Tahun Ini Ada Seleksi CPNS Baru

Khusus Guru, Tenaga Medis, dan Pekerjaan Mendesak

JAKARTA - Kemen PAN dan RB (Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) telah bekerjasama dengan konsorsium 10 PTN. Kerjasama ini digadang cikal bakal terbentuknya sistem rekrtumen CPNS baru bebas KKN. Selain itu juga menjadi tanda-tanda akan segera ada seleksi CPNS baru.

Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo di Jakarta, Minggu (29/1) menuturkan, memang tahun ini ada kesempatan bagi daerah untuk menjalankan seleksi CPNS baru. "Tetapi proses pengajuannya kebutuhan sangat ketat," katanya.

Namun khusus tahun ini pemerintah juga membatasi formasi CPNS baru. Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas itu menjelaskan, untuk seleksi CPNS baru tahun ini hanya untuk posisi tenaga pendidik dan tenaga medis. Tenaga medis ini meliputi dokter umum, perawat, dan bidan.

Selain itu, juga dibuka kesempatan seleksi CPNS baru untuk  posisi pekerjaan yang mendesak. Saat ini, pekerjaan yang mendesak diantaranya adalah sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP).

Meski sudah memastikan tahun ini bakal ada seleksi CPNS baru untuk beberapa posisi tadi, Eko belum bisa memberikan kapan persis penyelenggaraannya. "Masih dalam proses," kata dia.

Dia menuturkan, akhir pekan lalu sudah menggelar pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Dalam pertemuan ini, semakin menguatkan jika pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan baru menjadi prioritas rekrutmen CPNS baru tahun ini. Pertemuan ini juga menjadi start identifikasi jumlah kebutuhan pegawai baru di daerah.

Sebelum menjatuhkan kepastian kapan pelaksanaan CPNS baru tahun ini, Eko mengatakan pihaknya masih menunggu data laporan kebutuhan dari daerah. Indormasi laporan kebutuhan ini juga harus dilengkapi dengan laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja. "Kita punya beberapa ketentuan dokumen yang harus disetor. Semuanya harus dilengkapi," katanya.

Setelah dokumen lengkap, tidak serta merta usulan CPNS baru dikabulkan. Tetapi, akan melewati dulu proses verifikasi. Diluar posisi yang sudah ditetapkan tadi, Kemen PAN dan RB juga sudah berancang-ancang untuk  menggelar seleksi CPNS baru untuk seluruh formasi pekerjaan tahun depan.

Perkembangan usulan CPNS baru bisa dipantau di website Kemen PAN dan RB. Khusus di provinsi Jawa Timur (Jatim) per 20 Januari, rata-rata pemkot dan pemkab di provinsi ini baru menyerahkan form perhitungan kebutuhan PNS baru saja. Masih ada laporan lainnya, seperti proyeksi PNS selama lima tahun, uraian jabatan, analisis beban kerja, redistribusi pegawai, dan form usulan kebutuhan pegawai.

Sebagian kecil daerah di Jatim sudah melengkapi dokumen pengajuan CPNS baru dengan laporan analisis beban kerja. Contohnya di Kab. Malang, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, dan Kota Kediri. Sementara di Kota Madiun, Kota Blitar, Kab. Magetan, Kab. Lamongan, Kab Banyuwangi, melaporan dokumen usulan kebutuhan PNS terlebih dahulu. Dokumen yang lain belum mereka masukkan.

Eko mengatakan memang banyak sekali dokumen laporan yang harus diserahkan daerah untuk bisa menjalankan seleksi CPNS baru. "Seluruhnya harus komplit. Tidak boleh ada satu dokumen yang bolong," katanya.

Upaya ini dilakukan dalam rangka profesionalisasi aparatur sipil negara. Dia berharap, formasi PNS baru yang diusulkan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah. Bukan usulan yang mengada-ada seperti periode sebelumnya.

Sampai saat ini, pihak Kemen PAN dan RB terus sosialisasi terkait usulan kebutuhan CPNS baru. Untuk tenaga pendidik seperti guru, sudah diberlakukan aturan tersendiri. Misalnya, untuk guru TKN (Taman Kanak-kanak Negeri) ditetapkan satu guru negeri untuk satu rombongan belajar yang ada di satu kabupaten atau kota.

Selanjutnya, untuk guru kelas SDN ditetapkan satu orang untuk satu rombongan belajar di seluruh kabupaten atau kota. Aturan ini juga sama untuk usulan guru SLB Negeri. Sedangkan untuk guru Penjaskes dan agama, dihitung tiga kali jumlah sekolah yang ada di kabupaten atau kota.

Sementara untuk rumus usulan guru bidang studi di SMP, SMU, dan SMK adalah, mengalikan jumlah jam wajib sebuah bidang studi dengan jumlah rombongan belajar, lalu dibagi 24 jam. Untuk guru BP, aturan ditetapkan satu guru untuk 150 siswa. Jadi jika di sebuah sekolah ada 300 siswa, maka guru BP-nya ditetapkan dua orang.

Aturan tersebut tidak berlaku jika di dalam satu sekolah jumlah guru masih mencukupi. Daerah boleh mengusulkan jika ada sekolah yang benar-benar membutuhkan, karena tenaga pendidik yang ada sudah pensiun. 

67 Ribu Honorer Belum Tentu Dapat Tempat

JAKARTA - Pelaksanaan rekrutmen CPNS baru tahun ini bisa jadi membuat 67 ribu tenaga honorer kategori I ketar-ketir. Pasalnya, mereka segera diangkat jika RPP Pengangkatan Honorer yang kabarnya sudah ada di lingkungan istana diteken Presiden SBY.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamasi Birokrasi (PAN-RB), Eko Prasodjo, mengatakan bahwa rekrutmen CPNS baru untuk formasi tertentu tidak termasuk dalam skenario pengangkatan honorer. "Ini berbeda. Formasi ini di luar rencana penerbitan PP untuk tenaga honorer," ujarnya, Minggu (29/1).

Guru besar FISIP Universitas Indonesia itu menegaskan, rekrutmen CPNS baru tahun ini dijalankan dengan skenario tambahan formasi. Dengan demikian, di luar dari formasi yang sudah diplot untuk diisi tenaga honorer kategori I.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian kapan RPP tenaga honorer tadi akan diteken. Sehingga wajar jika 67 ribu tenaga honorer kategori I tadi khawatir kursinya diduduki CPNS baru yang lolos seleksi tahun ini.

Eko mengingatkan, tambahan formasi CPNS baru tahun ini hanya diberlakukan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang sudah melampirkan laporan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Jika ada tenaga honorer yang tidak sabar menunggu RPP Pengangkatan Tenaga Honorer diteken, bisa ikut mengadu nasib melalui tes CPNS baru ini. Syaratnya, memenuhi ketentuan rekrutmen CPNS baru yang bakal ditetapkan.

Gaji GTT Kalah dengan Petugas Outsourcing

SURABAYA –  Kepedulian Pemkot  Surabaya terhadap  guru tidak tetap (GTT )  --yang juga ikut mencerdaskan rakyat Surabaya--  patut dipetanyakan. Terbukti, eksekutif tidak setuju gaji GTT yang kalah dengan petugas outsourcing itu dinaikkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp 1.254.000 per bulan. Gaji mereka tetap sekitar Rp 760.000 per bulan.

“Kami tentu nyesel, kenapa Pemkot tidak peduli dengan GTT. GTT itu kan juga petugas yang bekerja untuk Pemkot karena bekerja di lingkungan pendidikan kota Surabaya. Masak, gajinya kalah dengan gaji karyaan perusahaan swasta atau petugas outsourcing di Pemkot,” ungkap ketua Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, Minggu (22/1).

Menurutnya, sejak lama dewan mengusulkan agar gaji GTT paling tidak sama dengan petugas outsourcing Pemkot yang digaji sesuai dengan upah minimum kota (UMK). Kalau UMK di 2012 ini sebesar Rp 1.254.000, maka GTT seharusnya menerima gaji setara itu. Namun, Pemkot tidak pernah meresponnya dengan alasannya jam kerja tidak full atau hanya sesuai jam mengajar saja.

Padahal, lanjutnya, kalau alasannya hanya karena jam kerjanya sesuai jam mengajar yang artinya tidak full 8 jam dalam sehari, sangat tidak tepat. Sebab, GTT juga siap mengajar selama 8 jam penuh. Selain itu, memang pemberdayaannya oleh sekolah juga diusahakan penuh 8 jam sehari.

Perlu diketahui, katanya, tugas GTT tidak mudah karena dia termasuk petugas intelektual. Dalam bekerja dia didasari dengan ilmu pengetahuan, yang artinya bukan tenaga kasar yang tanpa kepemilikan ilmu.

“Ini ironis. Sebab di kota besar sekelas Surabaya ternyata masih ada GTT dibayar di bawah UMK. Mestinya, semua malu, bukan dewan saja yang malu. Tapi semuanya malu. Apalagi APBD Surabaya nilainya mencapai Rp 5,157 triliun,” terangnya.

Edi Budi Prabowo Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya menambahkan, penghasilan GTT sampai sekarang masih sebesar Rp760 ribu per orang per bulan. Nilai itu sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Penghasilan sebear itu lebih kecil dibanding UMK saat ini.

Menurutnya, gaji GTT ini sangat memprihatinkan, karena kesejahteraan GTT yang masih di bawah UMK. Sebab UMK Surabaya sudah mencapai Rp1,254 juta. “Masak GTT cuma bergaji separonya saja,” terangnya.

Dengan demikian, lanjutnya, struktur penghasilan GTT seharusnya bertambah mendekati UMK. Apalagi, pada tahun ini ada tambahan anggaran gaji GTT sebesar sekitar Rp16. miliar dan masuk dalam mata anggaran Pengembangan Mutu Program Pendidikan dan Tunjangan Bagi Pendidik.

Terkait dengan ini Kepala Badan Perencanaan pembangunan Kota (Bappeko) Hendro Gunaan mengatakan, dewan bisa mengusulkan tentang penambahan gaji GTT lagi pada tahun deapn atau melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2012 nanti. Sebab, di dalam APBD Surabaya di 2012 tidak ada usulan soal penambahan penghasilan GTT tersebut.

REMIDI KE 2 MAPEL KIMIA & FISIKA KELAS XII TKj SMK 1 KARTIKA SURABAYA

Untuk mendapatkan perubahan nilai rapot pada mapel Fisika dan Kimia kelas XII TKj , semua siswa diharuskan menjawab pertanyaan pada soal yang sudah di upload di bawah ini . Silahkan klik link di bawah ini 



http://www.ziddu.com/download/18499391/SoalRemidike2-Fisika-Kimia-untukKlsXIITKj.pdf.html
Aturan main untuk mendapatkan perubahan nilai di rapot adalah :
1. Kirim jawaban soal yang telah kalian buat tersebut dengan di ketik rapi di document format Mic.word bukan format TXT
2. Lampirkan soal (format *.pdf) yang sudah kalian download tersebut (sebagai bukti kalian sudah mendownload soal tsb)
3. Pada jawaban yang di ketik beri keterangan : nama, no. absen pada posisi pojok kiri paling atas pada lembar jawaban
4. Jawaban dikrimkan lewat emailnya masing-masing (Dilarang titip lewat email teman bila melanggar maka kedua-duanya tidak akan mendapatkan nilai remidi)
5. Batas terakhir pengiriman email adalah pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2012

Tunjangan Guru Honorer Rp300 Ribu per Bulan

BANDUNG - Pemkot Bandung akan mengalokasikan anggaran Rp50 miliar dalam APBD Kota Bandung 2012 untuk tunjangan guru honorer. Rencananya, setiap guru honorer akan mendapatkan tunjangan  penghasilan sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Yang menjadi masalah sekarang, ada perbedaan data jumlah guru honorer di Dinas Pendidikan Kota Bandung(Disdik) dengan beberapa asosiasi guru honorer di Kota Bandung. Karenanya, saat ini mendesak untuk segera dilakukan verifikasi jumlah guru honorer.

“Di lapangan terdapat banyak kesulitan untuk melakukan verifikasi guru honorer di Kota Bandung. Jumlah antara Disdik dan asosiasi guru honorer berbeda, makanya verifikasi harus dilakukan lebih mendetail," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Katmadja, ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin (16/1).

Disebutkan, sekitar tanggal 20 Januari ini, evaluasi APBD Kota Bandung dari Gubernur akan selesai. Diharapkan, verifikasi sudah bisa selesai akhir bulan ini, agar  pencairan dan pembagian dana sudah bisa dilakukan.

Katmadja mengatakan, semua data itu harus disinkronkan, kalau tidak dikhawatirkan ada yang tidak tercover di kemudian hari dan memunculkan masalah baru. Karenanya, lanjut Katmadja, Disdik harus terus melakukan pemantauan agar tidak ada penerima ganda, atau guru honorer yang tidak kebagian tunjangan sama sekali.

"Kalau sudah sinkron, harus ditentukan juga pihak mana yang menyalurkan, apakah lewat dinas atau bank, supaya tidak ada masalah susulan lain," kata Katmadja.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Lia Noerhambali mengatakan, untuk sementara, data yang disepakati, jumlah guru honorer yang akan menerima bantuan  sekitar 13.632 orang. Sehingga tahun depan, semua guru honorer akan mendapat Rp300 ribu dari APBD.“Itu di luar pendapatan pokok yang mereka terima setiap bulannya,” tegas Lia.

Lia mengatakan, memang ada beberapa versi jumlah guru honorerdi Kota Bandung. Namun, data yang digunakan adalah data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung. “Siapa pun boleh mengeluarkan dan mengajukan jumlah gurui honorer. Namun, siapa yang berhak menerimanya, harus diverifikasi dulu oleh Disdik,” tegasnya.

Lia menegaskan, jumlah 13.632 orang guru honorer yang akan mendapat tambahan honor sudah termasuk guru negeri. Sementara untuk guru madrasah yang mengajar di TPA, Lia, mengatakan mengalokasi dana sekitar Rp2miliar. Namun itu masih bisa bertambah atau berkurang, sesuai dengan permintaan. “Karenanya, kami sudah meminta ada anggaran khusus untuk biaya pendataan guru di madrasah, agar datanya lebih akurat,” pungkasnya. (mur/sam/jpnn)

TUGAS PERBAIKAN REMIDI NILAI KIMIA - Kls.X TKj - SMK KARTIKA 1 SURABAYA

1. Tugas per orang
2. Membuat makalah tentang penemuan terbaru di  bidang Kimia (sebanyak 3 penemuan terbaru)
3. Penemuan di bidang kimia dalam 2 tahun           terakhir (2010-2011)
4. Diketik di komputer dan di jilid rapi
5. Dikumpulkan paling lambat Kamis, 19-01-2012

Pengangkatan Honorer Paling Lambat Juni 2012

MESUJI – Impian tenaga honorer di Mesuji untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya harus tertunda. Pasalnya, proses pengangkatan yang dijanjikan pemerintah pusat diperkirakan baru dimulai pada Juni 2012.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mesuji Beddi mengatakan, rencana pengangkatan tenaga honorer yang menjadi prioritas pemerintah pusat akan dilakukan secara nasional. ’’Hasil penghitungan kami berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. 26/2011 tentang Penghitungan Ulang Kebutuhan PNS, proses itu paling lambat Juni nanti,’’ tuturnya kemarin.

Beddi membeberkan, sebanyak 70 tenaga honorer yang masuk dalam kategori I atau honorer yang digaji menggunakan dana APBD/APBN segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Mesuji tanpa seleksi.

Tenaga honorer kategori I yang sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan dirilis oleh Kemenpan. ’’Setelah BKN menetapkan, 70 tenaga honorer akan melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan berlaku,’’ ungkapnya.

Ia menegaskan 70 tenaga honorer kategori I telah bekerja atau mengabdi selama setahun terhitung sampai 31 Desember 2005.  ’’Umurnya minimal 19 tahun, paling maksimal 46 tahun. Selain itu, mereka (honorer kategori I, Red) harus melengkapi seluruh persyaratan yang ada dan tidak pernah terlibat tindak pidana maupun perdata,’’ jelasnya.

Mengenai tenaga honorer kategori II atau yang sumber gajinya dari dana non APBD/APBN, Beddi menyebutkan, sebanyak 496 orang di Mesuji. ’’Bedanya, kategori II tidak secara otomatis bisa diangkat menjadi CPNS. Mereka harus mengikuti tahapan seleksi atau tes lebih dahulu,’’ terang mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mesuji ini.

Kesimpulan ini, terusnya, merupakan hasil rapat kepegawaian se-Kantor Regional (Kanreg) V BKN yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (11/11). ’’ ’’Prioritas pengangkatan tenaga honorer ini sebagai pengganti rekrutmen CPNS formasi umum yang tahun ini ditiadakan akibat kebijakan moratorium (penghentian sementara),’’ tandasnya.

Diketahui, Mesuji beberapa waktu lalu telah mengusulkan 1.588 CPNS formasi umum 2011. Dari total usulan CPNS formasi umum itu meliputi tenaga teknis 987, tenaga kesehatan 197 dan tenaga guru mencapai 404 orang.

Pengajuan formasi ini untuk mengidealkan kebutuhan pegawai di Mesuji. Sebab, kondisi kepegawaian di kabupaten ini belum ideal. Usulan tersebut berdasarkan kebutuhan satker dan kecamatan di Mesuji. Terlebih lagi, kabupaten ini bau menambah satker sehingga membutuhkan pegawai yang lebih banyak lagi.

Pengangkatan Guru Honorer Tak Kunjung Terealisasi

JAKARTA — Janji pemerintah mengangkat ratusan ribu guru honorer SD-SMA sederajat menjadi guru pegawai negeri sipil pada 2011 tidak kunjung terealisasi.

Guru-guru honorer pun merasa resah karena peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sampai awal tahun 2012 juga tidak jelas.

“Kami kecewa karena janji pemerintah tidak kunjung terealisasi. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan nasib guru dan tenaga pendidik honorer di sekolah-sekolah yang sudah puluhan tahun setia mengabdi,” kata Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di Jakarta, Senin (1/9/2011).

Menurut Ani, para guru honorer mendapat dukungan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk memperjuangkan kepastian pengangkatan mereka menjadi PNS. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo meminta supaya pemerintah tidak menzolimi guru honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi guru PNS.

Ani mengatakan, jika hingga akhir Januari pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS tidak juga jelas, para guru honorer yang tergabung dalam FTHSNI dan Asosiasi Kepala Tata Usaha Seluruh Indonesia akan berunjuk rasa secara besar-besaran di Ibu Kota. Sasaran tenaga honorer ini mendapat perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Ani, pengangkatan sekitar 647.000 guru honorer SD/SMP hingga SMA/SMK menjadi calon PNS sampai saat ini terkatung-katung. Ini disebabkan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur soal itu belum juga disahkan.

Berdasarkan pendataan, guru dan pegawai honorer yang penggajiannya non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jumlahnya sekitar 600.000 orang. Selain itu, ada sekitar 47.000 guru dan pegawai yang tercecer pengangkatannya sehingga masih mendapat honor dari daerah.

Guru honorer kebanyakan guru yang diangkat untuk mengatasi kekurangan guru di sejumlah sekolah. Guru-guru tersebut sebagian mendapat honor dari anggaran sekolah. Guru honorer ini tersebar di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMP dan SMA/SMK.

Menurut Ani, para guru honorer saat ini resah karena janji pemerintah untuk memberikan status guru PNS bagi pendidik yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun ini tidak juga terealisasi

RPP Honorer Tertinggal Belum Ditetapkan, Dewan Datangi BKN

JAKARTA - Belum ditetapkannya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Honorer Tertinggal menimbulkan kekhawatiran di kalangan honoter. Mereka was-was tidak diangkat CPNS sesuai janji pemerintah.

"Memang banyak yang datang ke BKN menanyakan tentang status honorer tertinggal. Ada kekhawatiran kalau molornya penetapan RPP hanya akal-akalan pemerintah saja," ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto, Sabtu (7/1).

Kebanyakan laporan pengaduan ini disampaikan anggota DPRD. Meski ada juga dari LSM maupun honorer. Rata-rata menanyakan, apakah honorer tertinggal akan diangkat atau tidak.

"Baru-baru ini Komisi I DPRD Tangerang datang ke BKN. Mereka membawa aspirasi tenaga honorer Kota Tangerang. Para honorer ini katanya jadi galau karena sampai akhir 2011 regulasi tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum ditetapkan," kata Aris.

Para honorer ini, lanjutnya, jadi kurang percaya dengan janji-janji pemerintah. Sebab, sebelumnya dikatakan, RPP tersebut turun akhir 2011. Namun sampai awal 2012 ternyata belum juga terbit. Malah yang muncul kemudian pemberlakukan moratorium CPNS.

"Bukan hanya honorer kategori satu yang bertanya-tanya, kategori dua juga galau. Dengan belum diangkatnya kategori satu, otomatis kategori dua jadi tertunda," terangnya. Aris mengaku, bukan hanya honorer yang menunggu penetapan RPP, BKN pun demikian. Tanpa PP, BKN tidak bisa berbuat banyak.

Lantas di mana posisi RPP honorer tertinggal? Menurut Aris, saat ini masih di Sekretariat Negara dan menunggu perkembangan selanjutnya