan tersebut. Sebab meskipun mereka memasukkan usulan lagi, belum ada jaminan dari Kemenkeu akan merestui penggunaan anggaran untuk pengangkatan honorer K2 itu. Azwar memaparkan, dalam usulan baru tersebut, anggaran untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS dikoreksi menjadi sekitar Rp 90 miliar.

Sampai saat ini Kemen PAN-RB belum membeber alasan Kemenkeu mengedrop anggaran pengangkatan honorer K2 itu. Muncul dugaan, anggaran Rp 200 miliar itu tidak disepakati karena berpotensi tumpang tindih dengan duit untuk tes tulis CPNS dari pelamar umum atau non tenaga honorer.

Pihak Kemen PAN-RB begitu ngeyel melaksanakan pengangkatan tenaga honorer K2 itu. Sebab, upaya pengangkatan ini menjadi amanah Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS itu, pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga honorer K2 mulai tahun ini hingga 2014 nanti.

Jumlah tenaga honorer K2 saat ini mencapai 600 ribuan orang. Tetapi pemerintah memastikan seluruh tenaga honorer K2 itu tidak diangkat semuanya. Kepastian kuota pengangkatannya, masih menunggu analisa kebutuhan pegawai di instansi pusat, provinsi, kota, dan kabupaten.

Rencananya, tes tulis pengangkatan honorer K2 itu akan dilaksanakan pada antara Juni atau Juli depan. Nama-nama tenaga honorer K2 yang berhak mengikuti tes pengangkatan tahun ini juga belum dilansir. Pemerintah memastikan jika tenaga honorer K2 siluman mengikuti ujian ini.