DPRD Tolak Pengangkatan Honorer Baru

MAKASSAR-Pengangkatan sejumlah tenaga honorer baru di lingkup Pemerintah Kota Makassar, masih belum diterima DPRD Makassar. Persoalannya, rasio kebutuhan tenaga di pemkot belum dijelaskan, termasuk anggaran yang akan dipakai.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar, Haris Yasin Limpo, mengatakan kendati tenaga honorer merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar, namun anggaran yang akan dipakai harus dibahas di DPRD Makassar. Dalam arti, kata dia, mesti ada persetujuan dewan untuk penggajian mereka, utamanya yang diangkat oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Ia menegaskan, jika penambahan honorer tersebut dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maka dipastikan tidak bakal ada anggaran untuk membayar gaji mereka. Anggaran hanya disiapkan oleh pemkot dan disetujui oleh dewan, jika pengadaanya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar.

"Kalau SKPD yang mengadakan, maka tidak ada anggaran untuk itu," ujar Haris Yasin Limpo kepada FAJAR didampingi sejumlah anggota DPRD Makassar, di antaranya, Bakhrif Arifuddin dan Adi Rasyid Ali dari Partai Demokrat; Rafiuddin Kasude, Abd Wahab Tahir, dan Nasran Mone dari Fraksi Golkar, Kamis (30/8).

Hanya saja, jika sudah telanjur diangkat, maka gajinya akan secara otomatis dibayarkan. Gaji pegawai (termasuk gaji honorer), kata dia, tidak menunggu pengesahan anggaran baik APBD pokok maupun perubahan karena sifatnya urgen. Cuma pengangkatan 200-an honorer tersebut dikhawatirkan akan kian membebani APBD.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Yusuf Gunco, menambahkan, walaupun Pemerintah Kota Makassar memiliki wewenang untuk masalah tenaga honorer, namun sebaiknya DPRD Makassar diberi tahu. Apalagi karena penggajian tenaga honorer tersebut kemungkinan masuk dalam APBD, sehingga dewan sebagai pembahas anggaran, mestinya mengetahui juga persoalan ini.

"Seharusnya sepengetahuan DPRD karena pos anggarannya harus masuk di RKA (rencana kerja anggaran, red). Untuk pengangkatan itu, yang pertama harus sesuai kebutuhan. Yang ke dua, karena anggarannya di APBD, maka dewan harus membahasnya," ujar Yugo, panggilan Yusuf Gunco.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD Makassar, Muhammad Kasim Wahab mengatakan gaji bagi 200 tenaga honorer yang telah di SK-kan tersebut sudah diantisipasi masing-masing SKPD sebelumnya.

"Tenaga kontrak yang ada sekarang kebanyakan pengganti dari tenaga kontrak lama, sehingga gajinya sudah disiapkan SKPD yang menggunakannya," kata Kasim. Para tenaga honorer ini akan mendapatkan gaji sebesar Rp500 ribu setiap bulan.

8 September 2012, Ujian Kompetensi Dasar CPNS Dilakukan Serentak

Jkt-Humas BKN, segenap lapisan masyarakat sebagai pelamar umum pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran (T.A.) 2012 boleh merasa lega karena pertanyaan tentang kapan waktu ujian kompetensi dasar bagi CPNS tersebut sudah ditetapkan. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Nasional  telah menerbitkan Surat Bernomor: K26-30/V250-1/50 tertanggal 30 Agustus 2012 tentang Waktu pelaksanaan ujian kompetensi dasar CPNS bagi jabatan yang dikecualikan selama penundaan sementara (moratorium) penerimaan CPNS T.A 2012. Surat tersebut ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah.

Dengan terbitnya Surat Kepala BKN tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa waktu penyelenggaraan ujian kompetensi dasar di Instansi Pusat maupun Daerah dilaksanakan bersamaan secara nasional. Ujian CPNS secara serentak tersebut akan berlangsung pada Sabtu, 8 September 2012 selama 2,5 jam. Sedangkan rincian pembagian waktu perwilayah Indonesia sebagai berikut: Wilayah Waktu Indonesia Bagian Barat mulai pukul 08.00 s.d. 10.30 (WIB), Waktu Indonesia Bagian Tengah mulai pukul 09.00 s.d. 11.30 (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur mulai pukul 10.00 s.d. 12.30 (WIT).

Surat tersebut juga mengamanatkan kepada Panitia Pengadaan Instansi untuk segera menyerahkan formulir Lembar Jawaban Komputer (LJK) disertai dengan berita acaranya kepada Sekretariat Panitia CPNS Nasional/Tim Pengolah Hasil Ujian di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat. Sementara terkait pemusnahan soal ujian, termasuk sisa soal ujian sisa formulir LJK setelah pelaksanaan ujian dilakukan di masing-masing Instansi dengan berita acara yang akan disaksikan oleh Tim Pemantau/Pengawas Instansi bersama Kepolisian setempat pada hari itu juga. (fhu/bal)
)*Sumber foto: www.google.com.

Standarisasi Gaji Tenaga Non-PNS atau Honorer

Babat Banyaknya Pintu Masuk Rekrutmen Tenaga Honorer

JAKARTA - Pembahasan rancanan undang-undang aparatur sipil negara (RUU ASN) antara pemerintah dengan Komisi II DPR masih alot. Pemerintah terkesan hati-hati untuk memutuskan produk hukum itu. Padahal aturan ini penting, diantaranya soal standarisasi gaji tenaga honorer atau pegawai non-PNS.

Saking alotnya pembahasan RUU ASN, pemerintah dan DPR belum sepakat untuk urusan-urusan sepele. Seperti penggunaan istilah tenaga honorer atau non-PNS. "Pilihan istilahnya sementara ini antara PTT (pegawai tidak tetap) atau pegawai non-permanen," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno.

Eko mengatakan, posisi RUU ASN ini cukup strategis sehingga tidak bisa diselesaikan ala kadarnya. Di internal pemerintahan sendiri, yang melibatkan sejumlah kementerian, Eko mengatakan materi RUU ASN masih terus digodok. Dia mengatakan pemerintah tidak bisa mengambil resiko negatif, apalagi berkaitan dengan jumlah PNS (pegawai negeri sipil) yang mencapai 5,6 juta jiwa.

Menurut pejabat asal Kabupaten Tranggalek, Jawa Timur itu, dalam RUU ASN ini juga dibahas soal nasib tenaga honorer. Istilah tenaga honorer ini untuk mempermudah penyebutan, soalnya istilah yang resmi belum dikeluarkan. Eko menuturkan jika dalam RUU ASN ini sebelum mulai bekerja, tenaga honorer wajib meneken kontrak.

Dalam kontrak ini, tertuang jelas soal upah atau gaji yang akan mereka terima. Melalui sistem ini, akan berlaku standarisasi upah bagi tenaga honorer. Tidak seperti sekarang, dimana gaji honorer sangat beragam. Mulai dari Rp 200 ribu per bulan, hingga hampir Rp 1 juta per bulan walaupun tidak banyak jumlahya.

Eko mengatakan aturan pengangkatan tenaga honorer atau non-PNS dalam RUU ASN ini harus dibahas secara matang. Dia mengatakan, kasus menumpuknya tenaga honorer hingga hampir 1 juta jiwa saat ini tidak boleh terulang di masa mendatang.

Dia mengatakan, banyaknya tenaga honorer seperti yang sekarang ini muncul bisa berakibat fatal. Diantaranya mereka ujung-ujungnya selalu meminta diangkat menjadi CPNS. Celakanya, mereka minta diangkat langsung menjadi CPNS tanpa tes. Alasannya, mereka merasa sudah mengabdi puluhan tahun.

Menurut Eko, melalui RUU ASN ini pemerintah akan memangkas pintu masuk rekrutmen tenaga honorer yang saat ini banyak sekali. "Coba lihat, saat ini kepala sekolah atau kepala yayasan saja bisa mengangkat tenaga honorer. Nanti tidak bisa seperti ini," katanya. Proyeksi siapa yang berhak mengangkat tenaga honorer ini akan diputuskan dalam pengesahan RUU ASN.

Selain membatasi pintu masuk menjadi tenaga honorer, RUU ASN ini nantinya akan membatasi juga posisi-posisi pekerjaan yang boleh diisi tenaga honorer. Eko mengatakan, tenaga honorer ini nantinya hanya akan digunakan untuk posisi-posisi strategis. "Istilah kami hanya untuk tenaga-tenaga ahli yang langka," kata dia.

Misalnya ketika saat ini pemerintah dan DPR sedang menggodok RUU ASN, maka pemerintah bisa mengangkat tenaga honorer yang ahli dibidang manajemen kepegawaian atau aparatur negara. Dimana tenaga honorer ini hanya terikat kontrak sampai pembahasan RUU rampung.

Aturan ini otomatis merubah kecenderungan penempatan posisi tenaga honorer saat ini. Seperti diketahui, saat ini tenaga honorer hampir tersebar di segala lini. Mulai dari supir, tukang kebun, staf tata usaha (TU), hingga guru, perawat, dan bidan

400 Guru Belum Terima Tunjangan

SURABAYA – Sebanyak 400 gutu mengancam akan mendatangi bank karena Tunjangan Profesi Pendidikan (TPP) dan Tunjangan Fungsional Guru (TFG) belum cair.


Sesuai informasi dari Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur,TPP maupun TFG akan cair sebelum Hari Raya Idul Fitri.Faktanya, sebagian guru masih belum menerima tunjangan tersebut. Tunjangan yang belum keluar berasal dari Bank BRI, sedangkan dua bank lainnya yang ditunjuk pemerintah yakni Bank Mandiri dan BNI sudah mencairkan dana tunjangan itu.”Kita memang heran,kenapa BRI belum mencairkan tunjangan. Kami khawatir dana itu sengaja diendonkan (dibungakan),” kata Koordinator Guru Tidak Tetap (GTT) Surabaya Eko Sumardiono,kemarin.

Eko mengatakan salah satu bank yang tidak mencairkan dana sesuai dengan kesepakatan adalah BRI Cabang Jemursari. Di Bank tersebut ada sekitar 80 guru yang tidak cair, tetapi setelah didatangi, bank tersebut langsung mencairkan tunjangan guru. Pihak bank menjanjikan akan mencairkan dana tunjangan Senin (27/8),tetapi tunjangan dicairkan lebih awal pada Jumat (24/8).

”Saya datang sambil mengancam akan mengerahkan guru, akhirnya di cairkan,”beber dia. Untuk itu, jika Bank BRI tidak mencairkan tunjangan guru- guru,Eko menegaskan akan mendatangi Bank BRI bersama dengan guru-guru di Surabaya. Tercatat,ada sekitar 400 guru se- Surabayayangbelummenerima tunjangan. Mereka akan dikerahkan untuk meminta hakhaknya.

”Kami memberi deadline sampai Jumat (31/8) mendatang. Kalau tidak cair akan kami kerahkan ke bank,”papar Eko dengan nada kesal. Kepala Dindik Jawa Timur Harun tidak mau mengatakan letak kesalahan proses pencairan dana.Yang terpenting,anggaran telah sampai ditangan bank yang ditunjuk pemerintah. ”Yang jelas, uang telah kami serahkan ke bank,”papar dia

Pengangkatan Honorer Mundur - Alokasi Gaji Kembali ke Kas Negara

JAKARTA - Sejatinya, pemerintah telah menganggarkan gaji untuk 72 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 (K1). Namun, karena pengangkatan mereka diundur dan direncanakan baru akan dilakukan akhir tahun ini, maka seluruh anggaran tersebut dikembalikan ke kas negara.

Kepala Biro Humas dan Protokol BKN (Badan Kepegawaian Negara) Aris Windiyanto di Jakarta kemarin (22/8) mengatakan, anggaran untuk gaji pokok bagi 72 ribu CPNS dari perekrutan honorer K1 sudah dialokasikan dan siap dicairkan. "Ini untuk jaga-jaga jika pengangkatan dijalankan di awal atau di pertengahan tahun ini," kata dia.

Tetapi setelah ada kabar dari Kementerian Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) jika pengangkatan tenaga honorer K1 ditunda hingga akhir tahun, maka alokasi anggaran itu kembali ke kas negara. Pejabat asal Wonogiri, Jawa Tengah itu mengatakan, pemberian gaji CPNS dari tenaga honorer K1 tidak berlaku surut.

"Misalnya mereka diangkat November atau Desember nanti, bukan berarti mereka akan mendapatkan rapelan gaji mulai Januari," kata dia. Gaji mereka dihitung sejak resmi diangkat.

Sayangnya, Aris mengaku tidak mendapatkan informasi berapa besar anggaran untuk 72 ribu orang tersebut. Dia mengatakan jika alokasi gaji ini sudah dimasukkan dalam postur anggaran di masing-masing instansi tempat para honorer K1 itu bekerja. Mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota.

Aris juga mengatakan, secara administrasi kepegawaian, tidak ada perbedaan antara CPNS yang masuk melalui honorer K1 maupun jalur umum. "Semuanya berlaku sama. Sama seperti CPNS dari pelamar umum," kata dia.

Alur tenaga honorer K1 untuk menjadi CPNS dimulai dari surat keputusan atau kebijakan resmi dari Kemen PAN-RB. Setelah keluar kebijakan itu, masing-masing kepala instansi tempat tenaga honorer K1 bekerja, mengajukan permohonan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada BKN.

Setelah melalui sejumlah verifikasi, BKN lantas menerbitkan NIP dan dilayangkan kembali ke kepala instansi pengusul. "Berbekal NIP dari BKN inilah, kepala instansi baik pusat maupun daerah bisa menerbitkan SK (Surat Keputusan) pengangkatan CPNS," ujar Aris.

Secara umum, penerbitan SK pengangkatan CPNS sekaligus dengan turunnya surat perintah untuk mulai bertugas. Nah, surat inilah yang dijadikan pedoman penyaluran gaji bagi seluruh CPNS. Termasuk CPNS dari rombongan tenaga honorer K1.

Menurut Aris, bisa jadi surat perintah mulai bekerja keluar belakangan ketimbang SK pengangkatan CPNS. Misalnya SK pengangkatan keluar 1 Januari 2013, tetapi surat tugas mulai bekerja baru keluar 1 Maret 2013. "Jika kondisinya seperti ini, kami tetap berpedoman pada surat perintah mulai bekerja sebagai acuan pembayaran gaji," katanya.

Pencairan Tunjangan Fungsional GTT Surabaya Tak Merata

SURABAYA– Proses pencairan tunjangan fungsional bagi guru tidak tetap (GTT) sudah dimulai. Sayang, pencairannya tidak merata ke semua guru swasta. Hal ini membuat para guru resah.

Apalagi, bagi guru yang akhirnya tak dapat tunjangan gara-gara tidak mengisi berkas secara tepat. Kesalahan itu dialami seorang guru, Ika yang kemarin hanya pasrah karena tak dapat tunjangan. Guru berjilbab ini mengaku tidak mengisi data dengan baik, yakni tidak mencantumkan masa kerja.

”Itu saya kosongi. Tapi masak iya saya ndakdapat blas. Saya ini sudah mengajar selama tujuh tahun lho,” kata Ika dengan muka sedih. Sebenarnya tak hanya dia yang mengalami nasib sama. Banyak GTT yang seperti dirinya. Sudah mengajar cukup lama, tetapi tak dapat rapelan tunjangan fungsional.

Padahal, pencairannya untuk kurun waktu 8 bulan, cukup besar bagi GTT. ”Kalau 8 bulan, berarti ya dapat Rp 1,8 juta. Kan lumayan buat kita untuk persiapan Lebaran,” tuturnya. Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Surabaya Yusuf Masruh mengakui ada perubahan dalam pencairan tunjangan fungsional tahun ini. Pencairan tunjangan itu lebih selektif. Sebab, mengacu pada revisi data-data pada NUPTK.

Tunjangan GTT Khusus Surabaya Cair

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Tunjangan GTT khusus Kota Surabaya sudah dicairkan.

Pencairan ini disambut hangat oleh para Guru Tidak Tetap di seluruh Surabaya yang mencapai ribuan. Apalagi, tunjangan ini bisa untuk menutupi kebutuhan jelang Lebaran.

Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh mengungkapkan bahwa pihaknya menyadari bahwa guru non-PNS tersebut sangat menantikan tunjangan transpor bagi GTT ini.

"Ini pencairan triwulan kedua," jelas Yusuf, Kamis (9/8/2012).

Pria asli Ngoro, Jombang ini, sangat bisa memahami kebutuhan selama Ramadhan hingga menjelang Lebaran. Tunjangan khusus GTT Surabaya itu dicairkan setiap tiga bulan. Besarannya setiap bulan Rp 300.000.

Pemkot Surabaya membuat kebijakan khusus untuk memberi kesejahteraan bagi guru non-PNS non kuota. Sebab, pemerintah pusat hanya memberikan tunjangan GTT bari mereka yang sudah mengajar minimal enam tahun.

Koordinator Dewan Honorer Indonesia (DKHI) Surabaya, Eko Supriyanto, mengakui bahwa tunjangan tersebut sangat dinanti rekan-rekannya.

"Mudah-mudahan tak ada yang kancrit (tercecer). Semua harus dipastikan, seluruh guru dapat," kata Eko.

Microsoft Siapkan Surface 2?

Washington - Tablet Surface belum juga diluncurkan dan dipasarkan secara resmi, namun Microsoft kabarnya sudah menyiapkan generasi kedua tablet yang bisa sekaligus menjadi laptop mungil ini.

Kabar ini terungkap dari banyaknya iklan lowongan kerja yang dibuka Microsoft untuk mengembangkan generasi kedua tablet andalannya tersebut.

Dikutip detikINET dari Tech Radar, Kamis (9/8/2012), tablet Surface yang akan mulai dijual 26 Oktober, tampaknya hanyalah satu dari sekian banyak perangkat Windows yang disiapkan Microsoft.

Lowongan yang terpampang di situs Microsoft memperlihatkan visi Microsoft yang tengah fokus menggarap perangkat Windows termasuk untuk generasi berikutnya.

"The Surface Team focuses on lighting up Microsoft experiences with touch first computing. A fundamental part of our strategy is having desirable and powerful devices that enable the experiences people want, and elicit their excitement. Creating these devices involves a close partnership between hardware and software engineers, designers, and manufacturing. We are currently building the next generation and Surface needs you!," demikian bunyi iklan lowongan kerja tersebut.

Adapun posisi yang ditawarkan, mulai dari mechanical engineer, spesialis komponen, developer driver, hingga audio engineer. Mereka yang lolos perekrutan nantinya akan bergabung dengan para desainer industri dan engineer lain yang sudah ada di tim Surface.

Ultrabook Tak Cuma Soal Tipis dan Enteng

Jakarta - Ultrabook selama ini dikenal dengan bodinya yang ramping, bobot enteng dan performa mumpuni. Namun Intel, penggagas ultrabook, tak ingin teknologi laptop super tipis itu berhenti di sana.

Berbicara dengan media di Plaza Senayan, Jakarta. Rabu (8/8/2012) malam, Harry K. Nugraha selaku Director Strategic Business Development Intel Indonesia memaparkan sejumlah terobosan yang akan diterapkan dalam piranti ini.

"Ultrabook akan dibuat lebih secure dan interaktif," ujarnya. Mengenai interaktif, Intel pun menjagokan keberadaan teknologi layar sentuh di panel depan serta fitur pengenal suara.

"Teknologi layar sentuh sudah datang dan hal ini menjadi sesuatu yang besar. Soal keamanan, kemampuan prosesor dan voice recognition, semua ini bisa dibekalkan di ultrabook, jadi ultrabook nggak hanya tipis dan ringan saja," ujarnya lebih lanjut.

Harapan dari Intel adalah kemampuan memboyong pengalaman memakai tablet ke piranti ultrabook dengan adanya layar sentuh tersebut.

Urusan keamanan juga menjadi perhatian serius Intel di mana pihaknya mengklaim mampu mengamankan transaksi online via ultrabook lewat 'gembok' bernama Intel Identitiy Protection Technology. Software anti kemalingan (anti theft) juga menjadi andalan saat piranti hilang.

Lantas adakah kemungkinan ultrabook ini bisa didapatkan dengan harga 'terjangkau' mengingat selama ini produk tersebut dikenal premium?

"Dari sisi tren, kalau ada generasi baru maka waterfall atau penurunan akan terjadi," pungkas Harry.

Lenovo Thinkpad Tablet 2 Usung Intel Atom & Windows 8

Lenovo Thinkpad Tablet 2 (lenovo)

Jakarta - Lenovo mengumumkan kedatangan Thinkpad Tablet 2, tablet PC yang memakai sistem operasi Windows 8 Pro. Tablet ini akan tersedia di pasaran sekitar bulan Oktober 2012, bersamaan dengan peluncuran Windows 8 oleh Microsoft.

Thinkpad Tablet 2 memakai prosesor Intel Atom. Hal ini menandai peralihan Lenovo ke prosesor buatan Intel setelah sebelumnya memakai prosesor berbasis ARM di tabletnya.

Memang tablet tersebut adalah penerus tablet Thinkpad generasi awal yang keluar pertengahan tahun lalu. Tablet Thinkpad original memakai sistem operasi Android 3.1 dan prosesor ARM.

"Untuk generasi masa depan PC Lenovo, didesain secara hebat dengan Windows 8, kami bekerja lebih erat dari sebelumnya dengan Microsoft," kata Dilip Bhatia, Vice President Thinkpad Business Unit.

Perangka ini ditujukan untuk bisnis maupun penggunaan di rumah tangga. Bergantung pada negara peredarannya, Thinkpad Tablet 2 akan hadir dengan pilihan konektivitas 3G atau 4G. Sedangkan informasi harganya belum disebutkan.

Seperti dikutip detikINET dari PCWorld, Kamis (9/8/2012), tablet ini juga punya keyboard dan dock opsional yang bisa dipasang dengan mulus di bodinya. Berikut spesifikasi kunci Thinkpad Tablet 2:

- Prosesor Intel Atom Clover Trail
- OS Windows 8 OS
- Layar 10,1 inch LED backlit anti-glare display dengan teknologi IPS, HD WXGA (1366768)
- Optional digitizer dan pen input
- Mini HDMI, microSD card slot, USB 2.0 port
- Wi-Fi, 3G, 4G (AS: LTE, global: 3G HSPA+)
- Kamera depan 2 megapixel, kamera belakang 8 megapixel auto focus dengan LED flash

Serentak, Tes Seleksi CPNS untuk Pelamar Umum

Jakarta-Humas BKN, Tes seleksi CPNS untuk pelamar umum  diadakan secara serentak, dan rencananya dilaksanakan 8 September 2012. Ada pun pembuatan soal  dan penilaian hasil tes dilakukan oleh Konsorsium sepuluh PTN yang diketuai Universitas Gajah Mada. Informasi ini disampaikan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengadaan  III Djoko Prasetyo saat beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Bangka Tengah di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa (7/8). Ikut hadir dalam audiensi ini  Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat dan Kasubdit Perencanaan Formasi Kepegawaian Sukamto. Tema yang dibahas dalam audiensi ini antara lain adalah penerimaan dan moratorium CPNS.

Kabag Humas Tumpak Hutabarat (tengah) tengah menjelaskan permasalahan kepegawaian didampingi Kasubdit Pengadaan III Djoko Prasetyo dan Kasubdit Perencanaan Formasi Kepegawaian Sukamto

Pada kesempatan yang sama, Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa mulai tahun ini  penerimaan CPNS dikoordinir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan akan dilaksanakan secara transparan dan obyektif. Dalam audiensi ini, Tumpak Hutabarat menerima aspirasi anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah yang meminta agar hasil tes diumumkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan tes CPNS guna menghindari intervensi pihak-pihak tertentu.

Sedang berjalan, audiensi DPRD Bangka Tengah dengan BKN

Sementara, Sukamto menyatakan bahwa  moratorium (penundaan penerimaan) CPNS bukan berarti tidak ada sama sekali penerimaan pegawai. Melalui persyaratan yang ketat, tetap dimungkinkan penerimaan kebutuhan tenaga tertentu yang merupakan pengecualian dalam moratorium, misalnya tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga khusus yang sangat mendesak bahkan termasuk pengangkatan honorer . Disamping itu, yang perlu diperhatikan juga adalah anggaran belanja pegawai tidak boleh lebih dari 50% dari APBD. (aman-tawur)

Walikota Surabaya Didesak Terbitkan Perwali GTT-PTT

suarasurabaya.net - DPRD Surabaya mendesak Walikota segera terbitkan Perwali tentang pencairan Gaji Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT - PTT).

Kalau perwali tidak segera dibuat, maka proses pencairan gaji GTT dan PTT akan terus terhambat dan sering tertunda dalam waktu yang lama.

Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya mengatakan sampai sekarang dewan masih sering dilapori tentang tidak dicairkannya gaji GTT - PTT karena tidak ada aturan yang tegas dari Walikota.

Selain itu, dewan juga sangat sering dilapori tentang lamanya proses pencairan dana bantuan operasional daerah (Bopda). Menurut Baktiono kalau kondisi itu terus dibiarkan maka yang akan dirugikan banyak pihak diantaranya para GTT - PTT dan sekolah yang membutuhkan anggaran untuk operasional mereka.

Dilaporkan Teguh reporter Suara Surabaya, Sabtu (4/8/2012), sampai sekarang masih banyak GTT - PTT khususnya di SD negeri yang belum menerima gaji mereka meski sudah bertahun-tahun mengabdi.

DPRD Surabaya juga minta pada semua GTT - PTT untuk memanfaatkan jaminan layanan kesehatan gratis yang diberikan pada mereka kalau akan berobat di rumah sakit milik Pemkot Surabaya dan beberapa rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya

Tunjangan GTT - Gus Ipul Targetkan Tuntas Sebelum Lebaran

SURABAYA – Kasus tersendatnya pencairan tunjangan fungsional dan transportasi 3.000 guru tidak tetap (GTT) membuat Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf prihatin.

Orang nomor dua di Jatim ini meminta instansi yang mengurusi persoalan tunjangan segera menyelesaikan pencairan. GTT sangat membutukan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. ”Saya mendorong tunjangan fungsional segera cair,” kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, kemarin. Gus Ipul menuturkan, pihaknya akan mempelajari keterlambatan proses pencairan tujangan fungsional.

Pasalnya, tunjangan fungsional adalah kewajiban Pemprov Jatim. Kondisi ini berbeda dengan tunjangan transportasi.Menurut dia,untuk tunjangan transportasi akan ditangani masingmasing kabupaten/kota yang ada di Jatim. ”Saya berharap sebelum Lebaran tunjangan sudah bisa cair. Mereka (GTT) sangat membutuhkan dana tersebut,” beber Gus Ipul. Jika memang menjelang lebaran belum cair, Gus Ipul akan meminta keterangan alasan kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.

Sebab,persoalan pencairan dengan guru berkaitan dengan Dindik. ”Iya saya nanti tak hubungi dinas,”tegas dia kemarin di Asrama Haji Sukolillo Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Harun mengatakan, dana tunjangan GTT sudah dipersiapkan. Saat ini, tim masih melakukan pendataan jumlah GTT yang akan menerima dana.”Data-data masih terus diseleksi. Kita ingin semua valid,”katanya.

Harun menerangkan,sesuai dengan rencana awal, tunjangan fungsional yang ditangani pemprov akan dicairkan awal Agustus. Tetapi masih dalam proses penyelesain.Dengan melihat data yang ada, tunjangan fungsional segera cair sebelum Lebaran. Data ini masih diolah seperti halnya data tunjangan profesi pendidik (TPP) swasta. Jika semua tuntas, maka pencairan akan segera direalisasikan dengan baik. ”Yang jelas kalau dana dekonsentrasi pasti lewat provinsi,”beber dia.

Lebih lanjut Harun menegaskan, dari beberapa data yang ada, kemungkinan besar ada yang tersendat.Namun kondisi tersebut bukan kesalahan pemerintah, tetapi karena kekurangan data yang ada. ”Pokoknya sabar aja,kalau lengkap data pasti cair kok,”ucapnya.

Dalam kasus ini, sebanyak 3.000 GTT belum menerima tunjangan transportasi dan fungsional.Diketahui GTT yang belum menerima tunjangan fungsional selama delapan bulan sementara tunjangan transportasi GTT Surabaya selama tiga bulan. Total tunjangan transportasi tiga bulan yang diterima masing-masing GTT adalah Rp 1,5 juta

Tes CPNS 2012 Berpeluang Mundur

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sudah melansir jadwal seleksi CPNS baru dijalankan serentak pada 8 September nanti. Namun tanggal pelaksanaan tadi terancam diundur karena persiapan teknis mereka belum matang.

Hingga kemarin persiapan teknis penyelenggaraan seleksi CPNS baru yang diimpikan berjalan serentak itu belum optimal. Pada tahap terbaru kemarin, Kemen PAN-RB ternyata masih menjalankan pembagian distribusi atau alokasi CPNS saja.

"Pembagian kuotanya sampai sekarang masih berjalan dan tahap penuntasan pembagian. Saya tidak hafal persis pembagian di masing-masing instansi," jelas Sekretaris Kemen PAN-RB Tasdik Kinanto di kantornya kemarin (3/8). Dia menuturkan persiapan teknis lainnya sedang dalam pembasahan bersama konsorsium 10 PTN yang digaet Kemen PAN-RB.

Menpan-RB Azwar Abubakar menuturkan, pemerintah tetap menargetkan pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini berjalan serentak. Dia mengakui jika awalnya ada beberapa instansi di daerah yang menggelar ujian CPNS belakangan.

Diantara instansi daerah yang merencakan tes CPNS belakangan atau setelah 8 September adalah Pemkot Surabaya. "Tadi mereka (Pemkot Surabaya, red) sudah kemari, dan siap menjalankan tes CPNS serentak," urai dia.

Di saat Azwar optimis menggelar ujian CPNS secara serentak, dia belum yakin 100 persen ujian ini akan dijalankan pada 8 September nanti. "Ada kemungkinan diundur. Tapi sekali lagi belum ada kepastian, karena pesiapan teknis berjalan terus," kata dia.

Kemungkinan pengunduran jadwal tes tadi disebabkan karena belum komplitnya persiapan teknis. Diantaranya adalah urusan pengadaan logistik ujian. Azwar menuturkan pihaknya akhirnya memutuskan tidak mau main tunjuk langsung perusahaan percetakan.

"Saya tidak mau iciduk KPK gara-gara asal main tunjuk percetakan. Jadi diputuskan percetakan harus ditenderkan," katanya. Dengan upaya tender ini, dia mengakui akan memakan waktu lagi. Termasuk membuat ketentuan standarisasi keamanan percetakan naskah ujian CPNS.

Azwar mengingatkan dalam CPNS tahun ini logistis soal ujian tidak disediakan masing-masing instansi. Tetapi sudah diambil alih oleh konsorsium 10 PTN. Termasuk diantaranya juga berkaitan soal pembuatan butir-butir soal. Azwar menuturkan jika sampai sekarang konsorsium masih berkutat soal pembuatan naskah ujian tersebut.

Jika nanti pelaksanaan ujian CPNS meleset dari jadwal yang sudah ditetapkan, Azwar mengatakan masyarkat tidak perlu merespon berlebihan. "Persoalan yang paling penting adalah transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan CPNS," kata dia.

Dia menjamin dengan pelaksan saan tes yang digelar serentak, serta diambil alih oleh konsorsium PTN akan mempersempit gerak makelar atau calo CPNS. Upaya menggandeng PTN ini diyakini lebih akuntabel ketimbang seleksi CPNS diserahkan ke masing-masing instansi pusat atau dearah