|
JAKARTA -
Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang honorer tertinggal yang
awalnya ditargetkan keluar Oktober, akhirnya molor lagi. Pemerintah pun
berupaya agar Rancangan PP (RPP) yang sudah lama di meja Presiden bisa
diterbitkan November ini.
"Kita sih berharap November sudah ada RPP-nya. Kalau pekan ini belum, sebab akan kita selaraskan dengan kebijakan moratorium penerimaan CPNS secara keseluruhan," ungkap Sekretaris Kementerian Pencayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Tasdik Kinanto saat dihubungi, Senin (31/10). RPP honorer ini tadinya diperkirakan Oktober sudah diteken SBY. Nyatanya hingga akhir Oktober, RPP tersebut tidak kunjung diterbitkan. Masyarakat terutama dari kalangan honorer pun bertanya-tanya tentang penyebab molornya RPP itu."Kalau kenapa belum ditandatangani itukan urusannya presiden. Kami hanya sekadar mempercepat prosesnya saja. Tapi RPP-nya tidak akan lewat tahun ini kok. Presiden hanya meminta agar disosialisasikan dulu ke daerah-daerah tentang moratorium, sehingga daerah tidak semaunya mengangkat honorer," jelasnya. Sementara Badan Kepegawaian Negara (BKN) optimis RPP Honorer Tertinggal akan segera diterbitkan sekitar pekan kedua bulan November. "Kita harapkan awal November sudah ada. Biar proses selanjutnya sudah bisa dilakukan BKN," ujar Kabag Humas BKN, Tumpak Hutabarat. Begitu RPP resmi menjadi PPN dan diberlakukan diketuk, proses selanjutnya adalah pengumuman 67.385 nama honorer yang memenuhi kriteria di laman BKN selama dua pekan. Setelah diumumkan, nama-nama yang lolos akan menjalani pemberkasan. "Kalau RPP-nya disahkan dalam pekan-pekan ini, pemberkasannya (bagi honorer yang lolos dalam masa sanggah) sudah bisa dilakukan November ini juga," tandasnya. (Esy/jpnn) |
Nikmati hidup dengan tenang dan senang
Rokok & Minum Teh Ijo
Senin, 31 Oktober 2011
PP Pengangkatan Honorer Dipastikan Molor Lagi
Jumat, 28 Oktober 2011
Honorer Kategori Satu Tetap Diangkat
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB) memberikan pernyataan baru
tentang nasib tenaga honorer tertinggal kategori satu. Dipastikan
honorer kategori satu tetap diangkat CPNS. Hanya saja kapan waktunya,
tinggal menunggu penetapan RPP Honorer Tertinggal menjadi PP.
"Prinsipnya, pemerintah tetap mengangkat honorer kategori satu yang sudah lolos verifikasi dan validasi. Tapi sebelum diangkat, dasar hukumnya harus ada dulu. Nah, RPP yang jadi dasar hukumnya tinggal ditunggu diteken saja," kata Sekretaris MenPAN&RB Tasdik Kinanto dalam konpres, Jumat (29/10).
Ditanya kapan RPP-nya diteken, Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB, Ramli Naibaho mengaku belum tahu kapan waktu tepatnya. Tapi dia optimis tidak akan lari dari tahun ini.
"Kami optimis, RPP-nya satu dua bulan ini disahkan presiden. Kalau sudah ada itu pengangkatan honorernya sudah bisa dilakukan. Tentunya disesuaikan dengan analisis jabatan dan beban kerja serta formasi yang ada," jelasnya.
Ditambahkan Asisten Deputi Perencanaan Aparatur Nurhayati, setelah RPP diteken, pemberkasan 67.385 honorer segera dilakukan. Pasalnya, honorer tidak termasuk dalam moratorium.
"Jadi meski daerah belum melakukan penataan organisasi termasuk memasukkan analisis jabatan dan beban kerjanya, pemberkasan honorer tetap berjalan," ujarnya.
Ramli menegaskan, penataan organisasi akan dijadikan sebagai acuan dalam pengadaan CPNS ke depan. Dengan demikian instansi pusat maupun daerah akan mengusulkan pengadaan pegawai sesuai kebutuhan riilnya.
"Honorer tidak perlu risau kalau daerah tempat dia bekerja belum menyelesaikan analisa jabatan dan beban kerjanya. Pemberkasan tetap jalan kok. Dari pemberkasan ini pula akan diketahui jumlah honorer yang layak dapat NIP dan mana yang dianulir. Sebab, bisa saja dalam pemberkasan itu, ada honorer yang berkasnya tidak lengkap, dimanipulasi, meninggal, dan lain-lain," tuturnya.
Sebelumnya WamenPAN&RB Eko Prasojo mengatakan, rencana pengangkatan tenaga honorer, termasuk 600 ribu honorer kategori II yang tetap melalui tes diantara honorer untuk bisa jadi CPNS, dibatalkan. Dia menegaskan kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.
"Prinsipnya, pemerintah tetap mengangkat honorer kategori satu yang sudah lolos verifikasi dan validasi. Tapi sebelum diangkat, dasar hukumnya harus ada dulu. Nah, RPP yang jadi dasar hukumnya tinggal ditunggu diteken saja," kata Sekretaris MenPAN&RB Tasdik Kinanto dalam konpres, Jumat (29/10).
Ditanya kapan RPP-nya diteken, Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB, Ramli Naibaho mengaku belum tahu kapan waktu tepatnya. Tapi dia optimis tidak akan lari dari tahun ini.
"Kami optimis, RPP-nya satu dua bulan ini disahkan presiden. Kalau sudah ada itu pengangkatan honorernya sudah bisa dilakukan. Tentunya disesuaikan dengan analisis jabatan dan beban kerja serta formasi yang ada," jelasnya.
Ditambahkan Asisten Deputi Perencanaan Aparatur Nurhayati, setelah RPP diteken, pemberkasan 67.385 honorer segera dilakukan. Pasalnya, honorer tidak termasuk dalam moratorium.
"Jadi meski daerah belum melakukan penataan organisasi termasuk memasukkan analisis jabatan dan beban kerjanya, pemberkasan honorer tetap berjalan," ujarnya.
Ramli menegaskan, penataan organisasi akan dijadikan sebagai acuan dalam pengadaan CPNS ke depan. Dengan demikian instansi pusat maupun daerah akan mengusulkan pengadaan pegawai sesuai kebutuhan riilnya.
"Honorer tidak perlu risau kalau daerah tempat dia bekerja belum menyelesaikan analisa jabatan dan beban kerjanya. Pemberkasan tetap jalan kok. Dari pemberkasan ini pula akan diketahui jumlah honorer yang layak dapat NIP dan mana yang dianulir. Sebab, bisa saja dalam pemberkasan itu, ada honorer yang berkasnya tidak lengkap, dimanipulasi, meninggal, dan lain-lain," tuturnya.
Sebelumnya WamenPAN&RB Eko Prasojo mengatakan, rencana pengangkatan tenaga honorer, termasuk 600 ribu honorer kategori II yang tetap melalui tes diantara honorer untuk bisa jadi CPNS, dibatalkan. Dia menegaskan kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.
"Kita kan masih moratorium, termasuk tenaga honorer yang rencananya
diangkat. Masih harus menunggu penataan pegawai dan berapa kebutuhan
yang sebenarnya. Kemungkinan ada penundaan (pengangkatan honorer jadi
CPNS, red)," terangnya
Kamis, 27 Oktober 2011
Ganjar: Pemerintah Jangan Ingkari Kesepakatan!
JAKARTA - Pernyataan Wakil Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo tentang ditundanya
pengangkatan honorer menjadi CPNS, dinilai akan menciptakan konflik
sosial baru. Harusnya, kesepakatan yang sudah ada antara pemerintah dan
DPR RI direalisasikan dan bukannya diingkari.
"Saya kecewa dengan pernyataan pemerintah. Harusnya memberikan ketenangan pada masyarakat terutama honorer dan bukannya memberikan informasi yang meresahkan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo yang dihubungi JPNN, Kamis (28/10).
Dia melihat, maksud pernyataan Eko ada tiga kemungkinan, yakni salah bicara, ingkar terhadap kesepakatan yang dibuat pemerintah serta DPR, dan akan menciptakan konflik sosial.
"Masalah honorer itu rawan karena menyangkut nasib puluhan ribu orang. Perlu dicatat, pembahasan honorer di DPR kan sudah selesai. Tinggal tunggu RPP tentang Honorer Tertinggalnya turun," ujarnya.
Kalau kemudian RPP itu belum ada hingga sekarang, politisi PDIP ini justru mempertanyakan niat baik pemerintah. "Kalau ditanya kapan pengangkatan honorer itu pemerintah yang tahu. Sudah lama RPP Honorer Tertinggal ada di presiden tapi belum diteken-teken juga. Kenapa begitu, pemerintah yang lebih tahu," kritiknya.
Ditanya apakah masalah ini ada kaitannya dengan Pilpres 2014, Ganjar mengatakan terlalu jauh bila dikaitkan ke sana. Diapun membantah bila honorer tertinggal masuk dalam moratorium CPNS.
"Mereka tetap diangkat kok, sekali lagi ini karena berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pemerintah akan memenuhi kesepakatan itu atau tidak. DPR sudah sering mendesak agar segera dipercepat penetapan PP honorer. Sekarang bolanya ada di pemerintah," tuturnya.
"Saya kecewa dengan pernyataan pemerintah. Harusnya memberikan ketenangan pada masyarakat terutama honorer dan bukannya memberikan informasi yang meresahkan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo yang dihubungi JPNN, Kamis (28/10).
Dia melihat, maksud pernyataan Eko ada tiga kemungkinan, yakni salah bicara, ingkar terhadap kesepakatan yang dibuat pemerintah serta DPR, dan akan menciptakan konflik sosial.
"Masalah honorer itu rawan karena menyangkut nasib puluhan ribu orang. Perlu dicatat, pembahasan honorer di DPR kan sudah selesai. Tinggal tunggu RPP tentang Honorer Tertinggalnya turun," ujarnya.
Kalau kemudian RPP itu belum ada hingga sekarang, politisi PDIP ini justru mempertanyakan niat baik pemerintah. "Kalau ditanya kapan pengangkatan honorer itu pemerintah yang tahu. Sudah lama RPP Honorer Tertinggal ada di presiden tapi belum diteken-teken juga. Kenapa begitu, pemerintah yang lebih tahu," kritiknya.
Ditanya apakah masalah ini ada kaitannya dengan Pilpres 2014, Ganjar mengatakan terlalu jauh bila dikaitkan ke sana. Diapun membantah bila honorer tertinggal masuk dalam moratorium CPNS.
"Mereka tetap diangkat kok, sekali lagi ini karena berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pemerintah akan memenuhi kesepakatan itu atau tidak. DPR sudah sering mendesak agar segera dipercepat penetapan PP honorer. Sekarang bolanya ada di pemerintah," tuturnya.
Honorer Batal Diangkat jadi CPNS
JAKARTA -- Pupus sudah harapan 67 ribu tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Janji EE Mangindaan saat masih menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer tercecer kategori I menjadi CPNS pada Oktober 2011, tak terwujud. Mimpi 67 ribu honorer jadi CPNS pun buyar.
Bahkan, Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, memastikan bahwa rencana pengangkatan tenaga honorer, termasuk 600 ribu honorer kategori II yang tetap melalui tes diantara honorer untuk bisa jadi CPNS, dibatalkan.
Eko menjelaskan, kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.
"Kita kan masih moratorium, termasuk tenaga honorer yang rencananya diangkat. Masih harus menunggu penataan pegawai dan berapa kebutuhan yang sebenarnya. Kemungkinan ada penundaan (pengangkatan honorer jadi CPNS, red)," terang Eko Prasojo kepada JPNN di Jakarta, kemarin (26/10). Itulah kalimat pertama Eko saat ditanya kapan PP pengangkatan honorer diterbitkan.
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas ISIPOL Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, dua alasan mendasar kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer ini. Pertama, terkait dengan penataan kepegawaian. Menurutnya, menjadi percuma saja jika dilakukan penataan kepegawaian, jika pada saat yang bersamaan diangkat puluhan ribu honorer jadi CPNS.
"Capek juga kalau kita perbaiki di dalam, tapi masuk (CPNS dari honorer, red) dengan kualifikasi yang tak baik," kata Eko, wamen yang baru dilantik bersamaan dengan menteri-menteri baru hasil reshuffle itu.
Alasan kedua, terkait dengan kemampuan keuangan negara. Pengangkatan puluhan ribu tenaga honorer berkonsekuensi pada pemberian gaji dan tunjangan yang jumlahnya tidak sedikit. "Ini terkait dengan kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya," kata Eko.
Dia juga mengatakan, kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer jadi CPNS ini juga berdasar rekomendasi dari Tim Independen Reformasi Birokrasi. "Bahwa honorer dan yang baru tidak ada pengangkatan, harus melakukan penataan kepegawaian terlebih dulu," ujar Eko.
Terkait dengan penataan kepegawaian, dimana seluruh kepala daerah harus sudah melaporkan data penataan daerah dan kebutuhan pegawai dalam jumlah ideal, paling telat akhir 2011 ini, Eko masih yakin tenggat itu bisa tercapai. "Kemarin ada percepatan. Kita optimis dalam dua bulan ini kita siapkan hasil penataan kepagawaian itu," terangnya.
Lantas, kapan kiranya dilakukan pengangkatan honorer jadi CPNS? Eko menjelaskan, kebijakan mengenai hal itu tidak bisa diputuskan sendiri oleh pemerintah. "Ini keputusan politik yang harus dibicarakan pemerintah bersama DPR. Kita tunggu, apakah melanjutkan atau seperti apa," kata Eko.
Seperti diberitakan, EE Mangindaan saat masih menjabat sebagai menpan-RB pada September 2011 lalu menjelaskan, dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil. Tugas ini harus sudah kelar akhir 2011.
Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas. Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan "abdi negara" itu. Formasinya pun dibatasi, tenaga guru, tenaga kesehatan, sipir, dan tenaga navigator penerbangan.
Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS. Ternyata, begitu Mangindaan "dimutasi" menjadi Menteri Perhubungan, kebijakan itu berubah total.
Sementara, kemarin Menpan-RB Azwar Abubakar mengadakan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Saya hanya mau tahu apa tugas dan wewenang BKN," ujar menteri asal PAN itu.
Bahkan, Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, memastikan bahwa rencana pengangkatan tenaga honorer, termasuk 600 ribu honorer kategori II yang tetap melalui tes diantara honorer untuk bisa jadi CPNS, dibatalkan.
Eko menjelaskan, kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.
"Kita kan masih moratorium, termasuk tenaga honorer yang rencananya diangkat. Masih harus menunggu penataan pegawai dan berapa kebutuhan yang sebenarnya. Kemungkinan ada penundaan (pengangkatan honorer jadi CPNS, red)," terang Eko Prasojo kepada JPNN di Jakarta, kemarin (26/10). Itulah kalimat pertama Eko saat ditanya kapan PP pengangkatan honorer diterbitkan.
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas ISIPOL Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, dua alasan mendasar kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer ini. Pertama, terkait dengan penataan kepegawaian. Menurutnya, menjadi percuma saja jika dilakukan penataan kepegawaian, jika pada saat yang bersamaan diangkat puluhan ribu honorer jadi CPNS.
"Capek juga kalau kita perbaiki di dalam, tapi masuk (CPNS dari honorer, red) dengan kualifikasi yang tak baik," kata Eko, wamen yang baru dilantik bersamaan dengan menteri-menteri baru hasil reshuffle itu.
Alasan kedua, terkait dengan kemampuan keuangan negara. Pengangkatan puluhan ribu tenaga honorer berkonsekuensi pada pemberian gaji dan tunjangan yang jumlahnya tidak sedikit. "Ini terkait dengan kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya," kata Eko.
Dia juga mengatakan, kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer jadi CPNS ini juga berdasar rekomendasi dari Tim Independen Reformasi Birokrasi. "Bahwa honorer dan yang baru tidak ada pengangkatan, harus melakukan penataan kepegawaian terlebih dulu," ujar Eko.
Terkait dengan penataan kepegawaian, dimana seluruh kepala daerah harus sudah melaporkan data penataan daerah dan kebutuhan pegawai dalam jumlah ideal, paling telat akhir 2011 ini, Eko masih yakin tenggat itu bisa tercapai. "Kemarin ada percepatan. Kita optimis dalam dua bulan ini kita siapkan hasil penataan kepagawaian itu," terangnya.
Lantas, kapan kiranya dilakukan pengangkatan honorer jadi CPNS? Eko menjelaskan, kebijakan mengenai hal itu tidak bisa diputuskan sendiri oleh pemerintah. "Ini keputusan politik yang harus dibicarakan pemerintah bersama DPR. Kita tunggu, apakah melanjutkan atau seperti apa," kata Eko.
Seperti diberitakan, EE Mangindaan saat masih menjabat sebagai menpan-RB pada September 2011 lalu menjelaskan, dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil. Tugas ini harus sudah kelar akhir 2011.
Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas. Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan "abdi negara" itu. Formasinya pun dibatasi, tenaga guru, tenaga kesehatan, sipir, dan tenaga navigator penerbangan.
Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS. Ternyata, begitu Mangindaan "dimutasi" menjadi Menteri Perhubungan, kebijakan itu berubah total.
Sementara, kemarin Menpan-RB Azwar Abubakar mengadakan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Saya hanya mau tahu apa tugas dan wewenang BKN," ujar menteri asal PAN itu.
Data Honorer Kategori II Belum Disentuh
JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengutak-atik data honorer kategori dua. Hingga 31 Desember 2010, data honorer kategori dua yang masuk sekitar 633 ribuan. Itupun data yang dimasukkan hanya berdasarkan kualifikasi pendidikan.
"Belum kita apa-apain data honorernya, karena kita belum tahu berapa sebenarnya kebutuhan daerah dan berapa kemampuan uang negara untuk membayar gaji CPNS dari honorer kategori dua," ungkap Wakil Kasubag Humas Badan Kepegawaian Negara Petrus Sujendro yang ditemui di kantornya, Rabu (26/10).
BKN, lanjutnya, akan melakukan verifikasi data honorer kategori dua bila Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang honorer tertinggal dan RPP Pegawai Tidak Tetap (PTT) sudah diteken presiden menjadi OO. Kalaupun sudah ditetapkan, BKN masih harus menunggu juga formasi yang ditetapkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Kan tidak mungkin kita melakukan seleksi CPNS untuk sesama honorer (kategori dua) kalau formasi dan kuotanya tidak disediakan. Nanti mau ditaruh di mana pegawainya dan dibayar pakai apa?," ujarnya.
Kendati masih disimpan datanya, menurut Petrus, pemerintah sudah menyiapkan dua alternatif bagi honorer kategori dua. Bagi yang tidak lulus tes, akan diangkat sebagai PTT. Dengan catatan, honorernya masih dibutuhkan dan daerah punya kemampuan untuk membayar gaji PTT sesuai standar UMP. Sedangkan bagi yang tidak lulus dan tenaganya tidak dibutuhkan daerah lagi, akan diberhentikan. Bila daerah punya kelebihan dana, disarankan memberikan kompensasi pada honorer bersangkutan.
"Kita tidak bisa memaksakan daerah harus membayar kompensasi bagi honorer yang tidak lulus dan tidak dibutuhkan itu. Yang bayarkan kan daerah, kalau tidak ada dana ya tidak diwajibkan memberikan kompensasi," tandasnya.
"Belum kita apa-apain data honorernya, karena kita belum tahu berapa sebenarnya kebutuhan daerah dan berapa kemampuan uang negara untuk membayar gaji CPNS dari honorer kategori dua," ungkap Wakil Kasubag Humas Badan Kepegawaian Negara Petrus Sujendro yang ditemui di kantornya, Rabu (26/10).
BKN, lanjutnya, akan melakukan verifikasi data honorer kategori dua bila Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang honorer tertinggal dan RPP Pegawai Tidak Tetap (PTT) sudah diteken presiden menjadi OO. Kalaupun sudah ditetapkan, BKN masih harus menunggu juga formasi yang ditetapkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Kan tidak mungkin kita melakukan seleksi CPNS untuk sesama honorer (kategori dua) kalau formasi dan kuotanya tidak disediakan. Nanti mau ditaruh di mana pegawainya dan dibayar pakai apa?," ujarnya.
Kendati masih disimpan datanya, menurut Petrus, pemerintah sudah menyiapkan dua alternatif bagi honorer kategori dua. Bagi yang tidak lulus tes, akan diangkat sebagai PTT. Dengan catatan, honorernya masih dibutuhkan dan daerah punya kemampuan untuk membayar gaji PTT sesuai standar UMP. Sedangkan bagi yang tidak lulus dan tenaganya tidak dibutuhkan daerah lagi, akan diberhentikan. Bila daerah punya kelebihan dana, disarankan memberikan kompensasi pada honorer bersangkutan.
"Kita tidak bisa memaksakan daerah harus membayar kompensasi bagi honorer yang tidak lulus dan tidak dibutuhkan itu. Yang bayarkan kan daerah, kalau tidak ada dana ya tidak diwajibkan memberikan kompensasi," tandasnya.
Honorer Kategori I Bisa Gugur Karena Disanggah
JAKARTA - Honorer kategori satu yang sudah lolos verifikasi dan validasi sebagai CPNS, ternyata tetap berpeluang gugur jika ada laporan masyarakat dalam masa sanggah dua minggu. Di dalam masa sanggah itu, masyarakat bisa memasukkan laporan bila honorer yang memenuhi kriteria itu ternyata bekerja (diangkat) di atas 2005.
"Silakan masukan data valid bila dalam masa sanggah itu ada temuan kalau honorernya ada yang palsu (bekerja di atas 2005 atau di bawah 2005 tapi tidak sampai setahun)," kata Kasubag Humas Badan Kepegawaian Negara Petrus Sujendro yang ditemui di kantornya, Rabu (26/10).
Masa sanggah ini merupakan bagian dari desk audit. Dari 152 ribu lebih honorer kategori satu yang diusulkan daerah, hanya 67.385 memenuhi kriteria. Dijelaskan Petrus, BKN sudah mengantongi data tentang honorer saat verifikasi dan validasi data dilakukan.
Hanya saja, itu bukan jaminan bila data yang dikantongi BKN semuanya valid. Apalagi waktu validasi dan verifikasi cukup terbatas.
"Namanya kesalahan pasti ada. Apalagi kalau Pejabat Pembina Kepegawaian ikut memainkan data juga. Makanya, masukan masyarakat sangat dibutuhkan," ujarnya.
Lantas bagaimana mekanisme pengangkatan honorer kategori satu menjadi CPNS? Dijelaskan Petrus, setelah verifikasi dan validasi, tahapan selanjutnya adalah masa sanggah selama dua minggu. Bila tidak ada sanggahan, 67.385 honorer akan diusulkan BKN untuk kelengkapan berkas sesuai PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan CPNS. Jika semua syarat sudah lengkap, BKN akan menetapkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP).
"Jadi kalau tidak ada sanggahan, BKN akan mengembalikannya ke daerah (BKD) untuk melengkapi berkas-berkas yang ada. Walaupun masa sanggah hanya dua pekan, bukan berarti masyarakat tidak bisa melaporkan lagi kalau ada kecurangan. Bila buktinya kuat, BKN tidak segan-segan membatalkan NIP yang sudah diterbitkan," bebernya.
Ditambahkannya 67.385 honorer kategori satu yang memenuhi ini didominasi guru, disusul tenaga medis dan administrasi.
"Silakan masukan data valid bila dalam masa sanggah itu ada temuan kalau honorernya ada yang palsu (bekerja di atas 2005 atau di bawah 2005 tapi tidak sampai setahun)," kata Kasubag Humas Badan Kepegawaian Negara Petrus Sujendro yang ditemui di kantornya, Rabu (26/10).
Masa sanggah ini merupakan bagian dari desk audit. Dari 152 ribu lebih honorer kategori satu yang diusulkan daerah, hanya 67.385 memenuhi kriteria. Dijelaskan Petrus, BKN sudah mengantongi data tentang honorer saat verifikasi dan validasi data dilakukan.
Hanya saja, itu bukan jaminan bila data yang dikantongi BKN semuanya valid. Apalagi waktu validasi dan verifikasi cukup terbatas.
"Namanya kesalahan pasti ada. Apalagi kalau Pejabat Pembina Kepegawaian ikut memainkan data juga. Makanya, masukan masyarakat sangat dibutuhkan," ujarnya.
Lantas bagaimana mekanisme pengangkatan honorer kategori satu menjadi CPNS? Dijelaskan Petrus, setelah verifikasi dan validasi, tahapan selanjutnya adalah masa sanggah selama dua minggu. Bila tidak ada sanggahan, 67.385 honorer akan diusulkan BKN untuk kelengkapan berkas sesuai PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan CPNS. Jika semua syarat sudah lengkap, BKN akan menetapkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP).
"Jadi kalau tidak ada sanggahan, BKN akan mengembalikannya ke daerah (BKD) untuk melengkapi berkas-berkas yang ada. Walaupun masa sanggah hanya dua pekan, bukan berarti masyarakat tidak bisa melaporkan lagi kalau ada kecurangan. Bila buktinya kuat, BKN tidak segan-segan membatalkan NIP yang sudah diterbitkan," bebernya.
Ditambahkannya 67.385 honorer kategori satu yang memenuhi ini didominasi guru, disusul tenaga medis dan administrasi.
Jumat, 21 Oktober 2011
Mangindaan Pesan Pengangkatan Honorer Harus Dituntaskan
JAKARTA--Masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi titipan EE Mangindaan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aaratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar. Saat sertijab berlangsung, Mangindaan meminta agar penggantinya ini terus mengawal pengangkatan honorer tertinggal.
"Masih banyak tugas yang belum saya selesaikan. Di antaranya moratorium PNS, honorer, sejumlah RUU seperti Aparatur Sipil Negara, Administrasi Pemerintah, Pelayanan Publik. Tugas ini akan saya serahkan ke Pak Azwar untuk dilanjutkan," kata Mangindaan di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu (19/10).
Masalah honorer, merupakan salah satu isu utama yang menjadi bidang urusan kemenpan-RB. Ganjalannya masih terbentur pada belum ditetapkan PP tentang pengangkatan honorer tertinggal menjadi CPNS.
Menurut Mangindaan, proses penetapan PP akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dengan PP itu, akan menjadi dasar pemerintah mengangkat honorer tertinggal menjadi CPNS. "Nanti pak Azwar lah yang akan mengurus honorer ini. Saya yakin pak Azwar pasti bisa," ujarnya.
Dititipi honorer, Azwar mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikannya. "Saya dengar kalau urus honorer pasti harus siap menghadapi demo. Insya Allah saya siap," kata mantan wagub Aceh ini.
"Masih banyak tugas yang belum saya selesaikan. Di antaranya moratorium PNS, honorer, sejumlah RUU seperti Aparatur Sipil Negara, Administrasi Pemerintah, Pelayanan Publik. Tugas ini akan saya serahkan ke Pak Azwar untuk dilanjutkan," kata Mangindaan di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu (19/10).
Masalah honorer, merupakan salah satu isu utama yang menjadi bidang urusan kemenpan-RB. Ganjalannya masih terbentur pada belum ditetapkan PP tentang pengangkatan honorer tertinggal menjadi CPNS.
Menurut Mangindaan, proses penetapan PP akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dengan PP itu, akan menjadi dasar pemerintah mengangkat honorer tertinggal menjadi CPNS. "Nanti pak Azwar lah yang akan mengurus honorer ini. Saya yakin pak Azwar pasti bisa," ujarnya.
Dititipi honorer, Azwar mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikannya. "Saya dengar kalau urus honorer pasti harus siap menghadapi demo. Insya Allah saya siap," kata mantan wagub Aceh ini.
Pengangkatan Honorer jadi CPNS Tuntas 2013
JAKARTA - Pengangkatan tenaga honorer tertinggal menjadi CPNS ditargetkan tuntas 2013. Itupun yang diangkat hanya sampai kategori dua. Dengan demikian, honorer kategori tiga sampai lima (sesuai rekomendasi panja gabungan DPR RI) hanya bisa gigit jari.
"Honorer tertinggal yang akan diangkat CPNS hanya kategori satu dan dua. Pemerintah menargetkan, pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua ini merupakan pengangkatan terakhir dan tidak ada pengangkatan honorer lagi setelahnya," tegas Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat, Kamis (13/10).
Pengadaan CPNS dari honorer ini, lanjut Tumpak, harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. Kategori satu pengangkatannya tanpa tes namun semua honorer yang memenuhi kriteria mesti melewati tahapan verifikasi kedua. Kategori dua, diverifikasi kemudian dites sesama honorer. Setelah lolos tes, diverifikasi datanya kembali untuk proses penerbitan NIP.
"Verifikasi tak hanya sekali saja, tapi dilakukan sebelum tes untuk melihat apakah benar yang bersangkutan honorer tertinggal. Verifikasi kedua untuk memastikan data yang ada benar atau tidak. Kalau tidak benar, meski sudah lulus tes CPNS, si honorer akan kita anulir. Sebaliknya kalau datanya benar, akan diproses NIPnya," terang Tumpak.
Dia pun meminta bantuan pemda, DPRD, maupun media untuk menyosialisasikan kalau pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS kali ini merupakan pengangkatan terakhir.
Sebelumnya Tumpak menjelaskan, pendataan yang telah dilakukan sesuai Surat Edaran MenPAN&RB No. 05 tahun 2010 adalah tenaga honorer yang memenuhi kriteria PP 48/2005 dan PP 43/2007. Tenaga honorer yang didata baik kategori satu maupun dua adalah yang memenuhi kriteria kedua PP tersebut. Sedangkan yang mulai bekerja pada 2006 ke atas, bukan merupakan tenaga honorer
"Honorer tertinggal yang akan diangkat CPNS hanya kategori satu dan dua. Pemerintah menargetkan, pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua ini merupakan pengangkatan terakhir dan tidak ada pengangkatan honorer lagi setelahnya," tegas Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat, Kamis (13/10).
Pengadaan CPNS dari honorer ini, lanjut Tumpak, harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. Kategori satu pengangkatannya tanpa tes namun semua honorer yang memenuhi kriteria mesti melewati tahapan verifikasi kedua. Kategori dua, diverifikasi kemudian dites sesama honorer. Setelah lolos tes, diverifikasi datanya kembali untuk proses penerbitan NIP.
"Verifikasi tak hanya sekali saja, tapi dilakukan sebelum tes untuk melihat apakah benar yang bersangkutan honorer tertinggal. Verifikasi kedua untuk memastikan data yang ada benar atau tidak. Kalau tidak benar, meski sudah lulus tes CPNS, si honorer akan kita anulir. Sebaliknya kalau datanya benar, akan diproses NIPnya," terang Tumpak.
Dia pun meminta bantuan pemda, DPRD, maupun media untuk menyosialisasikan kalau pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS kali ini merupakan pengangkatan terakhir.
Sebelumnya Tumpak menjelaskan, pendataan yang telah dilakukan sesuai Surat Edaran MenPAN&RB No. 05 tahun 2010 adalah tenaga honorer yang memenuhi kriteria PP 48/2005 dan PP 43/2007. Tenaga honorer yang didata baik kategori satu maupun dua adalah yang memenuhi kriteria kedua PP tersebut. Sedangkan yang mulai bekerja pada 2006 ke atas, bukan merupakan tenaga honorer
Akhirnya bisa juga...
Tak terasa sudah 2 bulan, ane gak bisa update nih blog gue, entah kenapa mungkin kena spam-soalnya setiap masuk log in selalu muncul kode galat, tapi syukur Alhamdulillah sudah normal lagi nih blog gue. Jadi kangen untuk segera memberi info dan sambangi kawan2x pembaca blog gue. Mohon saran dan suport untuk pengembangan blog ane Gan. thanks Mas Broo...
Langganan:
Postingan (Atom)