Tenaga Outsourcing Digaji Sesuai UMR

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Tenaga outsourcing di Pemkot Surabaya bisa bergembira, karena Pemkot bakal memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) 2013 sebesar Rp1.740.000 per bulan.
Namun kepedulian Pemkot tidak seperti terhadap  guru tidak tetap (GTT) dimana gaji GTT kalah dengan tenaga outsourcing dimana gaji mereka tetap sekitar Rp 760.000 per bulan.
''Tenaga outsourcing gajinya akan kami sesuaikan dengan UMK, sedangkan untuk GTT kami masih membahas mekanisme. Intinya GTT bekerja minimal 24 jam,'' kata Wali Kota Surabaya-Ir Tri Rismaharini MT Senin kemarin.
Pernyataan Wali Kota tersebut otomatis membuat anggota dewan kota Surabaya trenyuh. Menurut Ketua Komisi B DPRD Surabaya-Baktiono sudah lama dewan mengusulkan agar gaji GTT paling tidak sama dengan tenaga outsourcing Pemkot yang digaji sesuai dengan upah minimum kota (UMK).
Kalau UMK di 2012 ini sebesar Rp1.254.000, maka GTT seharusnya menerima gaji setara itu. Namun, Pemkot tidak pernah meresponnya dengan alasannya jam kerja tidak full atau hanya sesuai jam mengajar saja.
"Kami menyesal, kenapa Pemkot tidak peduli dengan GTT. GTT itu kan juga tenaga yang bekerja untuk Pemkot karena bekerja di lingkungan pendidikan kota Surabaya. Masak, gajinya kalah dengan gaji karyawan perusahaan swasta atau tenaga outsourcing di Pemkot," ungkapnya.
Kalaupun alasannya hanya karena jam kerjanya sesuai jam mengajar yang artinya tidak full 8 jam dalam sehari, sangat tidak tepat. Sebab, GTT juga siap mengajar selama 8 jam penuh. Selain itu, memang pemberdayaannya oleh sekolah juga diusahakan penuh 8 jam sehari.
''Tugas GTT juga tidak mudah karena dia termasuk tenaga intelektual. Dalam bekerja dia didasari dengan ilmu pengetahuan, yang artinya bukan tenaga kasar yang tanpa kepemilikan ilmu. Ini ironis. Sebab di kota besar sekelas Surabaya ternyata masih ada GTT dibayar di bawah UMK. Mestinya, semua malu, bukan dewan saja yang malu. Tapi semuanya malu. Apalagi APBD Surabaya nilainya mencapai Rp5,157 triliun," terangnya.
Seperti diketahui Pemerintah Kota Surabaya akhirnya menetapkan usulan Upah Minimum Kota (UMK) 2013 sebesar Rp1.567.000. Usulan UMK tersebut sudah diberikan kepada Gubernur Jawa Timur dan ditetapkan UMK 2013 sebesar Rp1.740.000.

Pemkot Surabaya Tak Adil Gaji Pegawai

SURABAYA– Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini boleh saja meneken upah minimum kota (UMK) tinggi untuk kalangan buruh.

Namun ternyata banyak pegawai tidak tetap di lingkungan Pemkot Surabaya yang digaji jauh di bawah UMK. Tak pelak,tudingan tak adil datang dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono. Politisi PDIP ini membeber, ada sekitar 2.000 guru berstatus tidak tetap (GTT),terutama di SD, hanya dibayar antara Rp300.000 sampai Rp500.000 per bulan.

“Padahal mereka itu sarjana. Jadi pemkot sendiri bisa dinilai tidak mematuhi aturan yang ada dalam sistem penggajian pegawai,” ungkap Baktiono,kemarin. Menurut dia, lembaga pemerintahan seperti Pemkot Surabaya serta Pemprov Jatim tidak terikat dengan UU 13/2003 tetang Ketenagakerjaan.Kendati demikian Baktiono mengingatkan instansi pemerintah seharusnya menjadi contoh bagi pengusaha dalam memperlakukan buruhnya, terutama dalam pengupahan dan jaminan sosial.

Ini membuat Baktiono agar tidak menyalahkan pemkot jika ada pengusaha yang tidak membayar upah sesuai aturan. Lembaga pemerintah sendiri sebagai pengambil kebijakan, tidak bisa memberikan contoh kongkrit dalam sistem pengupahan karyawannya. Celakanya, kata Baktiono, pemkot sekarang banyak sekali menggunakan tenaga outsourching yang dianggap melawan hukum.

“Kami berupaya keras men-cover hak-hak GTT dengan adanya Perda 16/2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam perda tersebut, pemkot diwajibkan mengupah GTT sesuai UMK plus jaminan kesehatan. GTT, imbuh Baktiono, semua berstatus sarjana,namun diupah di bawah standar. “Masih banyak outsourching Pemkot Surabaya yang harus dibela hak-haknya. Pemkot jangan cuma berani tetapkan UMK, tapi harus berani mengimplementasikan di tubuh mereka sendiri,”tukasnya.

Sorotan pria berkacamata minus ini bukan tanpa alasan. Namun berdasar besaran UMK Surabaya tahun 2013. Kabarnya Dewan Pengupahan Provinsi Jatim menyepakati UMK 2013 Surabaya sebesar Rp1.895.250. Lebih tinggi ketimbang yang diusulkan Wali Kota Tri Rismaharini. Baktiono menilai keputusan Dewan Pengupahan Provinsi mengejutkan.

Pasalnya,pemkot sendiri sudah menaikkan UMK 10 persen dari yang diusulkan Dewan Pengupahan Kota. “Kenaikan UMK yang ditetapkan provinsi ini memang mengejutkan. Pasalnya, pemkot sendiri sudah menaikkan UMK 10 persen dari yang diusulkan Dewan Pengupahan Kota.Awalnya kan Rp1,4 juta. Kemudian dinaikkan menjadi Rp1,56 juta. Jadi kalau kembali dinaikkan, maka ini mengejutkan,” bebernya.

Dari sisi kesejahteraan, kenaikan UMK menguntungkan buruh. Meski demikian, yang harus diingat apakah perusahaan di Surabaya mampu memenuhi aturan pengupahan ini. “Aturan ini kan mengikat semua perusahaan.Apakah pengusaha bisa memenuhinya? Ini yang harus dijawab,”cetusnya. Baktiono mengaku tidak mengetahui faktor apa yang membuat kenaikan UMK 2013 begitu ekstrem. “Saya tidak tahu komponen dalam survei yang mempengaruhi kenaikan sedemikian besar. Tapi yang jelas, kenaikan ini pasti berbuntut penolakan dari pengusaha,” katanya lagi.

Jika gugatan dari pengusaha sampai dilayangkan, implementasi UMK pun terancam molor. Kondisi ini merugikan buruh, juga berdampak pada kepastian usaha di Surabaya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin enggan mengomentari gaji pegawai tidak tetap maupun outsourcing yang masih dibawah standar UMK. “Wis aku gak wani komentar, gak komentar ya,”tutupnya.

Akhir Desember, NIP Honorer K1 Beres

 

JAKARTA--Sebanyak 49.714 honorer kategori satu (K1) dinyatakan clear oleh tim quality assurance (QA). Ditargetkan, awal Desember mendatang, pemerintah pusat akan mulai memproses penerbitan nomor induk pegawai (NIP) honorer K1 tersebut.

"Sampai 26 November ada 49.714 honorer K1 yang memenuhi kriteria. Mereka sudah diverifikasi dan diperiksa tim QA BPKP. Hasilnya sudah saya terima dan sedang kami proses untuk penetapan formasi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, di Senayan, Selasa (27/11).

Badan Kepegawaian Negara (BKN), lanjutnya, harus tetap menunggu formasi sebagai dasar untuk penerbitan NIP.

Karena itu KemenPAN&RB menargetkan penetapan formasi dilaksanakan dalam waktu dekat ini agar proses pemberkasan NIP bisa dimulai awal bulan depan.

"Target kita tidak akan bergeser tahun ini. Apalagi ini perintah PP 56 Tahun 2012, di mana pengangkatan CPNS dari honorer K1 harus tuntas tahun ini," ujarnya.

Senada dengan Azwar, Kepala BKN Eko Sutrisno menyatakan optimis, akhir Desember seluruh honorer K1 yang sudah clear akan mendapatkan NIP. Termasuk 21 ribu honorer yang masih dalam proses QA.

"Hasil QA sudah sekitar 98 persen masuk ke BKN dan telah diserahkan ke MenPAN&RB untuk penetapan formasi. Tapi saya jamin, 49.714 honorer K1 dari 489 instansi akan diproses NIP-nya bulan depan dan seluruhnya tuntas akhir Desember. Selain itu untuk pemberkasan NIP, CPNS tidak perlu berbondong-bondong ke BKN pusat, cukup datang ke Kantor Regional BKN di wilayah masing-masing saja," terangnya.

Penerimaan CPNS 2013 Terancam Batal

JAKARTA--Ini kabar buruk bagi para peminat kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah ancang-ancang ikut seleksi jalur umum pada 2013 mendatang. Pasalnya, rencana seleksi CPNS dari pelamar umum untuk 2013 masih belum pasti. Ketidakpastian ini menyusul belum adanya lampu hijau dari Wakil Presiden Boediono untuk membuka kembali seleksi CPNS.

"Memang masa moratorium penerimaan CPNS berakhir 31 Desember 2012. Tapi untuk penerimaan tahun depan belum pasti karena belum ada petunjuk lanjut dari wapres," kata Menteri Pendayagunaan Aparatir Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Selasa (27/11).

Pernyataan MenPAN&RB ini berbeda dengan sebelumnya. Dimana beberapa pekan lalu, MenPAN&RB telah menyatakan pemerintah akan menyiapkan kuota 60 ribu untuk pelamar umum. Hal ini sejalan dengan akan dibukanya kembali keran penerimaan CPNS mulai 1 Januari 2013.

Selain itu, seluruh instansi baik pusat dan daerah yang ingin melaksanakan penerimaan CPNS juga sudah diinstruksikan sudah harus mengajukan usulan kebutuhan lengkap dengan analisis jabatan maupun analisis beban kerja.

Ternyata, terungkap di gedung DPR, Selasa (27/110, planing tersebut dimentahkan pemerintah lagi. Ini lantaran wapres mengisyaratkan belum akan ada penambahan pegawai lantaran jumlah PNS di Indonesia terlalu banyak sehingga menyita banyak dana APBN.

"Saya belum tahu apakah tahun depan masih ada penerimaan CPNS dari pelamar umum atau tidak, karena masih akan dibahas lagi. Yang untuk honorer kategori dua saja (K2) masih belum jelas dananya sebab Menkeu tidak menganggarkannya," ujarnya.

Hanya saja, Azwar menegaskan akan berupaya seleksi CPNS untuk honorer K2 tetap dilaksanakan tahun depan. "Soal dana biar saya yang pikirkan, entah mau ambil dari mana yang penting honorer K2, tahun depan harus dites," sergahnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno membenarkan, bahwa belum ada kepastian dibuka atau tidak penerimaan CPNS untuk pelamar umum tahun depan. Pemerintah masih terus melakukan koordinasi dengan wapres.

"Kalaupun dibuka, dibukanya terbatas. Artinya penerimaan pegawai hanya untuk kebutuhan mendesak dan kategori tertentu saja. Tapi sekali lagi ini hanya prediksi ya, karena yang menentukan ada penerimaan atau tidak adalah wapres," tandasnya.

Honorer Setelah 2005, Tidak Memiliki Kesempatan Diangkat CPNS

Jakarta-Humas BKN, Permasalahan guru honorer masih menjadi pilihan pokok bahasan utama Kunjungan Kerja (Kunker) para wakil rakyat daerah ke Badan Kepegawian Negara. Seperti halnya segenap pimpinan dan anggota Komisi DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Kamis (8/11) juga berkonsultasi tentang permasalahan guru honorer dan tindak lanjut pengangkatan tenaga honorer di daerahnya. Kunker tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat di Ruang Mawar, Gd. I Lt. 1 kantor pusat BKN Jakarta.

Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat (kanan) dan Pimpinan DPRD Kab. Tobasa memimpin Audiensi konsultasi BKN-DPD Kab. Tobasa.

Terkait permasalahan guru honorer daerah dan pengangkatan tenaga honorer, Tumpak Hutabarat menerangkan bahwa tenaga honorer K1 akan disiapkan formasi tahun ini. Sementara  untuk semua tenaga honorer yang baru aktif bekerja setelah tahun 2005, Tumpak Hutabarat menegaskan  bahwa sesuai regulasi pemerintah mereka tidak memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS.

Audiensi konsultasi BKN-DPD Kab. Tobasa.

Selain berkonsultasi tentang tenaga honorer, DPRD Kab Tobasa juga berkonsultasi tentang permasalahan kepegawaian lainnya seperti proses pengadaaan CPNSD pasca-moratorium, BUP PNS, pengangkatan dalam jabatan struktural hingga pemberhentian sebagai PNS.