Tes CPNS, Nilai Karakter Diprioritaskan

JAKARTA--Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak cukup hanya bermodal kepintaran saja. Menurut Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Ramli Naibaho, yang diutamakan dalam penerimaan CPNS adalah karakter pribadi dari calon pegawai.
­
"Jadi meski intelegensia dan integritas tinggi, tapi karakter pribadi rendah tidak bisa lulus. Dalam testing kompetensi dasar, CPNS bisa lulus kalau hasil karakter pribadinya di atas 60 persen. Kalau kebangsaan dan intelegensia maksimal 20 persen," terang Ramli di Jakarta, Senin (30/7).

Dijelaskannya, dalam plaksanaan testing, setiap pelamar akan diuji kompetensi dasar, yang meliputi unsur-unsur kebangsaan, intelegensia umum, karakter pribadi, integritas. Sedangkan kompetensi bidang dilakukan oleh masing-masing instansi.

“Kalau guru, yang mengatur kementerian Pendidikan. Kalau dokter atau tenaga medis, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” tambahnya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, soal ujian seleksi tahun ini dibuat oleh konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN) yang tergabung dalam panitia seleksi (pansel) nasional. “Nanti semua peserta ujian akan dapat mengetahui nilainya, jadi sangat fair,” tambah Ramli.

Dijelaskannya, hasil ujian tetap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Namun konsorsium 10 PTN itu memberikan copy hasil ujian kepada pihak KemenPAN&RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan demikian, kalau ada perbedaan antara hasil ujian dengan yang diumumkan oleh PPK, akan ketahuan. “Kalau terjadi seperti itu, BKN tidak akan mengeluarkan NIP. Bahkan, sekalipun sudah dikeluarkan NIP, kalau terbukti ada kecurangan, NIP-nya akan dibatalkan,” tandasnya

666 Honorer Tunggu Seleksi

TASIK – Sebanyak 666 tenaga honorer kategori II di wilayah kerja Kota Tasikmalaya sedang menunggu proses seleksi untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Karenanya Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya mendesak pemerintah kota untuk segera mengusulkan proses tersebut.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Enjang Bilawani kepada Radar, kemarin (26/7). ”Pemkot harus mengusulkan karena memang sudah ditunggu sejak lama. Dan saya harap pemkot bisa terus mencari informasi terkait CPNS,” tegasnya.

Pemkot Tasikmalaya, kata dia, telah jauh–jauh hari mendata dan memverifikasi 666 orang honorer. Karenanya saat ini Pemkot tinggal mendata berapa keperluan pegawai dan kuota CPNS dari pemerintah pusat untuk Kota Tasik. ”Semuanya (666 honorer, red) harus diusulkan yang disesuaikan  dengan kebutuhan penempatan,” tuturnya.

Jika mengacu pada PP Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mekanisme tes CPNS untuk tenaga honorer kategori II mengalami perubahan. Sebelumnya tes kompetensi harus ditempuh  secara umum, kini akan mekanismenya lebih spesifik dengan tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang.

Tes kompetensi dasar berkaitan dengan basic passing grade CPNS, sedangkan tes kompetensi bidang berkaitan dengan profesi masing-masing CPNS. “Informasi itu yang baru saya ketahui. Mudah-mudahan tes yang rencananya akan digelar awal tahun 2013 itu, lebih mudah,” tuturnya.

Kolega Enjang di DPRD, Dodo Rosada juga mengungkapkan, dari informasi yang ia terima, pemkot telah mengirimkan seluruh berkas honorer yang masuk kategori II kepada Menpan dan tinggal menunggu berapa kuota yang diberikan pemerintah pusat. ”Untuk kategori II, Kota Tasik sudah menyerahkan berkas usulannya secara menyeluruh,” jelasnya.

Ujian Kompetensi Honorer K2 April 2013

JAKARTA- Pemerintah berupaya segera menuntaskan persoalan pengangkatan tenaga honorer Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2). Untuk tenaga honorer K1 masih menunggu uji publik rampung, sementara honorer K2 masih harus menempuh ujian kompetensi. Menurut rencana, ujian kompetensi tersebut akan digelar pada bulan April 2013.

"Kalau untuk tenaga honorer K2 harus ikut tes. Tes kompetensi itu akan dilakukan tahun depan sekitar bulan April 2013," jelas Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN dan RB) Eko Prasojo.

Eko menuturkan, ujian kompetensi tersebut berupa ujian tertulis untuk kompetensi dasar dan bidang. Kedua ujian tersebut akan dilakukan pada hari yang sama. Sementara pengumuman hasil ujian bagi honorer yang lulus sesuai passing grade, akan dilakukan pada akhir April. "Yang penting mereka harus lulus passing grade dengan nilai minimal," jelasnya.

Soal hasil tes, Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN dan RB Ramli Naibaho menambahkan, hasil tes tersebut nantinya akan diolah oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah ditunjuk pemerintah.

Diupayakan pengolahan hasil ujian tersebut dilakukan pada bulan yang sama dengan waktu ujian. "Nanti hasil ujian akan ditandatangani oleh konsorsium dan Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) akan dilakukan bulan April minggu ketiga,"ujarnya.

Sementara itu, lanjut Ramli, master soal dibikin oleh PTN yang sudah ditunjuk pemerintah. Saat ini, proses pembuatan soal sudah mulai dilakukan.

Sebelum didistribusikan, master soal dan formulir ujian tersebut akan diserahkan kepada Panselnas lebih dahulu. Kemudian, Panselnas yang akan menyerahkan master soal, formulir serta kunci jawaban kepada sejumlah instansi untuk digandakan dan didistribusikan.

"Penyerahan ini akan diawasi ICW (Indonesia Corruption Watch) dan pihak kepolisian. Jadi kalau nanti ada kebocoran, pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang harus bertanggung jawab," lanjutnya.

Sebagai informasi, jumlah awal honorer K2 yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah 652.458 orang. Jumlah tersebut berdasar data usulan tentang tenaga honorer dari 28 instansi pusat dan 487 instansi daerah. Namun setelah perekaman, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 570 ribu.

Lowongan CPNS Surabaya 2012 Tidak Termasuk GTT

Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) di Surabaya tampaknya masih memprihatinkan. Pasalnya, dari jatah rekrutmen 309 CPNS pada bulan Oktober mendatang yang diperoleh Surabaya, ternyata para GTT tidak termasuk di dalamnya. Jatah guru dalam rekrutmen CPNS yang disetujui pemerintah pusat hanya akan diambilkan dari jalur umum. Artinya, peluang GTT untuk menjadi CPNS tahun dipastikan tidak terealisasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya, Yayuk Eko Agustin menyatakan, GTT yang ingin masuk CPNS melalui jalur umum itu tetap dipersilakan. Sebab, kesempatan itu terbuka juga untuk GTT. “Informasinya, penerimaan GTT sebagai PNS baru akan dilangsungkan tahun 2013, tapi kalau mau cepat bisa melalui jalur umum ini,” ujarnya, Jumat (20/7).

Yayuk mengungkapkan, jumlah tenaga pengajar di Surabaya sebenarnya masih jauh dari kata mencukupi. Sebab kekurangan itu mencapai angka di atas 1.000 orang. Menurut dia, pemerintah pusat sudah menampung aspirasi GTT dengan menyusun dan menetapkannya dalam aturan melalui Pemerintah Pusat (PP).

Menurut Yayuk, PP itu sudah terbit dan sudah disebarkan ke seluruh pemerintah daerah di seluruh Indoensia. Namun, nantinya rekrutmen untuk GTT akan diberlakukan dengan aturan tersendiri. Selain itu, dia mengaku tidak bisa menjanjikan GTT yang ada sekarang itu akan langsung diangkat jadi PNS, sebab harus menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) rekrutmen dari pusat. Apalagi, proses pngangkatan GTT tersebut akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Rekrutmen GTT sebagai PNS nanti, lanjutnya, tidak akan ditentukan berdasarkan berapa jumlah kuota yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, pengisian PNS dari GTT juga tidak diterapkan berdasarkan ranking ketika dilaksanakannya tes CPNS. Sebab rekrutmen itu akan dilaksanakan berdasarkan passing grade kinerjanya selama ini.

“Pemerintah pusat akan menetapkan berapa nilai kelulusan bagi GTT yang bersangkutan untuk bisa diterima sebagai PNS. Misalnya, Pemkot Surabaya mendapatkan kuota 100 CPNS guru dari GTT. Tetapi jika dalam tes yang memenuhi nilai passing grade hanya 25 orang, maka yang akan dinyatakan diterima hanya 25 orang itu,” jelas mantan Kabag Perlengkapan itu.

Menurut Yayuk, selain guru, Pemkot sebenarnya juga membutuhkan rekrutmen CPNS untuk tenaga teknis. Personel itu nanti akan ditempatkan mengelola rumah pompa, juru penerangan jalan dan sebagainya. Selama ini pelaksanaan kerja itu dibebankan pada pegawai Pemkot yang bukan pada bidangnya. “Kami sebetulnya butuh itu, tapi pemerintah pusat belum menyetujui. Untuk usulan ke depan, nanti kita ajukan lagi,” terang Yayuk.

Selama ini, petugas teknis yang khusus menjaga rumah pompa dan juru penerangan jalan, tambahnya, memiliki andil besar untuk kelancaran layanan publik. Bahkan, pada saat musim hujan skill tinggi dari penjaga rumah pompa dan juru penerangan jalan sangat dibutuhkan dalam menangkal banjir dan kelancaran penerangan di jalan raya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, Erna Purnawati mengatakan penanganan banjir kota masih menjadi prioritas Pemkot dalam menghadapi musim hujan. Sampai saat ini pelaksanaan proyek penanggulangan banjir masih berjalan. Salah satunya pekerjaan gorong-gorong di berbagai jalan protokol di Surabaya. “Kami tetap akan menambah rumah pompa baru,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya, Baktiono menegaskan jika dalam rekrutmen CPNS itu, para GTT harus didahulukan. Menurutnya, dengan rentang waktu mengajar yang cukup lama serta pengalaman yang mereka miliki, sudah sepantasnya para GTT lebih diprioritaskan. “GTT harus masuk, jika sampai tidak dimasukan itu sudah keterlaluan,” tegasnya.

Janjikan SK CPNS Honorer K1 Januari 2013

JAKARTA - Ada kabar baik bagi para tenaga honorer kategori 1 yang tengah menunggu pengangkatan. KemenPAN dan RB menjanjikan bakal menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum bulan Oktober tahun ini. Hal tersebut memungkinkan kepastian pengangkatan para tenaga honorer K1 tahun 2012.

"Kita upayakan juklak dan juknis pengangkatan honorer K1 akan segera diselesaikan. Kalau bisa bulan Oktober ini selesai,"ujar Sekretaris KemenPAN dan RB Tasdik Kinanto, di gedung KemenPAN dan RB, kemarin (20/7).

Pernyataan Tasdik tersebut dibenarkan oleh WamenPAN dan RB Eko Prasojo. Dia memaparkan, saat ini pihaknya sedang berupaya menyelesaikan juklak dan juknis tersebut sebelum akhir tahun.

Eko pun memastikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan para tenaga honorer K1 yang telah lulus uji publik di daerahnya masing-masing bisa diberikan pada 1 Januari tahun depan. "Kita upayakan per 1 Januari 2013, SK CPNS sudah diterima para tenaga honorer K1 yang sudah lulus uji public,"jelas Eko.

Eko memaparkan, pemerintah menyediakan kuota 72 ribu bagi para tenaga honorer K1. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan jumlah pasti. Sebab, berdasarkan uji public, masih banyak complain yang masuk. Karena itu, uji public yang sedianya diselesaikan akhir Maret menjadi molor. "Karena keterlambatan pengiriman data, jadi diundur sampai bulan April," jelasnya.

Namun, Eko menambahkan, pihaknya berupaya melakukan pengangkatan terlebih dahulu bagi para tenaga honorer yang sudah lulus uji publik. "Tapi, itu juga jumlah pastinya belum ada. Karena kita sampai saat ini masih harus melakukan verifikasi dan investigasi terkait complain yang masuk," tambah dia.

Ketika ditanya soal metode investigasi, Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN dan RB Ramli Naibaho menyatakan investigasi tersebut dilakukan dengan cara menggali informasi terkait complain yang bersangkutan. "Istilahnya kita mencari informasi dalam bentuk lain,"ujar dia.

Seperti diketahtui, terbitnya PP 56 Tahun 2012 tentang revisi kedua PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum bisa ditindak-lanjuti BKN. 

Sebab, proses penyelesaiannya masih harus menunggu juklak dan juknis berupa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) dan Peraturan Kepala BKN.

Dengan adanya Juknis dan Juklak tersebut, BKN sudah bisa memproses permberkasan honorer K1. Apalagi honorer K1 yang sudah clear akan diproses lebih dahulu NIP-nya (Nomor Induk Pegawai).

Sebelumnya, Menteri PAN&RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pemberkasan honorer K1 yang sudah clear. Ini sebagai reward bagi instansi yang tidak memuat data honorer K1 palsu alias dimanipulasi.

Tes CPNS Reguler Serentak 8 September

JAKARTA--Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur reguler akan dilakukan serentak pada 8 September mendatang. Sebanyak 47 instansi baik pusat maupun daerah yang akan melaksanakan penerimaan pun diminta bersiap-siap, terutama anggaran untuk penggandaan soal dan lain-lain.

Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) hanya menyerahkan master soal ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk digandakan.

"Kita harapkan tes CPNS 2012 bisa serentak pada 8 September. Jadi 47 instansi yaitu 23 pusat dan 25 daerah sudah harus siap melaksanakannya," tegas Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Aparatur KemenPAN&RB) Ramli Naibaho dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (20/7).

Dia menambahkan, tidak ada alasan bagi instansi yang tidak siap melaksanakan tes CPNS serentak pada September mendatang. Apalagi bila alasannya terkendala anggaran.

"Soal anggaran tidak boleh jadi alasan. Harusnya ketika akan mengusulkan formasi, anggarannya sudah disiapkan," ujarnya.

Dijelaskannya, bagi pelamar CPNS yang ingin mengetahui kisi-kisi materi seperti apa, bisa melihat Peraturan MenPAN&RB No 197 Tahun 2012. Sebab soal-soal yang disusun konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) berpatokan pada isi PerMenPAN&RB tersebut.

"Modal untuk ikut tes CPNS cukup pintar dan punya kompetensi saja. Selain itu kisi-kisi soalnya sebenarnya tidak akan jauh dari PerMenPAN&RB No 197. Kami berupaya semaksimal mungkin tidak ada permainan. Apalagi ada ICW (Indonesian Corruption Watch) yang jadi pengawasnya," tuturnya.

Ditanya peluang kebocoran saat penggandaan materi dan penyerahan kunci jawaban, Ramli menjelaskan, pengiriman master soal ke PPK akan melalui komputer dan itu diawasi oleh Lembaga Sandi Negara (LSN). Dengan demikian, bila ada kebocoran soal yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya adalah PPK.

"Kita harapkan, celah kebocoran akan diminimalisir. Kalau kemudian tetap bocor PPK yang harus bertanggung jawab," tandasnya.

Inilah Instansi yang Rekrut CPNS Reguler 2012

Instansi Pusat:

Kementerian Luar Negeri
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Keuangan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Kesehatan
Kementerikan Pendidikan dan Kebudayaan (khusus dosen)
Kementerian Dalam Negeri (khusus IPDN)
Kementerian Perdagangan
Sekjen BPK
Sekjen MA
Sekretariat Negara
Badan Pusat Statistik (khusus ikatan dinas)
Badan Intelegen Nasional (ikatan dinas)
BPKP (ikatan dinas)
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Pertanahan Nasional
BPOM
BMKG
BNP2TKI
LKPB
BNN


25 Instansi Daerah :

Kota Sungai Penuh
Kab Banyuasin
Kab Musirawas
Kab Empat Lawang
Kota Lubuk Linggau
Kab Lebong
Provinsi Bangka Belitung
Kab Bangka Barat
Kab Bangka Tengah
Kab Anambas
Kab Bogor
Kota Bandung
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Bali
Kab Badung
Kota Balikpapan
Kab Tojo Una-una
Kab Manggarai Timur
Kab Tulang Bawang
Provinsi Jawa Timur
Kota Surabaya
Kota Sibolga
Kab Labuhan Batu Utara
Kab Kubu Raya
Kab Labuhan Baru Selatan

Sumber: Kemenpan-RB.

Seleksi CPNS 2012 Habiskan Rp20 Miliar

JAKARTA - Untuk pengadaan seleksi CPNS 2012, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Diperkirakan, pemerintah harus merogoh kocek Rp20 miliar untuk proses pengadaannya. Itupun tidak termasuk dalam penggandaan soal maupun distribusinya.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesMenPAN&RB) Tasdik Kinanto mengaku kesulitan dalam penganggarannya. Pasalnya, pengadaan CPNS 2012 dilakukan pertengahan tahun.

"Kita memang sulit dalam penganggaran ini, karena sudah tengah tahun dan APBN sudah ditetapkan jauh hari. Namun, kami tetap akan mengupayakan dalam biaya tambahan nanti. Kami sudah mengusulkan penambahan anggaran sekitar Rp 20 miliar di APBNP-2012," tutur Tasdik dalam jumpa pers di Kantor KemenPAN&RB, Jumat (20/7).

Anggaran Rp20 miliar itu, menurut Tasdik akan digunakan untuk membayar honor konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN), sewa alat screen, dan operasional lainnya.
"Kita tidak menanggung penggadaan materi dan distribusinya. Kalau semuanya kita pegang, dananya akan membengkak lagi," ujarnya.

Ditambahkan Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Aparatur KemenPAN&RB Ramli Naibaho, dengan keterlibatan konsorsium PTN, biaya penyusunan soal bisa ditekan. Lantaran, rektor yang akan menunjuk lembaga pengabdian di PTN-nya masing-masing untuk membuat materinya.

"Kalau kita tidak gandeng konsorsium, akan besar dananya. Sebab, di setiap PTN itu ada lembaga penelitiannya. Nah kalau lembaga penelitian yang akan menyusun soal, ini jadi bisnis sehingga satu soal berbobot dimintai Rp250 ribu. Karenanya kita serahkan ke rektor lembaga mana (non profit) yang ditunjuk untuk membuat soal-soal berkualitas yang akan diujikan kepada pelamar CPNS," bebernya.

Tahun Ini Hanya Direkrut 14.560 CPNS

JAKARTA--Kuota CPNS nasional tahun ini yang akan terisi hanya 14.560 orang. Padahal kuota yang disiapkan pemerintah sebanyak 61.560 orang. Itu berarti ada 47 ribu kursi yang hangus alias tidak terisi.

"Yang bisa kita terima tahun ini hanya 14.560 orang saja dari usulan 47 instansi sebanyak 76 ribu. Sisanya (47 ribu) tidak terisi dan tidak bisa diusulkan untuk 2013," ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Ramli Naibaho di kantornya, Jumat (20/7).

Dibeberkannya, dari 47 instansi yang mengusulkan terbanyak kuotanya adalah pusat yaitu 11.879. Sedangkan instansi daerah ada 25 yang mengusulkan dan kuota yang disetujui 2.681 orang.

"Instansi pusat yang mengusulkan sebenarnya ada 59 tapi yang layak hanya 23 saja. Sedangkan daerah ada 47 dan layak 25," terang Ramli.

Minimnya kuota CPNS dari daerah, menurut dia karena banyak yang belanja pegawainya di atas 50 persen. Meskipun ke-47 instansi tersebut telah memasukkan analisis jabatan (Anjab) maupun analisis beban kerja (ABK).

"Syarat utama diberikan formasi selain harus ada Anjab dan ABK, belanja pegawainya harus di bawah 50 persen. Kalau belanja pegawainya tinggi, tetap tidak bisa dikasi," tegasnya.

Adapun formasi CPNS tahun ini hanya diprioritaskan pada pelayanan dasar, honorer, dan tenaga khusus. Untuk pelayanan dasar meliputi guru dan dosen jatahnya 40 persen, tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, sanitarian) 25 persen, penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan 10 persen. Lulusan ikatan dinas mendapat jatah 4.126 orang. Selebihnya  untuk tenaga khusus seperti penjaga lembaga pemasyarakatan (Lapas), tenaga keuangan, perkapalan, dan lainnya.

"Dari kuota yang disiapkan, tenaga pendidik terbesar jatahnya. Sebab, di banyak daerah terutama wilayah pesisir, perbatasan, terluar, dan terisolir, banyak kekurangan tenaga guru," tandasnya.

Rekruitmen CPNS Libatkan PPATK dan KPK

JAKARTA - Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kerap diiringi dengan suara sumbang. Mulai dengan modus membayar sejumlah uang, hingga menitipkan ke pejabat. Hal itu direspons Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) dengan membangun sistem baru yang anti korupsi dan bebas pungli.

Sistem itu disebut dengan zona integrasi. Sebab, terdiri atas beberapa institusi sekaligus. Mulai dari KemenkumHAM, KemenPAN, PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), hingga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Itu penting karena MenkumHAM Amir Syamsuddin sendiri mengakui kalau masih banyak celah saat rekruitmen CPNS. "Salah satunya suap. Makanya harus ada sistem yang independen," ujarnya.

Saat ini KemenkumHAM saja membuka lowongan 2.839 CPNS. Jumlah sebanyak itu tentu saja butuh energi besar untuk melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa institusi agar memudahkan pengawasan.

Mekanismenya, beberapa institusi yang digandeng KemenkumHAM akan memiliki tugas sendiri-sendiri. PPATK, misalnya, akan mengawasi rekening mencurigakan panitia rekruitmen. Kalau ada yang menggelembung tidak wajar, langsung dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

Ada KPK juga yang disiapkan untuk membantu pengawasan. Disamping itu, panitia rekruitmen juga wajib menyerahkan seluruh nomor telepon agar mudah dipantau. "Ini sebagai bentuk ikhtiar serius kami," kata Amir.

Pada perkembangan yang sama, WamenkumHAM Denny Indrayana menegaskan, idak ada lagi titipan-titipan dalam rekruitmen. Kalau ada warga yang mengetahui praktik kotor tersebut, dia berharap agar mau dilaporkan dengan segera. "CPNS akan kami ubah secara mendasar. Tidak ada titipan atau pungli. Semua diawasi," tegasnya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memberikan apresiasi terhadap langkah KemenkumHAM. Dia siap membantu untuk mewujudkan proses penjaringan CPNS yang bersih.

Kepala PPATK M. Yusuf punya sikap yang lebih spesifik. Dia menegaskan bahwa  rekam jejak mutlak diperlukan supaya pelamar tidak memiliki hubungan tertentu dengan pegawai di lingkungan kementerian. Terutama, hubungan darah atau pertemanan yang kelewat dekat.

"Variabel hubungan alumnus sekolah atau kuliah juga perlu diperhatikan dan dicek menyeluruh," terangnya.

Tes CPNS Honorer K2 Digelar Lagi April 2013

JAKARTA - Tes CPNS dari honorer kategori dua (K2) akan digelar lagi pada April 2013. Pelaksanaan tesnya berupa ujian kompetensi dasar dan ujian kompetensi bidang secara tertulis.

"Kedua tes kompetensi tersebut akan dilakukan di hari yang sama. Jadi tidak ada jeda waktu yang panjang," ungkap Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Ramli Naibaho saat dihubungi, Rabu (17/7).

Nantinya hasil tes akan diolah oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) di bulan yang sama dengan pelaksanaan ujian. Sedangkan penyerahan hasil pengolahan ujian kompetensi dasar dan bidang yang ditandatangani oleh konsorsium serta panitia seleksi nasional (Panselnas) kepada MenPAN&RB akan dilaksanakan pekan ketiga April. "Pengumuman honorer yang lulus sesuai passing grade rencananya dilakukan pada akhir April," ujarnya.

Lebih lanjut Ramli menjelaskan, saat ini pembuatan master soal oleh PTN sudah mulai dilakukan. Nantinya master soal dan formulir ujian kompetensi dasar ini akan diserahkan lebih dulu kepada Panselnas.

"Jadi Panselnas yang akan menyerahkan master soal, formulis serta kunci jawaban ujian kompetensi dasar serta bidang kepada instansi untuk digandakan dan didistribusikan ke lokasi tes. Penyerahan ini akan diawasi ICW serta kepolisian. Jadi kalau terjadi kebocoran, pejabat pembina kepegawaian yang harus bertanggung jawab," tandasnya.

Untuk diketahui jumlah awal honorer K2 yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah 652.458 orang. Jumlah tersebut berdasar data usulan tentang tenaga honorer dari 28 instansi pusat dan 487 instansi daerah. Namun setelah perekaman, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 570 ribu.

Nasib Honorer K1 dan K2 Masih Harus Menunggu

JAKARTA--Terbitnya PP 56 Tahun 2012 tentang revisi kedua PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum bisa ditindak-lanjuti Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk proses penyelesaiannya masih harus menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak). dan petunjuk teknis (Juknis) berupa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) dan Peraturan Kepala BKN.

"Walupun PP 56 Tahun 2012 sudah terbit sebagai payung hukum dalam memproses penyelesaian K1 dan K2, namun PP tersebut belum bisa dilaksanakan. Karena belum ada Juknis dan Juklaknya," kata Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Tumpak Hutabarat di Jakarta, Senin (16/7).

Dengan adanya Juknis dan Juklak, lanjutnya, BKN sudah bisa memproses permberkasan honorer K1. Apalagi honorer K1 yang sudah clear akan diproses lebih dahulu NIP-nya (Nomor Induk Pegawai).

"Dasarnya Juknis dan Juklak deh, kalau dua-duanya sudah ada BKN sudah bisa bergerak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PAN&RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pemberkasan honorer K1 yang sudah clear. Ini sebagai reward bagi instansi yang tidak memuat data honorer K1 palsu alias dimanipulasi.

Di sisi lain Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho mengatakan, pihaknya tengah menggodok Juknis dan Juklak pengangkatan honorer tertinggal. "Kita upayakan secepatnya selesai agar bisa menjadi pijakan BKN untuk menyelesaikan honorer K1 dan K2," tandasnya

Tes Tertulis Honorer K2 Tanggung Jawab Gubernur

JAKARTA - Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat mengatakan bahwa pelaksanaan ujian tertulis honorer kategori dua (K2) di instansi daerah menjadi tanggung jawab gubernur. Para Bupati/walikota, kata dia, hanya melaksanakan apa yang sudah diatur gubernur.

"Gubernur menjadi koordinator pelaksanaan tes honorer K2 menjadi CPNS. Jadi bupati/walikota belum bisa melaksanakan tes kalau belum berkoordinasi dengan gubernur," kata Tumpak Hutabarat di Jakarta, Jumat (13/7).

Berbeda dengan daerah kabupaten/kota, untuk instansi pusat dan provinsi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing.

"Sebelum pelaksanaan tes ini akan dilakukan pemeriksaaan kelengkapan administrasi, dan untuk dapat diangkat menjadi CPNS para tenaga honorer harus lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer K2," ujarnya.

Dijelaskan Tumpak, untuk keperluan tes honorer K2, konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) akan membuat soal dan menilai hasil tesnya. Terkait hal ini, instansi pemerintah di pusat dan daerah harus melakukan pendataan tenaga honorer K2 di unit kerjanya serta melaporkannya ke BKN.

Adapun penentuan kelulusan ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB).

Dengan tetap mempertimbangkan aspek keuangan negara, tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun 2014.  "Tenaga honorer yang lulus ujian namun kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS," tegasnya.

Medio Juli, Data Honorer K2 Diuji Publik

JAKARTA--Proses pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) segera memasuki tahapan penting.  Data honorer K2 akan diuji publik mulai pertengahan Juli mendatang. Jika untuk honorer K1 masa uji publik atau masa sanggah hanya 14 hari, maka K2 lebih lama yakni sekitar 21 hari.

"Penyampaian listing data tenaga honorer K2 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada instansi pusat dan daerah direncanakan mulai pekan kedua Juli. Listing data ini harus diumumkan ke publik selama 21 hari melalui media koran lokal maupun online," ungkap Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Ramli Naibaho saat dihubungi, Minggu (8/7).

Panjangnya masa sanggah ini, menurut Ramli untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat untuk mengajukan laporan pengaduan terhadap data yang tidak benar. Apalagi saat uji publik honorer K1, banyak daerah meminta perpanjangan masa sanggahnya.

"Kita berharap masyarakat terutama honorer bisa memanfaatkan masa uji publik 21 hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada data yang tidak benar silakan laporkan ke BKN dengan tembusan ke kemenpan-RB," tuturnya.

Mengenai penyampaian laporan hasil uji publik oleh instansi kepada BKN ini dijadwalkan mulai pekan ketiga Juli. Untuk data usulan data tenaga honorer dari 28 instansi pusat dan 487 instansi daerah yang masuk ke BKN berjumlah 652.458 orang. Namun setelah kemenpan-RB meminta data rincian dari instansi menyangkut nama serta jabatan, jumlah tersebut menciut menjadi sekitar 570 ribu orang.

"Jadi yang tadinya 600-an ribu menciut menjadi 500-an ribu. Ini karena instansi pusat dan daerah hanya bisa menyodorkan data sejumlah itu saja. Nantinya jumlah ini bakal berkurang lagi ketika uji publik," tandasnya

iPad mini Segera Meluncur, Harga Rp2,3-2,8 Juta-an

iPad mini, sebuah tablet besutan Apple dengan suguhalan layar lebih kecil diisukan bakal segera meluncur dengan kisaran harga yang cukup bersaing.

Sebagaimana dilansir situs Unwired View yang mengutip pernyataan berbagai analis, disebutkan bahwa Apple akan meluncurkan sebuah tablet yang lbeih kecil, dan akan dipatok dengan kisaran harga 249 – 299 USD (Rp2,3 – 2,8 juta-an).

Menurut situs tersebut, tablet yang kini tengah hangat dibicarakan itu bakal datang dengan layar LCD 7.85 inchi berteknologi IGZO (indium gallium zinc oxide) yang diproduksi oleh Sharp. Kelebihan IGZO, selain memungkinkan perangkat tablet menjadi lebih tipis, teknologi layar baru itupun dapat meningkatkan ’daya tahan’ dan kualitas display.

Jika menilik perkiraan harganya, iPad mini bakal lebih murah ketimbang pendahulunya, yakni iPad 2 10 inchi yang kini masih terbilang cukup laku. Tak heran pula jika kehadiran iPad mini selalu digadang-gadang bakal menjadi pesaing dari tablet Amazon Kindle Fire serta bakal menjadi penantang serius dari tablet besutan Google, yakni Nexus 7.

Begitu Honorer Diangkat CPNS, Tempat Kerja Tetap

JAKARTA - Pengangkatan tenaga honorer kategori 1 (K1) menjadi CPNS masih terganjal. Pemerintah belum bisa segera mengangkat mereka karena ketentuan petunjuk teknis (juknis) masih belum dituntaskan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam pengangkatan ini, pemerintah menjamin tidak akan ada mutasi.

Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Widiyanto di Jakarta kemarin (5/7) menuturkan, pembuatan juknis pengangkatan tenaga honorer K1 maupun K2 ada di tengan BKN. "Tapi kami tetap koordinasi dengan Kemen PAN-RB dan Kemenkeu," ucap dia.

Aris menegaskan tenaga honorer K1, atau tenaga honorer yang digaji APBN/APBD, tidak bisa serta merta diangkat meskipun Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan mereka sudah diteken presiden. Aturan teknis pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya sekitar 72 ribu ini tetap membutuhkan juknis.

Menurut Aris masyarakat, terutama para tenaga honorer K1, tidak perlu gusar atau gelisah karena hingga kini belum ada pengangkatan. Dia menerangkan bahwa dalam amanat PP pengangkatan honorer menjadi CPNS itu dijelaskan bahwa penganggatan ditenggat hingga akhir tahun ini. "Jadi masih ada waktu. Kita tidak ingin karena tergesa-gesa lantas menimbulkan masalah," kata dia.

Di tengah rencana pembahasan juknis yang belum tuntas, Aris menuturkan dalam pengangkatan honorer K1 ini tidak akan ada mutasi atau rotasi. Dia mencontohkan, jika yang diangkat itu adalah pegawai di dinas kesehatan Kota Surabaya, maka setelah diangkat nanti yang bersangkutan tetap dipekerjakan di dinas kesehatan Kota Surabaya.

 "Tidak ada perpindahan instansi," katanya. Selain itu, Aris menegaskan tidak ada juga pemindahan antarinstansi lintas daerah. Menurutnya, tenaga honorer akan tetap bekerja di tempat yang selama ini dia mengabdi. Bedanya hanya mereka nanti berubah status dari tenaga honorer menjadi CPNS.

Sementara untuk rencana penerimaan CPNS 2012 dari pelamar umum, Aris mengatakan masih terus digodok. Dari informasi yang dia kumpulkan di Kemen PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), pada intinya rekrutmen CPNS pelamar umum ini dijalankan tahun ini juga. Aris mengatakan jika dari kuota yang disiapkan sebanyak 60 ribu, baru ada usulan sekitar 22 ribu CPNS baru.

Selain urusan tadi, dunia birokrasi tanah air juga dihangatkan dengan kebijakan pengangkatan pejabat eselon I. Rencana baru yang sedang dibahas adalah, kursi eselon I boleh diduduki orang professional atau non-PNS.

Terkait rencana ini, Aris mengaku belum mendapatkan informasi. Dia mengatakan, bisa jadi rencana ini masuk dalam materi RUU (Rancanan Undang-undang) Aparatur Sipil Negara (ASN). "RUU ASN ini sendiri pembahasannya masih lama," katanya

1.025 Honorer Teranulir Jateng Masuk K2

JAKARTA - Desakan Komisi II DPR RI agar 1.025 honorer Jawa Tengah yang teranulir diangkat CPNS, sulit dilaksanakan pemerintah. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, permintaan Komisi II itu ibarat mencabut satu besi dalam pagar kokoh.

"Kalau saya kabulkan permohonannya, sudah pasti daerah-daerah lain akan meminta jatah yang sama. Ya seperti mencabut pagar lah. Kalau satu besinya dicabut, maka akan bolong sehingga semuanya bisa masuk ke dalam," kata Azwar di Jakarta, Selasa (3/7).

Untuk penyelesaian masalah honorer teranulir di Jateng, lanjutnya, pemerintah akan memasukkan 1.025 orang tersebut ke kategori dua (K2). Itu berarti mereka akan melalui tes sesama honorer untuk menjadi CPNS.

"Kami tidak bisa mengangkat tanpa tes. Jalan yang ditawarkan pemerintah masuk K2 dan dites. Yang lolos bisa jadi CPNS," tegasnya.

Disadari Azwar, langkah ini akan diprotes honorer maupun DPR. Namun, pemerintah sudah mengangkat 1 jutaan honorer menjadi CPNS, sehingga sudah saatnya memperhatikan pelamar umum.

"Saya harus jadi ayah yang adil. Anak saya bukan hanya honorer tapi juga pelamar umum. Kalau saya hanya mengurus honorer terus, bagaimana dengan pelamar umum. Kapan mereka mendapatkan kesempatan untuk menjadi CPNS kalau jatahnya terus tergerus oleh honorer. Makanya saya sudah menargetkan, masalah honorer dituntaskan hingga 2014," bebernya.

DPR Sarankan Guru Honorer yang Mau ke Fak-Fak Langsung Diangkat CPNS

JAKARTA - Distribusi guru di Indonesia yang tidak merata menyebabkan banyak wilayah terisolir tidak punya tenaga pendidik. Sebaliknya di wilayah perkotaan justru tenaga guru berlebihan. Akibatnya satu mata pelajaran bisa dipegang oleh dua guru.

"Pendistribusian guru-guru kita kacau balau. Di satu wilayah kekurangan guru, di wilayah lain malah berlebihan," ujar Gamari Sutrisno, anggota Komisi II DPR RI, di Gedung Senayan, Selasa (3/7).

Dia mencontohkan kondisi anak sekolah di Pegunungan Fak-Fak. Sekolah yang hanya dapat dihitung jari itu sangat kekurangan tenaga guru. "Ada sekolah yang gurunya satu meng-handle beberapa kelas. Ada yang tidak ada sama sekali sehingga banyak anak usia SD sampai SMP tidak bersekolah. Kalau begini terus bagaimana kita bisa  memperbaiki kualitas SDM di Papua," ujar Gamari.

Dia lantas menyarankan pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi CPNS, asal mereka bersedia ditempatkan di wilayah-wilayah terisolir seperti Fak-Fak. "Daripada guru honorernya tidak terakomodir, tempatkan saja mereka di daerah terpencil dengan konsekuensi mereka diangkat CPNS. Mereka bisa mengajar di daerahnya bila sudah lewat lima tahun misalnya," tandasnya.

September, Honorer K1 Diangkat jadi CPNS

JAKARTA - Ini kabar bahagia bagi para honorer yang sudah masuk kategori satu (K1). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan mempercepat proses penetapan status para honorer tersebut menjadi CPNS. Rencananya, penetapan SK CPNS oleh instansi dimulai minggu ketiga September hingga akhir November 2012.  

"SK CPNS ditetapkan oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK). Pusat lewat Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP). NIP ini yang menjadi dasar bagi PPK untuk menetapkan SK CPNS," tutur Azwar di Jakarta, Selasa (3/7).

Mengingat SK CPNS mulai ditetapkan pekan ketiga September, maka NIP sudah mulai dikirimkan BKN ke masing-masing instansi baik pusat maupun daerah sejak awal September. "Ini memang dipercepat agar honorer K1 yang sudah clear bisa cepat mendapatkan SK dan NIP," cetusnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, di dalam rapat kerja Komisi II DPR RI Selasa (26/6), Menteri PAN&RB menyebutkan kalau NIP honorer K1 sudah mulai diproses secara bertahap.

"Tapi yang mulai diproses itu hanya untuk data honorer K1 yang sudah clear ya. Artinya tidak ada masalah dan hasilnya sudah final baik dari penilaian BKN maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)," terang Azwar saat itu.

Dijelaskannya, awalnya usulan data tenaga honorer K1 dari 38 instansi pusat dan 485 instansi daerah mencapai 152.310 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi (Verval) yang memenuhi kriteria adalah 72.350 orang. Angka ini menciut lagi setelah dilakukan uji publik data tenaga honorer. Di mana ada sanggahan dari sembilan instansi pusat dan 203 instansi daerah.

"Angka pastinya belum ada karena masih ada verval ulang. Tapi mengingat ada 282 instansi daerah dan 29 instansi pusat yang sudah clear datanya, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk memproses usulan penetapan NIP," bebernya.

Kalau harus menunggu penyelesaian verval ulang, lanjut Azwar, sama saja menyiksa tenaga honorer yang hasilnya baik. Itu sebabnya, pemerintah mengambil langkah mendahulukan pemberkasan NIP honorer K1 yang sudah final.

"Paling tidak ini sebagai reward bagi daerah yang benar-benar menyodorkan data valid dan tidak ada manipulasi. Bagi instansi yang datanya disanggah harus menerima proses pemberkasan NIP-nya jadi terlambat," tandasnya